Ombudsman Harap Dinas Pendidikan NTT Konsisten dengan Juknis PPDB

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton.Sumber foto : Istimewa.

KUPANG - Pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) secara online untuk SMA/SMK di Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah dibuka sejak Senin (24/6) dan akan berakhir Rabu (26/6) besok. Sedangkan PPDB offline baru akan dilaksanakan pada tanggal 1-10 Juli 2019 mendatang. Sama seperti tahun sebelumnya, PPDB SMA/SMK di NTT kali ini juga menerapkan sistem zonasi.

Menurut Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan sangat baik dan banyak manfaatnya. Yang paling utama yakni adanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam mengakses pendidikan. Sebab dengan adanya sistem zonasi, maka PPDB tidak lagi menerapkan sistem nilai atau prestasi.

"Jadi siswa, entah nilainya rendah, nilainya tinggi, dari keluarga kaya atau miskin, bisa sekolah di sekolah yang terdekat dengan rumahnya," ujar Darius saat diwawancara Selasa (25/6).

"Sebelumnya sekolah terapkan sistem nilai. Akibatnya,sekolah-sekolah yang dianggap favorit hanya menerima siswa yang nilainya tinggi. Jelas anak dari keluarga sederhana yang tidak bisa akses les tambahan kalah bersaing dengan anak orang kaya," sambung Darius.

Persoalannya, lanjut Darius, masyarakat belum memahami betul sisi positif dari sistem zonasi yang diterapkan pemerintah. Hal ini dikarenakan sosialisasi tentang pentingnya sistem zonasi belum merata ke seluruh sekolah, orangtua dan seterusnya. Sehingga tidaklah heran ketika PPDB dengan sistem zonasi diterapkan, banyak orangtua mengaku baru tahu, baru dengar kemudian protes apabila anaknya tidak diterima.

"Ada siswa yang masuk zona satu, tapi karena terlambat daftar dan kuotanya penuh, orangtuanya protes saat diarahkan ke sekolah lain di sekitarnya (zona dua). Ada juga yang tidak mau daftar di sekolah terdekat dan lebih memilih sekolah lain. Ini baru hari kedua, jadi riak-riak protes belum kelihatan. Kita harap tidak ada lagi demo atau protes seperti tahun lalu," katanya.

Darius berharap, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT tetap konsisten dengan juknis PPDB. Sebaliknya, pemerintah tidak boleh lunak dengan intervensi dari pihak-pihak tertentu. Termasuk desakan dan protes dari orangtua siswa. Sebab penentuan jumlah rombongan belajar (rombel) dan jumlah peserta didik dalam satu rombel sudah disesuaikan dengan ketersediaan ruang kelas, tenaga pendidik dan hal-hal pendukung lainnya di masing-masing sekolah.

"Tahun lalu, satu bulan setelah kegiatan belajar mengajar berjalan masih ada demo dari para siswa dan orangtua. Pemerintah kemudian lunak dan sistem zonasi kemudian jebol. Akhirnya ada sekolah yang tambah rombel dan ada sekolah yang tambah siswa dalam satu rombel dari 36 siswa jadi 40 siswa," terangnya.

"Kalau kita terus lunak, dari waktu ke waktu akan ada demo dari orangtua dan siswa. Ini yang bikin kualitas pendidikan kita ambruk. Jadi kita berharap Pak Gubernur yang dikenal tegas juga bisa bertindak tegas dalam persoalan PPDB nanti," tambah Darius.

Terkait temuan dalam pelaksanaan PPDB online yang sedang berjalan, Darius mengaku mengunjungi empat sekolah pada hari pertama pendaftaran PPDB online. Yakni SMAN 1 Kupang, SMAN 3 Kupang, SMKN 1 Kupang dan SMKN 2 Kupang.

Problemnya, kata Darius, meskipun teknis PPDB online dan sudah disosialisasikan lewat poster-poster, namun para siswa dan orangtua masih belum melakukan pendaftaran dari rumah masing-masing. Tetapi memilih melakukan pendaftaran di sekolah, sehingga timbul antrian yang cukup panjang karena jumlah operator di sekolah terbatas.

"Kalau mereka daftar dan print bukti daftar dari rumah, mereka tinggal bawa dokumen ke sekolah untuk verifikasi. Kalau seperti ini pasti tidak membeludak. Untungnya kemarin dan hari ini internet aman dan tidak ada masalah," ungkapnya.(FP-05).