{"document":{"nodes":[{"object":"block","type":"heading-large","data":{},"nodes":[{"object":"text","leaves":[{"object":"leaf","text":"Konten TikTok: Kata Pengamat soal KTP DKI Bisa Beli Rumah Subsidi di Luar DKI","marks":[]}]}]},{"object":"block","type":"figure","data":{},"nodes":[{"object":"block","type":"image","data":{"image":{"__typename":"Media","id":"1767932658787102650","title":"rumah subsidi","description":"Foto udara proses pembangunan unit rumah subsidi pada salah satu perumahan subsidi di Kecamatan Kambu, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (9/1/2026).","publicID":"01kegfx62n7fbhpfqaga81nty0","externalURL":"https://blue.kumparan.com/image/upload/v1634025439/01kegfx62n7fbhpfqaga81nty0.jpg","awsS3Key":"2026/Jan/image/01kegfx62n7fbhpfqaga81nty0/","height":2000,"width":3000,"locationName":null,"locationLat":-6.213519,"locationLon":106.822266,"mediaType":"IMAGE","mediaSourceID":"11","photographer":"ANTARA FOTO/Andry Denisah","eventDate":"2026-01-09T04:24:18.770534Z","internalTags":["IS_HD"]},"blur":false},"nodes":[{"object":"text","leaves":[{"object":"leaf","text":"","marks":[]}]}]},{"object":"block","type":"caption","data":{},"nodes":[{"object":"text","leaves":[{"object":"leaf","text":"Foto udara proses pembangunan unit rumah subsidi pada salah satu perumahan subsidi di Kecamatan Kambu, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (9/1/2026). Foto: ANTARA FOTO/Andry Denisah","marks":[]}]}]}]},{"object":"block","type":"external_url","data":{"url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7653848076683054352?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7647056410623100437","urlMetaData":{"meta":{"title":"Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka akses bagi warga ber-KTP Jakarta untuk membeli rumah subsidi di wilayah penyangga seperti Bekasi dan Tangerang. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat program pembangunan 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjelaskan pemegang KTP Jakarta tetap dapat membeli rumah subsidi di luar wilayah domisilinya dan memperoleh insentif pemerintah berupa pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), selama memenuhi kriteria sebagai MBR. Menurut Tito, pengembang juga tidak lagi harus membatasi calon pembeli berdasarkan domisili setempat. Kebijakan tersebut mendapat respons positif dari sejumlah warga Jakarta. Mereka mengaku tertarik membeli rumah subsidi di kota penyangga karena harganya lebih terjangkau dan akses transportasi menuju Jakarta dinilai cukup memadai. Sebagian warga juga menilai memiliki rumah sendiri di Bekasi, Tangerang, atau Bogor lebih baik dibanding terus mengontrak di Jakarta. 📸: Dok. kumparan/Jeni & Najma, Antara. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: focus | rumahktpdki | news | videonews | R158 | E376 | E018 | V368 #bicarafaktalewatberita #kumparan","site":"TikTok","author":"kumparan","author_url":"https://www.tiktok.com/@kumparan","canonical":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7653848076683054352?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7647056410623100437","medium":"video"},"links":{"player":[{"rel":["oembed","player","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka akses bagi warga ber-KTP Jakarta untuk membeli rumah subsidi di wilayah penyangga seperti Bekasi dan Tangerang. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat program pembangunan 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjelaskan pemegang KTP Jakarta tetap dapat membeli rumah subsidi di luar wilayah domisilinya dan memperoleh insentif pemerintah berupa pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), selama memenuhi kriteria sebagai MBR. Menurut Tito, pengembang juga tidak lagi harus membatasi calon pembeli berdasarkan domisili setempat. Kebijakan tersebut mendapat respons positif dari sejumlah warga Jakarta. Mereka mengaku tertarik membeli rumah subsidi di kota penyangga karena harganya lebih terjangkau dan akses transportasi menuju Jakarta dinilai cukup memadai. Sebagian warga juga menilai memiliki rumah sendiri di Bekasi, Tangerang, atau Bogor lebih baik dibanding terus mengontrak di Jakarta. 📸: Dok. kumparan/Jeni & Najma, Antara. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: focus | rumahktpdki | news | videonews | R158 | E376 | E018 | V368 #bicarafaktalewatberita #kumparan
♬ original sound - kumparan - kumparan

","type":"text/html"}],"thumbnail":[{"href":"https://p16-common-sign.tiktokcdn.com/tos-alisg-p-4863-sg/o8h3eSGbe7oGlL7eUy6VyBAfAEb3FIFI7MZ9IL~tplv-tiktokx-origin.image?dr=14575&x-expires=1782280800&x-signature=qdWk8lj5pbtGWBVHkdX8riCo4p4%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=my2","type":"image","rel":["thumbnail","oembed","ssl"],"media":{"width":576,"height":1024}}],"icon":[{"href":"https://www.tiktok.com/favicon.ico","type":"image/icon","rel":["icon","ssl"]}]},"rel":["oembed","player","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka akses bagi warga ber-KTP Jakarta untuk membeli rumah subsidi di wilayah penyangga seperti Bekasi dan Tangerang. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat program pembangunan 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjelaskan pemegang KTP Jakarta tetap dapat membeli rumah subsidi di luar wilayah domisilinya dan memperoleh insentif pemerintah berupa pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), selama memenuhi kriteria sebagai MBR. Menurut Tito, pengembang juga tidak lagi harus membatasi calon pembeli berdasarkan domisili setempat. Kebijakan tersebut mendapat respons positif dari sejumlah warga Jakarta. Mereka mengaku tertarik membeli rumah subsidi di kota penyangga karena harganya lebih terjangkau dan akses transportasi menuju Jakarta dinilai cukup memadai. Sebagian warga juga menilai memiliki rumah sendiri di Bekasi, Tangerang, atau Bogor lebih baik dibanding terus mengontrak di Jakarta. 📸: Dok. kumparan/Jeni & Najma, Antara. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: focus | rumahktpdki | news | videonews | R158 | E376 | E018 | V368 #bicarafaktalewatberita #kumparan
♬ original sound - kumparan - kumparan

","url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7653848076683054352?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7647056410623100437"}},"nodes":[{"object":"text","leaves":[{"object":"leaf","text":"","marks":[]}]}]},{"object":"block","type":"external_url","data":{"url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7653833535479893269?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7647056410623100437","urlMetaData":{"meta":{"title":"Kebijakan pemerintah yang memperbolehkan warga ber-KTP Jakarta membeli rumah subsidi di wilayah penyangga seperti Bekasi hingga Tangerang dinilai dapat menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang kesulitan memiliki rumah di Ibu Kota. Namun, kebijakan tersebut dinilai perlu dibarengi dengan pengaturan administrasi kependudukan yang jelas. Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan kebijakan tersebut cukup menarik mengingat harga rumah di Jakarta semakin sulit dijangkau oleh kelompok MBR. Yayat menilai kebijakan tersebut dapat membantu warga Jakarta memperoleh hunian yang lebih terjangkau. Namun, menurutnya, perpindahan tempat tinggal semestinya diikuti dengan perubahan status kependudukan. Ia menegaskan bahwa program perumahan tidak hanya berkaitan dengan penjualan rumah, melainkan juga menyangkut pembinaan kehidupan masyarakat di lingkungan tempat tinggal baru. 📸: Dok. Antara, kumparan/Iqbal Firdaus. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: focus | rumahktpdki | news | videonews | R120 | E018 | V368 #bicarafaktalewatberita #kumparan","site":"TikTok","author":"kumparan","author_url":"https://www.tiktok.com/@kumparan","canonical":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7653833535479893269?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7647056410623100437","medium":"video"},"links":{"player":[{"rel":["oembed","player","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Kebijakan pemerintah yang memperbolehkan warga ber-KTP Jakarta membeli rumah subsidi di wilayah penyangga seperti Bekasi hingga Tangerang dinilai dapat menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang kesulitan memiliki rumah di Ibu Kota. Namun, kebijakan tersebut dinilai perlu dibarengi dengan pengaturan administrasi kependudukan yang jelas. Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan kebijakan tersebut cukup menarik mengingat harga rumah di Jakarta semakin sulit dijangkau oleh kelompok MBR. Yayat menilai kebijakan tersebut dapat membantu warga Jakarta memperoleh hunian yang lebih terjangkau. Namun, menurutnya, perpindahan tempat tinggal semestinya diikuti dengan perubahan status kependudukan. Ia menegaskan bahwa program perumahan tidak hanya berkaitan dengan penjualan rumah, melainkan juga menyangkut pembinaan kehidupan masyarakat di lingkungan tempat tinggal baru. 📸: Dok. Antara, kumparan/Iqbal Firdaus. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: focus | rumahktpdki | news | videonews | R120 | E018 | V368 #bicarafaktalewatberita #kumparan
♬ original sound - kumparan - kumparan

","type":"text/html"}],"thumbnail":[{"href":"https://p16-common-sign.tiktokcdn.com/tos-alisg-p-0037/oIEZVMjIIDAfRIk3EUGAGjqFoCFDh4bDeST64f~tplv-tiktokx-origin.image?dr=14575&x-expires=1782280800&x-signature=RLoqywQimD0Mrl9toXyO7UDDqAU%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=my2","type":"image","rel":["thumbnail","oembed","ssl"],"media":{"width":576,"height":1024}}],"icon":[{"href":"https://www.tiktok.com/favicon.ico","type":"image/icon","rel":["icon","ssl"]}]},"rel":["oembed","player","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Kebijakan pemerintah yang memperbolehkan warga ber-KTP Jakarta membeli rumah subsidi di wilayah penyangga seperti Bekasi hingga Tangerang dinilai dapat menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang kesulitan memiliki rumah di Ibu Kota. Namun, kebijakan tersebut dinilai perlu dibarengi dengan pengaturan administrasi kependudukan yang jelas. Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan kebijakan tersebut cukup menarik mengingat harga rumah di Jakarta semakin sulit dijangkau oleh kelompok MBR. Yayat menilai kebijakan tersebut dapat membantu warga Jakarta memperoleh hunian yang lebih terjangkau. Namun, menurutnya, perpindahan tempat tinggal semestinya diikuti dengan perubahan status kependudukan. Ia menegaskan bahwa program perumahan tidak hanya berkaitan dengan penjualan rumah, melainkan juga menyangkut pembinaan kehidupan masyarakat di lingkungan tempat tinggal baru. 📸: Dok. Antara, kumparan/Iqbal Firdaus. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: focus | rumahktpdki | news | videonews | R120 | E018 | V368 #bicarafaktalewatberita #kumparan
♬ original sound - kumparan - kumparan

","url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7653833535479893269?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7647056410623100437"}},"nodes":[{"object":"text","leaves":[{"object":"leaf","text":"","marks":[]}]}]},{"object":"block","type":"external_url","data":{"url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7653560919405972756","urlMetaData":{"meta":{"title":"Warga ber-KTP Jakarta kini bisa beli rumah subsidi di daerah penyangga seperti Bekasi, Bogor, dan Tangerang. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah percepat program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Usai acara penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kemendagri dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Jumat (19/6), Mendagri Tito Karnavian sebut pengembang kini bisa bangun rumah subsidi di wilayah satelit tanpa membatasi calon pembeli berdasarkan domisili. Syaratnya, asal calon pembeli penuhi kriteria sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mereka berhak memperoleh berbagai insentif yang diberikan pemerintah meski beli rumah subsidi di luar wilayah domisili. Salah satu insentif itu adalah pembebasan pajak daerah berupa persetujuan bangunan gedung (PBG) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Kebijakan ini diharapkan bisa memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk punya rumah. Juga memberikan fleksibilitas bagi pengembang buat sediakan hunian di kawasan penyangga Jakarta. 📸: Dok. Antara/Ilustrasi, Shutterstock/Ilustrasi, Satgas PRR. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: focus | rumahktpdki | news | svl | R169 | E037 | V175 | V165 #bicarafaktalewatberita #kumparan","site":"TikTok","author":"kumparan","author_url":"https://www.tiktok.com/@kumparan","canonical":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7653560919405972756","medium":"video"},"links":{"player":[{"rel":["oembed","player","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Warga ber-KTP Jakarta kini bisa beli rumah subsidi di daerah penyangga seperti Bekasi, Bogor, dan Tangerang. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah percepat program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Usai acara penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kemendagri dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Jumat (19/6), Mendagri Tito Karnavian sebut pengembang kini bisa bangun rumah subsidi di wilayah satelit tanpa membatasi calon pembeli berdasarkan domisili. Syaratnya, asal calon pembeli penuhi kriteria sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mereka berhak memperoleh berbagai insentif yang diberikan pemerintah meski beli rumah subsidi di luar wilayah domisili. Salah satu insentif itu adalah pembebasan pajak daerah berupa persetujuan bangunan gedung (PBG) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Kebijakan ini diharapkan bisa memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk punya rumah. Juga memberikan fleksibilitas bagi pengembang buat sediakan hunian di kawasan penyangga Jakarta. 📸: Dok. Antara/Ilustrasi, Shutterstock/Ilustrasi, Satgas PRR. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: focus | rumahktpdki | news | svl | R169 | E037 | V175 | V165 #bicarafaktalewatberita #kumparan
♬ original sound - kumparan - kumparan

","type":"text/html"}],"thumbnail":[{"href":"https://p16-common-sign.tiktokcdn.com/tos-alisg-p-0037/oIAAABg1OiAAAKIIMa2fBixGAB8Fs2Ex6xxlUw~tplv-tiktokx-origin.image?dr=14575&x-expires=1782280800&x-signature=3TkCrReo%2FIrt5HZH3oWsVvpoBYo%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=my2","type":"image","rel":["thumbnail","oembed","ssl"],"media":{"width":1080,"height":1920}}],"icon":[{"href":"https://www.tiktok.com/favicon.ico","type":"image/icon","rel":["icon","ssl"]}]},"rel":["oembed","player","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Warga ber-KTP Jakarta kini bisa beli rumah subsidi di daerah penyangga seperti Bekasi, Bogor, dan Tangerang. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah percepat program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Usai acara penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kemendagri dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Jumat (19/6), Mendagri Tito Karnavian sebut pengembang kini bisa bangun rumah subsidi di wilayah satelit tanpa membatasi calon pembeli berdasarkan domisili. Syaratnya, asal calon pembeli penuhi kriteria sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mereka berhak memperoleh berbagai insentif yang diberikan pemerintah meski beli rumah subsidi di luar wilayah domisili. Salah satu insentif itu adalah pembebasan pajak daerah berupa persetujuan bangunan gedung (PBG) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Kebijakan ini diharapkan bisa memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk punya rumah. Juga memberikan fleksibilitas bagi pengembang buat sediakan hunian di kawasan penyangga Jakarta. 📸: Dok. Antara/Ilustrasi, Shutterstock/Ilustrasi, Satgas PRR. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: focus | rumahktpdki | news | svl | R169 | E037 | V175 | V165 #bicarafaktalewatberita #kumparan
♬ original sound - kumparan - kumparan

","url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7653560919405972756"}},"nodes":[{"object":"text","leaves":[{"object":"leaf","text":"","marks":[]}]}]}]}}