Di Balik Desain Besar Besaran Papua 2025

Desain besar Papua perihal bagaimana wajah pembangunan Papua di tahun 2025 telah dirumuskan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal pada akhir Desember 2013 lalu. Langkah terobosan ini tercermin dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025, yang dipayungi Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Nomor 21 Tahun 2013.

Dokumen RPJPD Papua 2005-2025 yang ditetapkan Gubernur Lukas Enembe pada tanggal 30 Desember 2013 merupakan terobosan penting dalam konteks pengelolaan pemerintahan di Papua. Mengingat sejak Otonomi Khusus Papua tahun 2001, ternyata Provinsi Papua belum memiliki arah besar pembangunan Papua dalam jangka panjang. Padahal amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap daerah memiliki skenario pembangunan daerah dalam 20 tahun ke depan.

Visi 2025: Papua yang Mandiri

Dalam pandangan Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Provinsi Papua untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah pembangunan. Apalagi Papua dikelola dengan payung hukum UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dengan daerah lain di Indonesia dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, khususnya orang asli Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan mempertimbangkan lingkungan strategis yang dihadapi Provinsi Papua saat ini dan di masa mendatang, sehingga Visi besar Pembangunan Papua tahun 2005 – 2025 yang ditetapkan Perdasi No. 21/2013, adalah: “Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik”.

2020 Papua Teraliri listrik Bongkar Kebohongan Pemerintah Soal Jalan Trans Papua

Yang dimaksudkan dengan visi Papua yang Mandiri, adalah masyarakat Papua yang mampu mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, berbasis aset alam dan kearifan lokal setiap daerah. Kemandirian ini adalah kemandirian yang mengenal kerjasama, saling menguntungkan dengan semua pihak dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Papua dengan prinsip keberpihakan bagi kemajuan masyarakat asli Papua, baik dari sisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang kondusif dalam kerangka NKRI.

Sementara itu, misi yang diletakkan dalam 20 tahun pembangunan Papua ke depan ini, ditujukan ke 5 misi besar.

Pertama, mewujudkan kemandirian sosial. Wajah sosial Papua ditandai dengan kualitas hidup manusia Papua yang mampu berperan dalam pembangunan. Hal ini tercermin di tahun 2025 dimana Indeks Pembangunan Manusia mencapai 70, Usia Harapan Hidup diatas rata-rata 70 tahun, pelayanan kesehatan di seluruh kampung, dan gizi dan pangan bagi keluarga Papua. Demikian juga, kebutuhan rumah yang sehat terpenuhi, kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan meningkat dan terbangunnya jaringan informasi dan telekomunikasi yang mengjangkau seluruh kampung.

Kedua, kemandirian budaya Papua. Aktualisasi jati diri, identitas dan karakter masyarakat asli Papua semakin meningkat dalam konteks keragaman budaya Papua. Wajah budaya Papua di tahun 2025 tercermin dari pengembangan kelembagaan adat, agama dan perempuan yang terintegrasi ke dalam sistem formal. Demikian pula, adanya harapan agar terwujud budaya Papua berprestasi dan inovatif.

Sedangkan ketiga, kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah Papua. Apa wajah ekonomi Papua di tahun 2025? Hal itu tercermin antara lain dari terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh di seluruh wilayah Papua yang berbasiskan ekonomi lokal yang mandiri. Terbangunnya ekonomi lokal dan infrastruktur skala kampung yang merata di seluruh kampung di Papua. Selengkapnya Mengenai Era Pembangunan Besar Papua Sumber/Wanggai/NN