Perjalanan 212: Dari Aksi Simpatik Merambah Politik Praktik

kumparanNEWS

14 Januari 2018 4:50 WIB

Aksi 212 di Monas diikuti jutaan orang. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Masih ingatkah dengan Aksi 212 atau yang dikenal dengan Aksi Bela Islam III ?

Ya, Aksi 212 terjadi pada hari Jumat, 2 Desember 2016 silam. Ketika itu, ribuan massa umat Islam dari berbagai daerah berkumpul di Monumen Nasional (Monas), Jakarta untuk menggelar aksi terkait dengan proses hukum mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Massa menuntut Ahok yang ketika itu sudah berstatus tersangka untuk segera ditahan. Hasilnya, setelah Pilkada DKI usai, Ahok harus menerima kenyataan pahit mendekam di Mako Brimob Kelapa Dua. Hakim memvonis Ahok bersalah dalam kasus penodaan agama yang dilakukannya di Kepulauan Seribu semasa masih menjabat Gubernur DKI.

Dalam aksi ini, sejumlah kegiatan dilaksanakan mulai dari berdoa, khutbah, hingga salat Jumat bersama. Puncaknya, Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri, juga turut menghadiri acara ini.

Setahun berselang, aksi kembali dilakukan pada tanggal 12 Desember. Namun aksi kali ini merupakan ajang reuni 212. Aksi diawali salat subuh berjamaah di Masjid Istiqlal lalu dilanjutkan dengan ceramah oleh berbagai tokoh di Monas.

Sejumlah tokoh hadir, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Presidium Alumni 212 Slamet Maarif, mantan Ketua MPR Amien Rais, serta Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Al Khaththath. Selain itu, tampak juga kehadiran musisi Opick dan Ahmad Dhani.

Merambah Dunia Politik

Kini memasuki tahun politik, Alumni 212 mendeklarasikan berdirinya Dewan Pimpinan pusat (DPP) Garda 212. Berdirinya DPP Garda 212 bertujuan sebagai wadah alumni 212 untuk terjun dalam politik praktis. "Ini kan baru soft launching, kita akan bikin grand launchingnya. Ya mungkin sebelum Februari tanggal pengumuman calon kepala daerah," kata ketua DPP Garda 212, Ansufri Idrus Sambo.

Garda 212 ini memiliki beberapa orang pimpinan. Ansufri Idrus Sambo merupakan Ketua Umum DPP Garda 212, Tengku Hanan sebagai Wakil Ketua Umum DPP Garda 212, Hasri Harahap Sekjen DPP Garda 212 dan Yudi sebagai Wakil Sekjen DPP Garda 212. Untuk saat ini Garda 212 merupakan komunitas bagi Alumni 212 yang memiliki minat dan kapasitas dalam politik praktis. Namun tidak menutup kemungkinan dapat dilegalkan secara hukum.

"Untuk sementara kita bikin komunitas, untuk sementara. Tapi kita lihat ke depan kalau memungkinkan kita harus formalkan kita formalkan, kita legalkan," jelas Sambo.

Deklarasi Sambo memang sedikit mengagetkan, bagaimana tidak, Sambo sebelumnya pernah dipecat dari Ketua Presidium Alumni 212, setelah dirinya melakukan pembelaan pada CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT).

Pembelaan itu dipandang tidak searah dengan pemahaman beberapa pendukungnya. Sebab, bagaimanapun kelompok Alumni 212 merupakan wadah perjuangan umat Islam dalam menuntut proses hukum terhadap bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena dianggap menodai agama.

Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Slamet Maarif, kini mengantikan posisi Sambo sebagai Ketua Presidium Alumni 212.

Transitional loading...