Mahasiswa Tolak Pengadaan 13 Mobil untuk Tokoh Agama di Malaka

Puluhan mahasiswa asal Kabupaten Malaka menggelar aksi pada Jumat (26/12/2019). Foto: Tommy Aquino

KUPANG - Puluhan mahasiswa asal Kabupaten Malaka di Kupang yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pro Demokrasi Malaka, Jumat (6/12) pagi tadi melakukan demontrasi di Kantor DPRD NTT.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara tegas menolak pengadaan 13 unit senilai Rp 4,15 miliar untuk para tokoh agama di Malaka.

Yohanis Imanuel Obidje selaku koordinator aksi menegaskan, pengadaan 13 mobil untuk tokoh agama bukan merupakan janji kampanye Bupati Stefanus Bria Seran.

Mirisnya lagi, pengadaan mobil untuk tokoh agama diputuskan saat kondisi anggaran tengah mengalami defisit sebesar Rp 55 miliar. Untuk itu, mereka mendesak agar DPRD Malaka untuk mencabut kembali keputusan tersebut.

Mengingat banyak janji kampanye yang belum dipenuhi oleh Pemda Malaka, Yohanis katakan, anggaran sebesar Rp 14 miliar lebih tersebut sebaiknya dialihkan untuk hal-hal yang lebih urgen.

Misalnya, pembayaran upah guru honorer, pengadaan mobil tangki air untuk pemenuhan air bersih serta pengentasan persoalan kekeringan, pembenahan infrastruktur yang rusak, dan lain sebagainya.

"Kami mendesak agar pemda dan DPRD Malaka segera menuntaskan RPM yang masih gaga," kata Yohanis dalam orasinya di hadapan Sekretaris DPRD NTT, Thobias Ngongo Bulu dan sejumlah pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD NTT.

Gerakan Mahasiswa Pro Demokrasi Malaka menduga pengadaan 13 mobil untuk tokoh agama sarat dengan kepentingan politik jelang Pilkada Malaka tahun 2020 mendatang. Atas dasar itu, mereka meminta pihak gereja untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan menjalankan peran gereja sesuai dengan misi pelayanan bagi umat.

"Kami sangat menyayangkan karena gereja juga mengiyakan pengadaan 13 unit mobil. Kami mendesak gereja-gereja di Malaka untuk mengeluarkan pernyataan penolakan terhadap pengadaan mobil oleh pemda. Gereja jangan mau ditunggangi untuk kepentingan politik sesaat," ujar Yohanis.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa asal Malaka juga mendesak aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang sudah sempat ditangani. Tak cuma itu, mereka mendesak Pemda Malaka untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa dan pelayanan publik seperti pelayanan E-KTP dan lain sebagainya. (Tommy Aquino)