Riau Komit Turunkan Emisi Karbon

Rapat Koordinasi Forum Riau Hijau. Foto: dokumentasi pribadi.

Provinsi Riau memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti migas, hutan dan lahan gambut, perikanan dan pertanian yang dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau. Di samping potensial sebagai penggerak ekonomi daerah, potensi alam ini apabila tidak dikelola dengan bijaksana dapat menimbulkan ancaman bagi kehidupan masyarakat dalam bentuk berbagai bencana ekologi seperti kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, banjir, kerawanan pangan dan krisis energi. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi Pemerintah untuk menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah mengambil langkah-langkah melalui kebijakan strategis sebagaimana salah satu tujuan dan sasaran pembangunan Riau Hijau yang tertuang dalam misi ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Demikian disampaikan Gunernur Riau yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Hariyanto, saat membuka Rapat Koordinasi Forum Riau Hijau bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan didukung oleh mitra pembangunan di The Premiere Hotel Pekanbaru 24 Januari 2023.

Sambutan Gunernur Riau yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Hariyanto, saat membuka Rapat Koordinasi Forum Riau Hijau. Foto: dokumentasi pribadi.

Hadir pada kesempatan tersebut Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kasubdit Kehutanan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Riau Hijau merupakan upaya optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau menuju pembangunan berkelanjutan. Rencana Aksi Riau Hijau dalam pelaksanaannya melibatkan para pihak tidak saja pemerintah, akan tetapi juga perguruan tinggi, swasta, organisasi non pemerintah, mitra pembangunan serta media.

Rencana aksi Riau Hijau meliputi tiga kebijakan penting, yaitu Meningkatkan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup, Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Bauran Energi Dari Sumber Daya Alam Terbarukan. Hal ini telah diformalkan melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2021.

Dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau tahun 2019-2024, Riau Hijau menjadi payung kebijakan untuk seluruh Misi Kepala Daerah dan dibahas secara tersendiri dalam sub bab Kebijakan Khusus Daerah dalam RPJMD tersebut.

Komitmen ini telah diapresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga dapat dijadikan model bagi provinsi lain khususnya tentang bagaimana mengarusutamakan pembangunan berwawasan lingkungan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Peserta Rapat Koordinasi Forum Riau Hijau. Foto: dokumentasi pribadi.

Strategi dalam ekonomi hijau menjadi indikator kinerja daerah Provinsi Riau, yaitu meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Berdasarkan data tahun 2022, capaian IKLH Provinsi Riau adalah sebesar 72.10, angka ini meningkat dua poin dari target sebesar 70.10 atau meningkat sebesar 3.3 persen dari capaian tahun 2021. Sedangkan jumlah emisi gas rumah kaca Tahun 2021 yang berhasil diturunkan di Provinsi Riau adalah sebesar 3.134.33 gigagram karbondioksida ekivalen, dengan status emisi sebesar 180.342,67 gigagram karbondioksida ekivalen. Dimana Angka ini meningkat 1.7% dari capaian tahun 2020.

Dukungan APBD Provinsi Riau dalam empat tahun terakhir terhadap Implementasi Riau Hijau meningkat sebesar 32% melalui program yang terkait dengan rehabilitasi lahan kritis, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan energi terbarukan, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perencanaan lingkungan hidup, penyelenggaraan air minum dan penyehatan lingkungan serta pembangunan tempat pemrosesan akhir dengan system sanitary landfill.

Di samping itu, Pemerintah Provinsi Riau juga telah mengeluarkan kebijakan daerah yang sejalan dengan implementasi Riau Hijau, diantaranya roadmap pemanfaatan energi terbarukan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Riau Tahun 2021-2050, pembatasan sampah plastik sekali pakai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2019, Rencana Aksi Provinsi Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2022, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut Provinsi Riau dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor 803 Tahun 2022 serta pembentukan kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Riau dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor 1158 Tahun 2022.

Peserta Rapat Koordinasi Forum Riau Hijau. Foto: dokumentasi pribadi.

Selanjutnya, dalam rangka percepatan pencapaian target rencana aksi Riau Hijau, telah dibentuk Forum Riau Hijau yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor 863 Tahun 2022. Forum Riau Hijau terdiri atas tim koordinasi dan kelompok kerja yang melibatkan unsur Pemerintah, Swasta dan masyarakat. Forum ini melaksanakan koordinasi dalam rangka menyelaraskan kepentingan antar sector dan antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Riau Hijau serta menindaklanjuti rekomendasi dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mengacu pada indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.

Sinergi dan kolaborasi merupakan kunci suksesnya implementasi rencana aksi Riau Hijau. Atas dasar komitmen inilah kemudian Riau menjadi salah satu provinsi pilot Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia. Saat ini terdapat dua puluh tiga sektor swasta dan civil society organization (CSO) yang berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan rencana aksi Riau Hijau.

Menutup sambutannya, Gubernur Riau berharap, ke depan keterlibatan aktor non Pemerintah di Provinsi Riau dapat lebih banyak lagi mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah. Kolaborasi dalam implementasi Riau Hijau ini tentunya dapat menjadi pelaporan bersama Provinsi Riau untuk meningkatkan capaian IKLH dan menurunkan emisi gas rumah kaca, dimana pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan sejalan dengan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Riau.

Namun demikian, hal yang lebih utama adalah bagaimana aksi Riau Hijau dapat menyelamatkan potensi sumber daya alam yang cukup melimpah sebagai modalitas ekonomi yang sangat penting di Provinsi Riau.

***

Feradis-Perencana Bappedalitbang Provinsi Riau.

Baca juga artikel lainnya di https://kumparan.com/feradis-nurdin