{"document":{"nodes":[{"object":"block","type":"heading-large","data":{},"nodes":[{"object":"text","leaves":[{"object":"leaf","text":"Konten TikTok: Pemerintah-DPR Sepakat Batas Usia Minimal Berangkat Haji 13 Tahun","marks":[]}]}]},{"object":"block","type":"figure","data":{},"nodes":[{"object":"block","type":"image","data":{"image":{"__typename":"Media","id":"1750137792137836319","title":"Ilustrasi Haji ","description":"Jamaah haji dari berbagai negara melakukan Tawaf di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Minggu (15/6/2025).","publicID":"01jxy5bhpx61c3vx2k66kfjckn","externalURL":"https://blue.kumparan.com/image/upload/v1634025439/01jxy5bhpx61c3vx2k66kfjckn.jpg","awsS3Key":"2025/Jun/image/01jxy5bhpx61c3vx2k66kfjckn/","height":2000,"width":3000,"locationName":null,"locationLat":-6.213519,"locationLon":106.822266,"mediaType":"IMAGE","mediaSourceID":"11","photographer":"Andika Wahyu/ANTARA FOTO","eventDate":"2025-06-17T05:23:11.989092Z","internalTags":[]},"blur":false},"nodes":[{"object":"text","leaves":[{"object":"leaf","text":"","marks":[]}]}]},{"object":"block","type":"caption","data":{},"nodes":[{"object":"text","leaves":[{"object":"leaf","text":"Jamaah haji dari berbagai negara melakukan Tawaf di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Minggu (15/6/2025). Foto: Andika Wahyu/ANTARA FOTO","marks":[]}]}]}]},{"object":"block","type":"external_url","data":{"url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/photo/7541782150165646599?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7537588535969662484","urlMetaData":{"meta":{"title":"Panja RUU Haji dan Umrah dari Komisi VIII DPR dan pemerintah menggelar rapat tertutup membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) Revisi UU No. 8 Tahun 2019. Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto mengatakan salah satu perdebatan alot adalah soal batas usia minimal berangkat haji. Rapat memutuskan batas minimal turun dari 18 tahun menjadi 13 tahun. Bambang menjelaskan, sempat muncul usulan syarat ‘usia 13 tahun atau sudah menikah’, namun dihapus karena bertentangan dengan Undang-Undang Pelindungan Anak. Ia menyebut pembahasan 768 DIM sudah selesai dan akan dilanjutkan ke Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin). RUU Haji dan Umrah ditargetkan disahkan menjadi undang-undang pada Selasa (26/8). 📸: Dok. kumparan/Abid Raihan. kumparan Green Initiative Conference, 17-18 September 2025. Nantikan info selengkapnya di kumparan. #focus #ruuhaji #news #oneliner #greeninitiative #haji #umrah #kementerianhajiumrah #kementerianagama #BPHaji #kepengurusanhaji #undangundang #info #beritaterkini #berita #infoterkini #bicarafaktalewatberita #kumparan","site":"TikTok","author":"kumparan","author_url":"https://www.tiktok.com/@kumparan","canonical":"https://www.tiktok.com/@kumparan/photo/7541782150165646599?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7537588535969662484","medium":"video"},"links":{"player":[{"rel":["oembed","player","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Panja RUU Haji dan Umrah dari Komisi VIII DPR dan pemerintah menggelar rapat tertutup membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) Revisi UU No. 8 Tahun 2019. Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto mengatakan salah satu perdebatan alot adalah soal batas usia minimal berangkat haji. Rapat memutuskan batas minimal turun dari 18 tahun menjadi 13 tahun. Bambang menjelaskan, sempat muncul usulan syarat ‘usia 13 tahun atau sudah menikah’, namun dihapus karena bertentangan dengan Undang-Undang Pelindungan Anak. Ia menyebut pembahasan 768 DIM sudah selesai dan akan dilanjutkan ke Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin). RUU Haji dan Umrah ditargetkan disahkan menjadi undang-undang pada Selasa (26/8). 📸: Dok. kumparan/Abid Raihan. kumparan Green Initiative Conference, 17-18 September 2025. Nantikan info selengkapnya di kumparan. #focus #ruuhaji #news #oneliner #greeninitiative #haji #umrah #kementerianhajiumrah #kementerianagama #BPHaji #kepengurusanhaji #undangundang #info #beritaterkini #berita #infoterkini #bicarafaktalewatberita #kumparan
♬ Epic News - DM Production

","type":"text/html"}],"thumbnail":[{"href":"https://p16-sign-sg.tiktokcdn.com/tos-alisg-i-photomode-sg/cc265941334b4eb49e9e97843e9ed859~tplv-photomode-image.jpeg?dr=14555&x-expires=1756029600&x-signature=Xgs31axvHNlnUzoSXdmbRKGW%2Fjg%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=b59d6b55&shcp=43f4a2f9&idc=sg1&ftpl=1","type":"image/jpeg","rel":["thumbnail","oembed","ssl"]}],"icon":[{"href":"https://www.tiktok.com/favicon.ico","type":"image/icon","rel":["icon","ssl"]}]},"rel":["oembed","player","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Panja RUU Haji dan Umrah dari Komisi VIII DPR dan pemerintah menggelar rapat tertutup membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) Revisi UU No. 8 Tahun 2019. Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto mengatakan salah satu perdebatan alot adalah soal batas usia minimal berangkat haji. Rapat memutuskan batas minimal turun dari 18 tahun menjadi 13 tahun. Bambang menjelaskan, sempat muncul usulan syarat ‘usia 13 tahun atau sudah menikah’, namun dihapus karena bertentangan dengan Undang-Undang Pelindungan Anak. Ia menyebut pembahasan 768 DIM sudah selesai dan akan dilanjutkan ke Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin). RUU Haji dan Umrah ditargetkan disahkan menjadi undang-undang pada Selasa (26/8). 📸: Dok. kumparan/Abid Raihan. kumparan Green Initiative Conference, 17-18 September 2025. Nantikan info selengkapnya di kumparan. #focus #ruuhaji #news #oneliner #greeninitiative #haji #umrah #kementerianhajiumrah #kementerianagama #BPHaji #kepengurusanhaji #undangundang #info #beritaterkini #berita #infoterkini #bicarafaktalewatberita #kumparan
♬ Epic News - DM Production

","url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/photo/7541782150165646599?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7537588535969662484"}},"nodes":[{"object":"text","leaves":[{"object":"leaf","text":"","marks":[]}]}]},{"object":"block","type":"external_url","data":{"url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7541672786788437266?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7537588535969662484","urlMetaData":{"meta":{"title":"Komisi VIII DPR RI dan pemerintah sepakat menghapus syarat wajib beragama Islam bagi petugas haji di embarkasi. Keputusan ini diambil dalam rapat Panja RUU Haji dan Umrah, Jumat (22/8), menyusul arahan Presiden agar petugas non-muslim juga dapat terlibat, misalnya hingga Jeddah. Detail pengaturan, termasuk penempatan petugas non-muslim, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. Penghapusan syarat ini bertujuan membantu daerah mayoritas non-muslim agar tetap bisa mengirim petugas ke embarkasi. Selain itu, Panja RUU juga tengah mengkaji penghapusan kuota petugas haji daerah. Alasannya, banyak petugas daerah yang tidak bekerja dan bahkan kuotanya diduga diperjualbelikan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wachid, menyebut ada keluhan masyarakat terkait petugas yang hanya “numpang haji” karena sudah membayar. Masalah ini menjadi perhatian serius agar penyelenggaraan haji lebih transparan dan profesional. 📸: Dok. YouTube TVR Parlemen. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #focus #ruuhaji #news #videonews #haji","site":"TikTok","author":"kumparan","author_url":"https://www.tiktok.com/@kumparan","canonical":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7541672786788437266?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7537588535969662484","medium":"video"},"links":{"player":[{"rel":["oembed","player","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Komisi VIII DPR RI dan pemerintah sepakat menghapus syarat wajib beragama Islam bagi petugas haji di embarkasi. Keputusan ini diambil dalam rapat Panja RUU Haji dan Umrah, Jumat (22/8), menyusul arahan Presiden agar petugas non-muslim juga dapat terlibat, misalnya hingga Jeddah. Detail pengaturan, termasuk penempatan petugas non-muslim, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. Penghapusan syarat ini bertujuan membantu daerah mayoritas non-muslim agar tetap bisa mengirim petugas ke embarkasi. Selain itu, Panja RUU juga tengah mengkaji penghapusan kuota petugas haji daerah. Alasannya, banyak petugas daerah yang tidak bekerja dan bahkan kuotanya diduga diperjualbelikan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wachid, menyebut ada keluhan masyarakat terkait petugas yang hanya “numpang haji” karena sudah membayar. Masalah ini menjadi perhatian serius agar penyelenggaraan haji lebih transparan dan profesional. 📸: Dok. YouTube TVR Parlemen. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #focus #ruuhaji #news #videonews #haji
♬ original sound - kumparan - kumparan

","type":"text/html"}],"thumbnail":[{"href":"https://p16-sign-sg.tiktokcdn.com/tos-alisg-p-0037/oU3KELiZxaq0qi2pABBAIOV8I20wZAqCHLiCf1~tplv-tiktokx-origin.image?dr=14575&x-expires=1756180800&x-signature=GdU84nZQBT2Sq6JoO3%2BfKibidSQ%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=b59d6b55&shcp=43f4a2f9&idc=sg1","type":"image","rel":["thumbnail","oembed","ssl"],"media":{"width":576,"height":1024}}],"icon":[{"href":"https://www.tiktok.com/favicon.ico","type":"image/icon","rel":["icon","ssl"]}]},"rel":["oembed","player","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Komisi VIII DPR RI dan pemerintah sepakat menghapus syarat wajib beragama Islam bagi petugas haji di embarkasi. Keputusan ini diambil dalam rapat Panja RUU Haji dan Umrah, Jumat (22/8), menyusul arahan Presiden agar petugas non-muslim juga dapat terlibat, misalnya hingga Jeddah. Detail pengaturan, termasuk penempatan petugas non-muslim, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. Penghapusan syarat ini bertujuan membantu daerah mayoritas non-muslim agar tetap bisa mengirim petugas ke embarkasi. Selain itu, Panja RUU juga tengah mengkaji penghapusan kuota petugas haji daerah. Alasannya, banyak petugas daerah yang tidak bekerja dan bahkan kuotanya diduga diperjualbelikan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wachid, menyebut ada keluhan masyarakat terkait petugas yang hanya “numpang haji” karena sudah membayar. Masalah ini menjadi perhatian serius agar penyelenggaraan haji lebih transparan dan profesional. 📸: Dok. YouTube TVR Parlemen. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #focus #ruuhaji #news #videonews #haji
♬ original sound - kumparan - kumparan

","url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7541672786788437266?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7537588535969662484"}},"nodes":[{"object":"text","leaves":[{"object":"leaf","text":"","marks":[]}]}]},{"object":"block","type":"external_url","data":{"url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7541734260751846661?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7537588535969662484","urlMetaData":{"meta":{"title":"Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengungkapkan adanya usulan agar anak usia 9 tahun sudah bisa mendaftar haji. Usulan ini didasari fakta bahwa banyak anak sudah akil baligh di usia tersebut. “Mungkin saja 9 tahun, bisa saja 13 tahun atau 15 tahun. Nanti kita lihat dulu,” kata Marwan di DPR, Jumat (22/8). Menurut Marwan, usulan penurunan usia pendaftaran penting untuk mengantisipasi panjangnya daftar tunggu haji. Ia mencontohkan, di Sulawesi, daftar tunggu bisa mencapai 49 tahun. “Kalau daftar di umur 18 tahun, ditambah 49 tahun, itu sudah 67 tahun baru berangkat,” ujarnya. Selain itu, usulan ini juga untuk menyesuaikan aturan dengan kebijakan Arab Saudi yang disebut berencana membatasi usia jemaah haji. Meski begitu, Marwan menegaskan aturan usia minimal pendaftar belum diputuskan dan baru sebatas usulan yang muncul dalam rapat pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Haji dan Umrah. 📸: Dok. kumparan/Moh Fajri, kumparan/Abid Raihan, kumparan/Nasywa. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #focus #ruuhaji #news #videonews #haji #umrah #kementerianhajiumrah #kementerianagama #BPHaji #kepengurusanhaji #undangundang #info #beritaterkini #berita #infoterkini #bicarafaktalewatberita #kumparan","site":"TikTok","author":"kumparan","author_url":"https://www.tiktok.com/@kumparan","canonical":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7541734260751846661?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7537588535969662484","medium":"video"},"links":{"player":[{"rel":["oembed","player","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengungkapkan adanya usulan agar anak usia 9 tahun sudah bisa mendaftar haji. Usulan ini didasari fakta bahwa banyak anak sudah akil baligh di usia tersebut. “Mungkin saja 9 tahun, bisa saja 13 tahun atau 15 tahun. Nanti kita lihat dulu,” kata Marwan di DPR, Jumat (22/8). Menurut Marwan, usulan penurunan usia pendaftaran penting untuk mengantisipasi panjangnya daftar tunggu haji. Ia mencontohkan, di Sulawesi, daftar tunggu bisa mencapai 49 tahun. “Kalau daftar di umur 18 tahun, ditambah 49 tahun, itu sudah 67 tahun baru berangkat,” ujarnya. Selain itu, usulan ini juga untuk menyesuaikan aturan dengan kebijakan Arab Saudi yang disebut berencana membatasi usia jemaah haji. Meski begitu, Marwan menegaskan aturan usia minimal pendaftar belum diputuskan dan baru sebatas usulan yang muncul dalam rapat pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Haji dan Umrah. 📸: Dok. kumparan/Moh Fajri, kumparan/Abid Raihan, kumparan/Nasywa. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #focus #ruuhaji #news #videonews #haji #umrah #kementerianhajiumrah #kementerianagama #BPHaji #kepengurusanhaji #undangundang #info #beritaterkini #berita #infoterkini #bicarafaktalewatberita #kumparan
♬ original sound - kumparan - kumparan

","type":"text/html"}],"thumbnail":[{"href":"https://p16-sign-va.tiktokcdn.com/tos-maliva-p-85c255/oofBEwePO4wN6rqpdcBMIALnQAi2BoEZqmBJTi~tplv-tiktokx-origin.image?dr=14575&x-expires=1756180800&x-signature=PB%2F5rRPPO5LPptp0PcNvbA6eWr0%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=b59d6b55&shcp=43f4a2f9&idc=sg1","type":"image","rel":["thumbnail","oembed","ssl"],"media":{"width":576,"height":1024}}],"icon":[{"href":"https://www.tiktok.com/favicon.ico","type":"image/icon","rel":["icon","ssl"]}]},"rel":["oembed","player","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengungkapkan adanya usulan agar anak usia 9 tahun sudah bisa mendaftar haji. Usulan ini didasari fakta bahwa banyak anak sudah akil baligh di usia tersebut. “Mungkin saja 9 tahun, bisa saja 13 tahun atau 15 tahun. Nanti kita lihat dulu,” kata Marwan di DPR, Jumat (22/8). Menurut Marwan, usulan penurunan usia pendaftaran penting untuk mengantisipasi panjangnya daftar tunggu haji. Ia mencontohkan, di Sulawesi, daftar tunggu bisa mencapai 49 tahun. “Kalau daftar di umur 18 tahun, ditambah 49 tahun, itu sudah 67 tahun baru berangkat,” ujarnya. Selain itu, usulan ini juga untuk menyesuaikan aturan dengan kebijakan Arab Saudi yang disebut berencana membatasi usia jemaah haji. Meski begitu, Marwan menegaskan aturan usia minimal pendaftar belum diputuskan dan baru sebatas usulan yang muncul dalam rapat pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Haji dan Umrah. 📸: Dok. kumparan/Moh Fajri, kumparan/Abid Raihan, kumparan/Nasywa. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #focus #ruuhaji #news #videonews #haji #umrah #kementerianhajiumrah #kementerianagama #BPHaji #kepengurusanhaji #undangundang #info #beritaterkini #berita #infoterkini #bicarafaktalewatberita #kumparan
♬ original sound - kumparan - kumparan

","url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7541734260751846661?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7537588535969662484"}},"nodes":[{"object":"text","leaves":[{"object":"leaf","text":"","marks":[]}]}]},{"object":"block","type":"external_url","data":{"url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7541563208063044869?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7537588535969662484","urlMetaData":{"meta":{"title":"Tugas pengurusan haji akan pindah dari kepala badan ke menteri haji. Kesepakatan Komisi VIII DPR usai gelar rapat bahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Haji dan Umrah, Jumat, kemarin. Dalam rapat itu, DPR dan pemerintah sepakat, ada pasal yang mengatur haji dan umrah akan diurus oleh kementerian khusus haji dan umrah. Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang pun tegaskan, dengan pasal itu, artinya Panja sepakat adanya Kementerian Haji dan Umrah. Kalau berdasarkan undang-undang yang lama, pelayanan haji diurus oleh Kementerian Agama. Bila RUU Haji ini disetujui oleh paripurna DPR, pemerintah bisa membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Kini sudah ada Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Tapi belum diketahui, apakah BP Haji yang nantinya akan diubah jadi Kementerian Haji dan Umrah atau pakai nama lain. Selain itu, juga dibahas soal kuota petugas haji daerah. Mereka mengambil kuota haji jemaah reguler. Marwan pun usul, petugas haji daerah lebih baik dihapus. Hal itu bakal dibahas di tahap tim perumus (Timus) dan tim sinkronisasi (Timsin) usai pembahasan DIM. #focus #ruuhaji #news #svl #haji #umrah #kementerianhajiumrah #kementerianagama #BPHaji #kepengurusanhaji #undangundang #info #beritaterkini #berita #infoterkini #bicarafaktalewatberita #kumparan","site":"TikTok","author":"kumparan","author_url":"https://www.tiktok.com/@kumparan","canonical":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7541563208063044869?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7537588535969662484","medium":"video"},"links":{"player":[{"rel":["oembed","player","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Tugas pengurusan haji akan pindah dari kepala badan ke menteri haji. Kesepakatan Komisi VIII DPR usai gelar rapat bahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Haji dan Umrah, Jumat, kemarin. Dalam rapat itu, DPR dan pemerintah sepakat, ada pasal yang mengatur haji dan umrah akan diurus oleh kementerian khusus haji dan umrah. Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang pun tegaskan, dengan pasal itu, artinya Panja sepakat adanya Kementerian Haji dan Umrah. Kalau berdasarkan undang-undang yang lama, pelayanan haji diurus oleh Kementerian Agama. Bila RUU Haji ini disetujui oleh paripurna DPR, pemerintah bisa membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Kini sudah ada Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Tapi belum diketahui, apakah BP Haji yang nantinya akan diubah jadi Kementerian Haji dan Umrah atau pakai nama lain. Selain itu, juga dibahas soal kuota petugas haji daerah. Mereka mengambil kuota haji jemaah reguler. Marwan pun usul, petugas haji daerah lebih baik dihapus. Hal itu bakal dibahas di tahap tim perumus (Timus) dan tim sinkronisasi (Timsin) usai pembahasan DIM. #focus #ruuhaji #news #svl #haji #umrah #kementerianhajiumrah #kementerianagama #BPHaji #kepengurusanhaji #undangundang #info #beritaterkini #berita #infoterkini #bicarafaktalewatberita #kumparan
♬ original sound - kumparan - kumparan

","type":"text/html"}],"thumbnail":[{"href":"https://p16-sign-va.tiktokcdn.com/tos-maliva-p-85c255/ok7OP0BuEEktDNMBQAowpD9BqItNJe2fQECF6B~tplv-tiktokx-origin.image?dr=14575&x-expires=1756180800&x-signature=9CxNHt9xmDKzJCRIRAbexxEtg7I%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=b59d6b55&shcp=43f4a2f9&idc=sg1","type":"image","rel":["thumbnail","oembed","ssl"],"media":{"width":576,"height":1024}}],"icon":[{"href":"https://www.tiktok.com/favicon.ico","type":"image/icon","rel":["icon","ssl"]}]},"rel":["oembed","player","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Tugas pengurusan haji akan pindah dari kepala badan ke menteri haji. Kesepakatan Komisi VIII DPR usai gelar rapat bahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Haji dan Umrah, Jumat, kemarin. Dalam rapat itu, DPR dan pemerintah sepakat, ada pasal yang mengatur haji dan umrah akan diurus oleh kementerian khusus haji dan umrah. Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang pun tegaskan, dengan pasal itu, artinya Panja sepakat adanya Kementerian Haji dan Umrah. Kalau berdasarkan undang-undang yang lama, pelayanan haji diurus oleh Kementerian Agama. Bila RUU Haji ini disetujui oleh paripurna DPR, pemerintah bisa membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Kini sudah ada Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Tapi belum diketahui, apakah BP Haji yang nantinya akan diubah jadi Kementerian Haji dan Umrah atau pakai nama lain. Selain itu, juga dibahas soal kuota petugas haji daerah. Mereka mengambil kuota haji jemaah reguler. Marwan pun usul, petugas haji daerah lebih baik dihapus. Hal itu bakal dibahas di tahap tim perumus (Timus) dan tim sinkronisasi (Timsin) usai pembahasan DIM. #focus #ruuhaji #news #svl #haji #umrah #kementerianhajiumrah #kementerianagama #BPHaji #kepengurusanhaji #undangundang #info #beritaterkini #berita #infoterkini #bicarafaktalewatberita #kumparan
♬ original sound - kumparan - kumparan

","url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7541563208063044869?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7537588535969662484"}},"nodes":[{"object":"text","leaves":[{"object":"leaf","text":"","marks":[]}]}]}]}}