{"document":{"nodes":[{"object":"block","type":"heading-large","data":{},"nodes":[{"object":"text","leaves":[{"object":"leaf","text":"Konten TikTok: Di Tengah Efisiensi Anggaran, Anggota DPR Bilang PPPK Beban","marks":[]}]}]},{"object":"block","type":"figure","data":{},"nodes":[{"object":"block","type":"image","data":{"image":{"__typename":"Media","id":"1644324175618182826","title":"Wali Kota Parepare, Taufan Pawe","description":"Wali Kota Parepare, Taufan Pawe.","publicID":"tr8rl9borzwoxjrkqzzo","externalURL":"https://blue.kumparan.com/image/upload/v1644324137/tr8rl9borzwoxjrkqzzo.jpg","awsS3Key":"2022/Feb/image/tr8rl9borzwoxjrkqzzo/","height":1125,"width":2000,"locationName":null,"locationLat":-6.213519,"locationLon":106.822266,"mediaType":"IMAGE","mediaSourceID":"19","photographer":"Dok. Istimewa","eventDate":"2022-02-08T12:42:55.604403Z","internalTags":[]},"blur":false},"nodes":[{"object":"text","leaves":[{"object":"leaf","text":"","marks":[]}]}]},{"object":"block","type":"caption","data":{},"nodes":[{"object":"text","leaves":[{"object":"leaf","text":"Wali Kota Parepare, Taufan Pawe. Foto: Dok. Istimewa","marks":[]}]}]}]},{"object":"block","type":"external_url","data":{"url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7470766314676669714?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7389239623522797073","urlMetaData":{"meta":{"title":"Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, memaparkan hasil rekonstruksi anggaran terbaru saat rapat bersama Komisi X DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2). Kementeriannya dikenakan efisiensi anggaran hingga Rp 7,27 triliun. Kini pagu yang tersisa setelah efisiensi adalah Rp 26,27 triliun. “Sesuai dengan arahan Bapak Presiden tentang prinsip-prinsip efisiensi tersebut maka kami melakukan penyesuaian lebih lanjut,” kata Mu’ti dalam rapat. Salah satu efisiensi yang dilakukan adalah memangkas target sasaran peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari yang semula ditargetkan 806 ribu guru menjadi hanya 400 ribu saja. Selain itu, meski tetap dipotong, Sekum Muhammadiyah ini menjelaskan gaji guru-non ASN atau honorer tetap mengalami kenaikan. “Tunjangan guru non-ASN tetap kita amankan sebesar Rp 11,5 T. Nilai ini sudah termasuk kenaikan tunjangan profesi guru non-PNS yang dinaikan dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per orang per bulan,” ucap dia. Mu’ti menegaskan, alokasi beasiswa pendidikan untuk daerah tertinggal dan khusus tetap berjalan. “Penyediaan beasiswa berjalan dengan anggaran sebesar Rp 278 M termasuk untuk beasiswa afirmasi daerah tertinggal,” ucap dia. 📸: Dok. YouTube TVR Parlemen. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #focus #efisiensianggaran #news #videonews #gajipegawai #MahkamahKonstitusi #KomisiYudisial #anggaran2025 #beritaterkini #krisisanggaran #bicarafaktalewatberita #kumparan","site":"TikTok","author":"kumparan","author_url":"https://www.tiktok.com/@kumparan","canonical":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7470766314676669714?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7389239623522797073","medium":"video"},"links":{"player":[{"rel":["oembed","player","html5","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, memaparkan hasil rekonstruksi anggaran terbaru saat rapat bersama Komisi X DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2). Kementeriannya dikenakan efisiensi anggaran hingga Rp 7,27 triliun. Kini pagu yang tersisa setelah efisiensi adalah Rp 26,27 triliun. “Sesuai dengan arahan Bapak Presiden tentang prinsip-prinsip efisiensi tersebut maka kami melakukan penyesuaian lebih lanjut,” kata Mu’ti dalam rapat. Salah satu efisiensi yang dilakukan adalah memangkas target sasaran peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari yang semula ditargetkan 806 ribu guru menjadi hanya 400 ribu saja. Selain itu, meski tetap dipotong, Sekum Muhammadiyah ini menjelaskan gaji guru-non ASN atau honorer tetap mengalami kenaikan. “Tunjangan guru non-ASN tetap kita amankan sebesar Rp 11,5 T. Nilai ini sudah termasuk kenaikan tunjangan profesi guru non-PNS yang dinaikan dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per orang per bulan,” ucap dia. Mu’ti menegaskan, alokasi beasiswa pendidikan untuk daerah tertinggal dan khusus tetap berjalan. “Penyediaan beasiswa berjalan dengan anggaran sebesar Rp 278 M termasuk untuk beasiswa afirmasi daerah tertinggal,” ucap dia. 📸: Dok. YouTube TVR Parlemen. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #focus #efisiensianggaran #news #videonews #gajipegawai #MahkamahKonstitusi #KomisiYudisial #anggaran2025 #beritaterkini #krisisanggaran #bicarafaktalewatberita #kumparan
♬ original sound - kumparan - kumparan

","type":"text/html"}],"thumbnail":[{"href":"https://p16-sign-sg.tiktokcdn.com/obj/tos-alisg-p-0037/ooS1j7IQIDAPz5WeJfLoapFa0jxgMEAeGCvrBK?lk3s=b59d6b55&x-expires=1739685600&x-signature=n9qmC204RC8XpbqM3HlEi4SQlzU%3D&shp=b59d6b55&shcp=-","type":"image","rel":["thumbnail","oembed","ssl"],"media":{"width":720,"height":1280}}],"icon":[{"href":"https://www.tiktok.com/favicon.ico","type":"image/icon","rel":["icon","ssl"]}]},"rel":["oembed","player","html5","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, memaparkan hasil rekonstruksi anggaran terbaru saat rapat bersama Komisi X DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2). Kementeriannya dikenakan efisiensi anggaran hingga Rp 7,27 triliun. Kini pagu yang tersisa setelah efisiensi adalah Rp 26,27 triliun. “Sesuai dengan arahan Bapak Presiden tentang prinsip-prinsip efisiensi tersebut maka kami melakukan penyesuaian lebih lanjut,” kata Mu’ti dalam rapat. Salah satu efisiensi yang dilakukan adalah memangkas target sasaran peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari yang semula ditargetkan 806 ribu guru menjadi hanya 400 ribu saja. Selain itu, meski tetap dipotong, Sekum Muhammadiyah ini menjelaskan gaji guru-non ASN atau honorer tetap mengalami kenaikan. “Tunjangan guru non-ASN tetap kita amankan sebesar Rp 11,5 T. Nilai ini sudah termasuk kenaikan tunjangan profesi guru non-PNS yang dinaikan dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per orang per bulan,” ucap dia. Mu’ti menegaskan, alokasi beasiswa pendidikan untuk daerah tertinggal dan khusus tetap berjalan. “Penyediaan beasiswa berjalan dengan anggaran sebesar Rp 278 M termasuk untuk beasiswa afirmasi daerah tertinggal,” ucap dia. 📸: Dok. YouTube TVR Parlemen. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #focus #efisiensianggaran #news #videonews #gajipegawai #MahkamahKonstitusi #KomisiYudisial #anggaran2025 #beritaterkini #krisisanggaran #bicarafaktalewatberita #kumparan
♬ original sound - kumparan - kumparan

","url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7470766314676669714?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7389239623522797073"}},"nodes":[{"object":"text","leaves":[{"object":"leaf","text":"","marks":[]}]}]},{"object":"block","type":"external_url","data":{"url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7470761077131709716?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7389239623522797073","urlMetaData":{"meta":{"title":"Dalam Rapat Dengar Pendapat kemarin, Rabu (12/2), anggota Komisi VII DPR, Putra Nababan, mengkritik keras Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI yang sempat mau PHK pegawai karena efisiensi anggaran. Belakangan, viral video curhatan sejumlah pegawai TVRI dan RRI yang kena imbas efisiensi anggaran. Menurut politikus PDIP ini, pemotongan anggaran untuk gaji pegawai seharusnya dimulai dari atas atau pimpinan, bukan dari bawah, pekerja lapangan yang penghasilannya terbatas. Dalam rapat itu, Dirut TVRI dan RRI pun sepakat tak jadi melakukan PHK. Dirut TVRI Iman Brotoseno menyampaikan bahwa pekerja kontributor TVRI di daerah bisa kembali bekerja dan beraktivitas seperti semula. Iman berjanji bakal berkoordinasi dengan pimpinan TVRI daerah seluruh Indonesia. 📸: Dok. YouTube TVR Parlemen. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #focus #efisiensianggaran #news #vidol #efisiensi #efisiensianggaran #phk #phkkaryawan #tvri #rri #putranababan #beritaterkini #updatepolitik #krisisanggaran #bicarafaktalewatberita #kumparan","site":"TikTok","author":"kumparan","author_url":"https://www.tiktok.com/@kumparan","canonical":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7470761077131709716?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7389239623522797073","medium":"video"},"links":{"player":[{"rel":["oembed","player","html5","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Dalam Rapat Dengar Pendapat kemarin, Rabu (12/2), anggota Komisi VII DPR, Putra Nababan, mengkritik keras Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI yang sempat mau PHK pegawai karena efisiensi anggaran. Belakangan, viral video curhatan sejumlah pegawai TVRI dan RRI yang kena imbas efisiensi anggaran. Menurut politikus PDIP ini, pemotongan anggaran untuk gaji pegawai seharusnya dimulai dari atas atau pimpinan, bukan dari bawah, pekerja lapangan yang penghasilannya terbatas. Dalam rapat itu, Dirut TVRI dan RRI pun sepakat tak jadi melakukan PHK. Dirut TVRI Iman Brotoseno menyampaikan bahwa pekerja kontributor TVRI di daerah bisa kembali bekerja dan beraktivitas seperti semula. Iman berjanji bakal berkoordinasi dengan pimpinan TVRI daerah seluruh Indonesia. 📸: Dok. YouTube TVR Parlemen. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #focus #efisiensianggaran #news #vidol #efisiensi #efisiensianggaran #phk #phkkaryawan #tvri #rri #putranababan #beritaterkini #updatepolitik #krisisanggaran #bicarafaktalewatberita #kumparan
♬ original sound - kumparan - kumparan

","type":"text/html"}],"thumbnail":[{"href":"https://p16-sign-sg.tiktokcdn.com/obj/tos-alisg-p-0037/owfFauPABBBEsNgX8QDUcnQVrIylyeVVXFGCFs?lk3s=b59d6b55&x-expires=1739685600&x-signature=v7E5jZ8NbcRo44li0AmLCcfPmw4%3D&shp=b59d6b55&shcp=-","type":"image","rel":["thumbnail","oembed","ssl"],"media":{"width":720,"height":1278}}],"icon":[{"href":"https://www.tiktok.com/favicon.ico","type":"image/icon","rel":["icon","ssl"]}]},"rel":["oembed","player","html5","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Dalam Rapat Dengar Pendapat kemarin, Rabu (12/2), anggota Komisi VII DPR, Putra Nababan, mengkritik keras Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI yang sempat mau PHK pegawai karena efisiensi anggaran. Belakangan, viral video curhatan sejumlah pegawai TVRI dan RRI yang kena imbas efisiensi anggaran. Menurut politikus PDIP ini, pemotongan anggaran untuk gaji pegawai seharusnya dimulai dari atas atau pimpinan, bukan dari bawah, pekerja lapangan yang penghasilannya terbatas. Dalam rapat itu, Dirut TVRI dan RRI pun sepakat tak jadi melakukan PHK. Dirut TVRI Iman Brotoseno menyampaikan bahwa pekerja kontributor TVRI di daerah bisa kembali bekerja dan beraktivitas seperti semula. Iman berjanji bakal berkoordinasi dengan pimpinan TVRI daerah seluruh Indonesia. 📸: Dok. YouTube TVR Parlemen. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #focus #efisiensianggaran #news #vidol #efisiensi #efisiensianggaran #phk #phkkaryawan #tvri #rri #putranababan #beritaterkini #updatepolitik #krisisanggaran #bicarafaktalewatberita #kumparan
♬ original sound - kumparan - kumparan

","url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7470761077131709716?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7389239623522797073"}},"nodes":[{"object":"text","leaves":[{"object":"leaf","text":"","marks":[]}]}]},{"object":"block","type":"external_url","data":{"url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7470747399632211221?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7389239623522797073","urlMetaData":{"meta":{"title":"Komisi II DPR menggelar rapat pembahasan anggaran hasil efisiensi dengan sejumlah kementerian/lembaga. Salah satu yang jadi sorotan, yakni Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Anggota Komisi II dari Golkar, Taufan Pawe, meminta BKN memperhitungkan lagi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebab, di tengah efisiensi anggaran ini, PPPK jadi beban tersendiri. Menurutnya, di berbagai daerah, terdapat permasalahan dalam penerimaan PPPK, seperti pemalsuan dan rekayasa data pegawai sampai masalah seleksi. Ia pun meminta kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif untuk kembali mengkaji soal kebijakan PPPK ini. Dalam rapat ini, Komisi II sepakat efisiensi anggaran BKN sebesar Rp 195.100.000.000 (Rp 195 miliar) dari pagu alokasi anggaran 2025 sebesar Rp 798.342.991.000 (Rp 798 miliar) menjadi sebesar Rp 603.242.991.000 (Rp 603 miliar). 📸: Dok. Antara. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #focus #efisiensianggaran #newsong #vidolucu #efisiensianggaran #gajipegawai #MahkamahKonstitusi #KomisiYudisial #anggaran2025 #beritaterkini #updatepolitik #krisisanggaran #bicarafaktalewatberita #kumparan","site":"TikTok","author":"kumparan","author_url":"https://www.tiktok.com/@kumparan","canonical":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7470747399632211221?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7389239623522797073","medium":"video"},"links":{"player":[{"rel":["oembed","player","html5","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Komisi II DPR menggelar rapat pembahasan anggaran hasil efisiensi dengan sejumlah kementerian/lembaga. Salah satu yang jadi sorotan, yakni Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Anggota Komisi II dari Golkar, Taufan Pawe, meminta BKN memperhitungkan lagi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebab, di tengah efisiensi anggaran ini, PPPK jadi beban tersendiri. Menurutnya, di berbagai daerah, terdapat permasalahan dalam penerimaan PPPK, seperti pemalsuan dan rekayasa data pegawai sampai masalah seleksi. Ia pun meminta kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif untuk kembali mengkaji soal kebijakan PPPK ini. Dalam rapat ini, Komisi II sepakat efisiensi anggaran BKN sebesar Rp 195.100.000.000 (Rp 195 miliar) dari pagu alokasi anggaran 2025 sebesar Rp 798.342.991.000 (Rp 798 miliar) menjadi sebesar Rp 603.242.991.000 (Rp 603 miliar). 📸: Dok. Antara. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #focus #efisiensianggaran #newsong #vidolucu #efisiensianggaran #gajipegawai #MahkamahKonstitusi #KomisiYudisial #anggaran2025 #beritaterkini #updatepolitik #krisisanggaran #bicarafaktalewatberita #kumparan
♬ original sound - kumparan - kumparan

","type":"text/html"}],"thumbnail":[{"href":"https://p16-sign-sg.tiktokcdn.com/obj/tos-alisg-p-0037/o8uzIcEDesfB2wkBbnWtCVKQORFY4VArCiBZIg?lk3s=b59d6b55&x-expires=1739685600&x-signature=6XcK7KKpbMyl%2FUzxbxET6Vrh8U8%3D&shp=b59d6b55&shcp=-","type":"image","rel":["thumbnail","oembed","ssl"],"media":{"width":720,"height":1280}}],"icon":[{"href":"https://www.tiktok.com/favicon.ico","type":"image/icon","rel":["icon","ssl"]}]},"rel":["oembed","player","html5","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Komisi II DPR menggelar rapat pembahasan anggaran hasil efisiensi dengan sejumlah kementerian/lembaga. Salah satu yang jadi sorotan, yakni Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Anggota Komisi II dari Golkar, Taufan Pawe, meminta BKN memperhitungkan lagi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebab, di tengah efisiensi anggaran ini, PPPK jadi beban tersendiri. Menurutnya, di berbagai daerah, terdapat permasalahan dalam penerimaan PPPK, seperti pemalsuan dan rekayasa data pegawai sampai masalah seleksi. Ia pun meminta kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif untuk kembali mengkaji soal kebijakan PPPK ini. Dalam rapat ini, Komisi II sepakat efisiensi anggaran BKN sebesar Rp 195.100.000.000 (Rp 195 miliar) dari pagu alokasi anggaran 2025 sebesar Rp 798.342.991.000 (Rp 798 miliar) menjadi sebesar Rp 603.242.991.000 (Rp 603 miliar). 📸: Dok. Antara. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #focus #efisiensianggaran #newsong #vidolucu #efisiensianggaran #gajipegawai #MahkamahKonstitusi #KomisiYudisial #anggaran2025 #beritaterkini #updatepolitik #krisisanggaran #bicarafaktalewatberita #kumparan
♬ original sound - kumparan - kumparan

","url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7470747399632211221?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7389239623522797073"}},"nodes":[{"object":"text","leaves":[{"object":"leaf","text":"","marks":[]}]}]},{"object":"block","type":"external_url","data":{"url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7470686751380622598?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7389239623522797073","urlMetaData":{"meta":{"title":"Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi salah satu lembaga yang terdampak efisiensi anggaran pemerintah, sehingga berpengaruh pada pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Dari pagu awal sebesar Rp 611 miliar, Rp 316 miliar sudah digunakan untuk penanganan perkara dan manajemen. Namun, setelah pemotongan anggaran sebesar Rp 226,1 miliar, MK hanya memiliki sisa Rp 69 miliar, termasuk untuk gaji pegawai. Akibatnya, MK hanya mampu membayar gaji hingga Mei 2025 dan bahkan tidak bisa menanggung biaya sengketa Pilkada karena keterbatasan dana. Nasib serupa dialami Komisi Yudisial (KY), yang hanya bisa membayar gaji pegawai sampai Oktober 2025. Anggaran KY untuk tahun 2025 mengalami pemangkasan drastis hingga 54 persen, menyisakan Rp 109 miliar. Untuk mengatasi keterbatasan ini, KY berencana mengurangi biaya jamuan dan honor pegawai, serta mempertimbangkan penerapan sistem kerja Work From Anywhere (WFA) guna menghemat pengeluaran operasional. KY kini tengah berupaya melobi pemerintah untuk mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 63 miliar agar bisa tetap beroperasi dengan baik. #focus #efisiensianggaran #news #svl #efisiensianggaran #gajipegawai #MahkamahKonstitusi #KomisiYudisial #anggaran2025 #beritaterkini #updatepolitik #krisisanggaran #Pilkada2025 #bicarafaktalewatberita #kumparan","site":"TikTok","author":"kumparan","author_url":"https://www.tiktok.com/@kumparan","canonical":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7470686751380622598?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7389239623522797073","medium":"video"},"links":{"player":[{"rel":["oembed","player","html5","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi salah satu lembaga yang terdampak efisiensi anggaran pemerintah, sehingga berpengaruh pada pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Dari pagu awal sebesar Rp 611 miliar, Rp 316 miliar sudah digunakan untuk penanganan perkara dan manajemen. Namun, setelah pemotongan anggaran sebesar Rp 226,1 miliar, MK hanya memiliki sisa Rp 69 miliar, termasuk untuk gaji pegawai. Akibatnya, MK hanya mampu membayar gaji hingga Mei 2025 dan bahkan tidak bisa menanggung biaya sengketa Pilkada karena keterbatasan dana. Nasib serupa dialami Komisi Yudisial (KY), yang hanya bisa membayar gaji pegawai sampai Oktober 2025. Anggaran KY untuk tahun 2025 mengalami pemangkasan drastis hingga 54 persen, menyisakan Rp 109 miliar. Untuk mengatasi keterbatasan ini, KY berencana mengurangi biaya jamuan dan honor pegawai, serta mempertimbangkan penerapan sistem kerja Work From Anywhere (WFA) guna menghemat pengeluaran operasional. KY kini tengah berupaya melobi pemerintah untuk mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 63 miliar agar bisa tetap beroperasi dengan baik. #focus #efisiensianggaran #news #svl #efisiensianggaran #gajipegawai #MahkamahKonstitusi #KomisiYudisial #anggaran2025 #beritaterkini #updatepolitik #krisisanggaran #Pilkada2025 #bicarafaktalewatberita #kumparan
♬ original sound - kumparan - kumparan

","type":"text/html"}],"thumbnail":[{"href":"https://p16-sign-va.tiktokcdn.com/obj/tos-maliva-p-85c255/ostw6qQYAINCgk4fwSEBAIBzOyYiigEpAoZsN1?lk3s=b59d6b55&x-expires=1739685600&x-signature=oMpElY%2FBcaY75LkI1r6gqHG5KMU%3D&shp=b59d6b55&shcp=-","type":"image","rel":["thumbnail","oembed","ssl"],"media":{"width":1080,"height":1920}}],"icon":[{"href":"https://www.tiktok.com/favicon.ico","type":"image/icon","rel":["icon","ssl"]}]},"rel":["oembed","player","html5","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi salah satu lembaga yang terdampak efisiensi anggaran pemerintah, sehingga berpengaruh pada pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Dari pagu awal sebesar Rp 611 miliar, Rp 316 miliar sudah digunakan untuk penanganan perkara dan manajemen. Namun, setelah pemotongan anggaran sebesar Rp 226,1 miliar, MK hanya memiliki sisa Rp 69 miliar, termasuk untuk gaji pegawai. Akibatnya, MK hanya mampu membayar gaji hingga Mei 2025 dan bahkan tidak bisa menanggung biaya sengketa Pilkada karena keterbatasan dana. Nasib serupa dialami Komisi Yudisial (KY), yang hanya bisa membayar gaji pegawai sampai Oktober 2025. Anggaran KY untuk tahun 2025 mengalami pemangkasan drastis hingga 54 persen, menyisakan Rp 109 miliar. Untuk mengatasi keterbatasan ini, KY berencana mengurangi biaya jamuan dan honor pegawai, serta mempertimbangkan penerapan sistem kerja Work From Anywhere (WFA) guna menghemat pengeluaran operasional. KY kini tengah berupaya melobi pemerintah untuk mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 63 miliar agar bisa tetap beroperasi dengan baik. #focus #efisiensianggaran #news #svl #efisiensianggaran #gajipegawai #MahkamahKonstitusi #KomisiYudisial #anggaran2025 #beritaterkini #updatepolitik #krisisanggaran #Pilkada2025 #bicarafaktalewatberita #kumparan
♬ original sound - kumparan - kumparan

","url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7470686751380622598?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7389239623522797073"}},"nodes":[{"object":"text","leaves":[{"object":"leaf","text":"","marks":[]}]}]}]}}