Pencarian populer

Halangi Kejari, Petugas Pemilu Dilaporkan ke Bawaslu Mabar

Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Julius Sigit Kristanto bersama KPU sedang mengecek TPS yang mengalami kekurangan surat suara.Foto oleh: florespedia/kumparan.com

Mabar - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Manggarai Barat, Julius Sigit Kristanto mendatangi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Rabu (17/4) sore.

Dia mendatangi Bawaslu untuk melaporkan Kelompok Penyelanggara Pemungutan Suara  (KPPS) Tempat Pemungut Suara (TPS) 13, Desa  Gorontalo, Kecamatan Komodo karena telah menghalangi dirinya untuk melakukan pencoblosan di TPS tersebut.

Kajari Manggarai Barat, Julius Sigit Kristanto, kepada florespedia menjelaskan alasan dirinya melaporkan KPPS TPS 13 Desa Gorontalo karena KPPS menolak dirinya yang mengantongi A5 untuk menggunakan hak pilihnya pada jam 08.00-09.00 WITA.

Padahal dirinya telah menjelaskan dengan baik kepada KPPS. Namun KPPS tetap menolak dirinya untuk melakukan pencoblosan.

Dia mengaku merasa tidak puas atas perlakuan yang kurang wajar tersebut dirinya menghubungi Ketua KPU Manggarai Barat, Robertus V Din untuk mendatangi TPS 13, Desa Gorontalo.

Perbuatan menghalangi Pemilih  untuk melakukan pencoblosan tentu melanggar aturan.

"Saya datang baik-baik di TPS itu, saya punya A5 tetapi KPPS tetap menolak untuk melakukan pencoblosan. Saya disarankan untuk boleh melakukan pencoblosan pukul 12.00  WITA dengan alasan banyak pemilih yang masih antri.

Padahal seharusnya tidak boleh menghalangi untuk melakukan pencoblosan,"ujar Julius Sigit.

Komisioner  Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat Bidang Penindakan dan Pelanggaran, Frumensius Menti mengatakan laporan Kajari Manggarai Barat terlebih dahulu akan diregistrasi untuk kemudian ditindaklanjuti.

Pihaknya akan mengumpulkan data melalui meminta keterangan pihak yang laporkan.

Dia mengatakan laporan Kajari Manggarai Barat tersebut akan di pelajari.Jika ada kekurangan maka Bawaslu akan meminta kembali data tambahan.Perbuatan menghalangi pemilih untuk menyalurkan hak suara oleh penyelenggara Pemilu tentu melanggar aturan.

Ketua KPU Manggarai Barat, Robertus V.Din membenarkan soal KPPS  menghalag-halangi Kajari untuk mencoblos di TPS 13.Dirinya sudah menjelaskan kepada KPPS terkait dengan perosedur  penggunaan A5 dalam Pemilu 17 April 2019.

Lebih lanjut Ketua  Robertus V Din mengatakan KPPS TPS 13 Desa Gorontalo kemungkinan belum memahami terkait aturan pencoblosan. Sehingga seenaknya menolak pemilih untuk melakukan pencoblosan.

"Sukses tidaknya Penyelanggaran Pemilu itu tergantung kerja- kerja penyelenggara tingkat bawah dan penyelenggara tingkat bawah harus mengikuti instruksi dari KPU"tegasnya.

"Mungkin KPPS saat Bimtek dulu tidak serius menyimak. Sehingga mereka (KPPS) tidak memahami aturan,"tutur Rober Din. (FP-04)

Tulisan ini adalah kiriman dari publisher, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember 2017 · · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember 2017 · · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember 2017 · · ·
Bagikan ide, informasi, momen dan cerita kamu melalui
kumparan
Dengan ini kamu menyetujui syarat
& layanan dari kumparan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: web: