Flores Timur Minta Tunda Program Pengurangan Pasokan BBM Premium

Konten Media Partner
16 September 2021 20:15 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kabag Ekonomi Setda Flores Timur, Julian Mitak
zoom-in-whitePerbesar
Kabag Ekonomi Setda Flores Timur, Julian Mitak
ADVERTISEMENT
LARANTUKA- Menteri ESDM Arifin Tasrif melalui suratnya ke Gubernur NTT menyatakan pasokan BBM Premium di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) akan dikurangi. Pengurangan premium itu akan diberlakukan sejak 19 September mendatang.
ADVERTISEMENT
Pengurangan BBM Premium itu beralasan BBM beroktan 88 ini menyebabkan emisi yang merusak lingkungan dan digantikan dengan Pertalite.
Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Setda Flores Timur, Julian Mitak mengaku, hingga saat ini, surat menteri ESDM ke gubernur NTT belum dilanjutkan ke bupati Flores Timur.
"Untuk Flotim belum ada pengurangan BBM Premium. Kita masih tetap dengan kuota yang diberikan BP Migas. Tidak ada pengurangan atau kelangkaan seluruh jenis BBM," ujarnya kepada wartawan, Rabu 15 September 2021.
Ia mengatakan, pemerintah dengan program langit biru yang menghilangkan Premium ke Pertalite sudah berlaku di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali). Sementara di NTT sesuai surat ESDM, BBM Premium akan dikurangi kuotanya sejak 19 September mendatang.
Ia mengaku sudah menyurati BP ESDM untuk dilakukan penundaan.
ADVERTISEMENT
"Untuk Flotim belum bisa. Kita masih minta tunda untuk kita melakukan penyesuaian dan sosialisasi ke masyarakat. Surat ke gubernur memang sudah ada, tapi belum ke bupati. Saya minta program ini ditunda dulu," katanya.
Ia menambahkan, rencana pengalihan dari Premium ke Pertalite tersebut berdampak besar, karena adanya kenaikan harga. Untuk kejelasannya, kata dia, pemerintah akan mengundang pihak Pertamina untuk membahas hal itu.
"Memang harga tidak jauh beda dengan premium. Untuk pertalite Rp 7.650.000 perliter. Jika ini diberlakukan, pemerintah menargetkan tahun depan harga kembali normal. Tapi ini masih wacana, keputusannya nanti kita undang pertamina dan OPD terkait untuk membahas program itu," tutupnya.