Tidak Puas Dengan APE Kategori Pratama, Pemkab Rohil Lakukan Bimtek

Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020 Kategori Pratama berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2021. Foto: Dokumentasi Pribadi.

Selama dua hari, Senen dan Selasa, 18 dan 19 Oktober 2021, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Rohil melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Bagi OPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021.

Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Rohil diwakili Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Drs. Ferry H Paria, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rohil serta penulis yang merupakan Fasilitator Pengarusutamaan Gender Provinsi Riau selaku narasumber.

Bimbingan Teknis Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG dan PPRG bagi OPD Kabupaten Rohil Tahun 2021. Foto: Dokumentasi Pribadi.

Berhasil meraih Anugerah Parahita Ekapraya

Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Rohil selaku penyelengara Bimtek dalam laporannya menyampaikan keberhasilan Kabupaten Rohil meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 yang diterima beberapa waktu yang lalu.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, organisasi perangkat daerah dan organisasi mitra atas petunjuk, partisipasi dan kerjasamanya sehingga pada tahun ini kita mendapatkan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam kemajuan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan berkeadilan gender. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih kita tingkatkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi yaitu tingkat madya maupun utama,” ucap Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Rohil, Hj. Sri Rahayu, saat menyampaikan laporan pelaksanaan bimtek.

Hj. Sri Rahayu berharap, setelah mengikuti bimtek ini peserta akan mampu menjadi fasilitator dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender terutama untuk pembangunan daerah, memahami strategi nasional pengarusutamaan gender dalam pembangunan, memahami konsep pengarusutamaan gender, dapat melakukan analisis gender, mampu melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender terutama untuk program pembangunan daerah, memahami mekanisme dan sistem monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, memahami advokasi dan promosi perencanaan dan penganggaran responsif gender dan menguasai teknik fasilitasi yang efektif.

Foto bersama dengan peserta bimtek. Foto: Dokumentasi Pribadi.

Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati meminta agar seluruh peserta dapat mengikuti bimtek dengan serius dari awal hingga akhir, sehingga mampu melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dimana diintruksikan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

“Semoga dengan adanya pelaksanaan Kegiatan Bimtek Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ini dapat membawa pencerahan kepada kita semua,” ucap Bupati menutup sambutannya.

Penandatanganan Komitmen Bersama Pengarusutamaan Gender (PUG) Pemerintah Kabupaten Rohil. Foto: Dokumentasi Pribadi.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Pengarusutamaan Gender (PUG) Pemerintah Kabupaten Rohil yang dilakukan oleh Bupati dan seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rohil. Dengan komitmen bersama ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan PUG dan PPRG di OPD masing-masing.

***

Feradis-Perencana Bappedalitbang Provinsi Riau/Fasilitator Pengarusutamaan Gender Provinsi Riau.

Baca juga artikel lainnya di https://kumparan.com/feradis-nurdin