Polda NTT Tahan Notaris di Kupang Atas Kasus Dugaan Penggelapan Sertifikat Tanah

Konten Media Partner
6 Agustus 2022 22:28
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Keterangan foto: Penyidik Ditreskrimum Polda NTT ketika membawa Notaris Albert Riwu Kore untuk ditahan di rutan Polda NTT.
zoom-in-whitePerbesar
Keterangan foto: Penyidik Ditreskrimum Polda NTT ketika membawa Notaris Albert Riwu Kore untuk ditahan di rutan Polda NTT.
ADVERTISEMENT
KUPANG-Penyidik Direktorat Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTT, resmi menahan Notaris/PPAT Albert Riwu Kore, sebagai tersangka, Jumat (05/08) malam.
ADVERTISEMENT
Notaris Albert Riwu Kore ditahan sebagai tersangka atas kasus dugaan penggelapan sembilan sertifikat hak milik (SHM) yang dilaporkan oleh Bank Christa Jaya.
Penahanan terhadap notaris ini setelah penyidik Ditreskrimum Polda NTT melakukan pemeriksaan terhadap Albert selama 8 jam.
Selama menjalani pemeriksaan oleh penyidik, Notaris Albert Riwu Kore didampingi kuasa hukumnya, Jhon Rihi, SH dan Meri Soruk. SH.
Sebelum dilakukan penahanan, Notaris Albert dilakukan pemeriksaan kesehatan dan sidik jari oleh penyidik Ditreskrimum Polda NTT.
Notaris Albert Riwu kore, saat di jebloskan ke Rutan Polda NTT, didampingi kuasa hukumnya dan pihak keluarga.
Sebelumnya, Penyidik Ditreskrimum Polda NTT, menetapkan Albert sebagai tersangka, Namun dilakukan praperadilan kepada Polda NTT.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Namun dalam amar putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kupang menolak permohonan praperadilan Notaris senior ini.
ADVERTISEMENT
Sementara itu kuasa hukum, John Rihi, SH, menjelaskan penahanan itu hak penyidik dan sifatnya hanya menahan bukan membatasi.
Terkait materi perkaranya, pihaknya menilai tersangka Albert Riwu Kore tidak salah karena diduga melakukan penggelapan sertifikat hak milik atas nama Raffi.
Sedangkan pemilik sertifikat sendirilah yang mengambil kembali sertifikat yang dititipkan kepada tersangka dan sesuai aturan itu tidak melanggar hukum.
Lanjut dia, proses penanganan perkara berlangsung selama tiga tahun menunjukkan bahwa perkara tersebut tidak mudah (abu-abu) karena beda tipis antara perdata dan pidana.
"Proses perdata sementara berjalan, seharusnya proses pidana belum dapat dilakukan, sehingga kami menunggu apakah Jaksa berani menetapkan P21 terhadap kasus ini atau tidak" ungkapnya.
Kontributor:Willy Makani.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020