Pemerintah Akan Bayar Biaya Sewa Rumah Sementara untuk Pengungsi Lembata

Salah satu rumah warga yang rusak diterjang banjir dan tanah longsor di Kabupaten Lembata, Foto: Tedi Lagamaking.

LEWOLEBA - Sambil menunggu relokasi rumah tinggal akibat bencana, Pemda Lembata bakal menerapkan skema hunian sementara bagi para pengungsi.

Metode skema hunian sementara tersebut dilakukan seusai arahan Kepala BNPB Doni Monardo saat meninjau lokasi bencana di Lembata pekan lalu.

"Skema hunian itu untuk para pengungsi yang kehilangan tempat tinggal pasca bencana. Mereka akan tinggal di rumah keluarga atau kerabat terdekat", ungkap Sekda Lembata, Paskalis Ola Tapobali, Kamis (15/4).

Pemerintah akan membayar biaya sewa rumah sebesar Rp 500 ribu per bulan, per keluarga. Program itu mulai berlaku pasca masa tanggap darurat yang ditetapkan.

"Kita diskusi dengan para warga untuk mengetahui mereka mau tinggal di rumah siapa, kalau sudah oke maka setelah masa tanggap darurat, mereka bisa pindah," sebut Paskalis Tapobali.

Dana hunian sementara disediakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Doni Monardo.

Dana itu digunakan untuk menyewa tempat tinggal atau rumah keluarga terdekat sebagai hunian sementara bagi warga terdampak bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Pemberian dana bantuan itu juga sebagai bentuk upaya mengurangi penularan dan penyebaran COVID-19 di lokasi pengungsian.

Sebanyak 64 unit fasilitas umum rusak, total rumah yang rusak sebanyak 697. Rusak berat sebanyak 367 unit, rumah rusak sedang 185 dan rumah rusak ringan sebanyak 145.

BPBD juga melaporkan rencana relokasi untuk warga terdampak di 10 desa atau relokasi untuk 1549 KK. Sementara itu, total ternak yang hilang juga sebanyak 3097.