Dinilai Tak Responsif Atasi Bencana, Gubernur NTT Copot Kepala BPBD Provinsi

Kepala BPBD NTT, Thomas Bangke.

KUPANG- Gubernur NTT, Viktor Laiskodat mencopot Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (BPBD NTT), Thomas Bangke dari jabatannya Rabu, 7 April 2021.

Ia dicopot lantaran dinilai tidak responsif dan tanggap terhadap bencana yang menerjang wilayah NTT.

Pemecatan Kepala BPBD NTT Thomas Bangke itu dibenarkan Sekda, Benediktus Polo Maing. Menurut dia, surat keputusan pemberhentian (pemecatan) Kepala BPBD NTT itu sudah ditandatangani.

Polo Maing menyebut, berdasarkan penilaian Gubernur, Kepala BPBD kurang memiliki respon cepat dalam kondisi tanggap darurat bencana saat ini.

"Iya, sudah (pemecatan). Baru ditandatangani juga. Alasannya, dalam kondisi dan situasi seperti ini, Pak Gub menilai respon cepat dari Kepala BPBD kurang," ujar Polo Maing.

Sebagai gantinya, Gubernur Viktor Laiskodat menunjuk Kepala Dinas Perhubungan NTT Isyak Nuka menjadi penggantinya.

Selain itu, Bupati Kabupaten Kupang, Korinus Masneno juga mendapat 'pembinaan' dari Gubernur Viktor Laiskodat usai rapat koordinasi virtual bersama Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo di Posko Tanggap Darurat Bencana Siklon Seroja di Aula El Tari Kompleks Kantor Gubernur NTT, Rabu malam.

Bupati Korinus 'disemprot' Gubernur Viktor Laiskodat karena lambannya penanganan bencana di wilayahnya. Selain itu, sistem pendataan dan pelaporan yang buruk dari BPBD Kabupaten Kupang terkait bencana dan dampak serta korban.

Gubernur Viktor bahkan meminta Bupati Korinus untuk mencopot Kepala BPBD Kabupaten Kupang.

Dalam kunjungan selama dua kali ke daerah yang terdampak bencana di Kabupaten Kupang, Gubernur Viktor mendapati masyarakat dan korban yang terdampak bencana tidak diurus dengan baik oleh pemerintah setempat.

Kepada wartawan usai mengikuti rapat koordinasi virtual bersama Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo dari Posko Tanggap Darurat Bencana Siklon Tropis Seroja NTT, Gubernur mengingatkan tidak boleh ada satupun masyarakat yang tidak terurus dengan baik, apalagi masyarakat yang menjadi korban dan terdampak bencana.

"Apa yang terjadi di Kabupaten Kupang ya kami terpaksa harus intervensi disana. Itu kita tidak mau satu pun masyarakat NTT mengalami masalah karena tidak sempat diurus," ungkap Viktor.