News
·
31 Juli 2021 7:52
·
waktu baca 2 menit

DPP Pinsar Tegaskan Dukung Kementan Jaga Keseimbangan Supply-Demand Ayam

Konten ini diproduksi oleh Firdaus
DPP Pinsar Tegaskan Dukung Kementan Jaga Keseimbangan Supply-Demand Ayam (200792)
searchPerbesar
Gambar oleh Bohdan Chreptak dari Pixabay
Jakarta (31/7). Harga daging ayam dan telur yang telah stabil dalam 9 bulan ini, belum memuaskan sebagian peternak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemerintah telah mematok harga pokok produksi (HPP) Rp19.500/kg.
ADVERTISEMENT
“Harga yang ditetapkan pemerintah tersebut membuat harga daging ayam dan telur di pasaran stabil. Dalam 9 bulan tahun ini peternak tidak rugi, namun memang pandemi dan PPKM Darurat membuat permintaan turun,” ujar Ketua Umum DPP Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Singgih Januratmoko.
Singgih yang juga anggota DPR RI Komisi VI itu mengatakan, pihaknya secara kelembagaan berterimakasih terhadap usaha pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Dirjen PKH dalam mengendalikan over supply, “Kementan menerima dan mengakomodir aspirasi DPP Pinsar, untuk menyelamatkan nasib usaha para peternak mandiri UMKM,” imbuhnya.
DPP Pinsar menurut Singgih Januratmoko, mendukung surat edaran (SE) lanjutan, untuk menyeimbangkan supply dan demand, demi kestabilan harga di atas HPP peternak mandiri mulai Agustus 2021 dan seterusnya, “Kami mohon supaya SE cutting tidak ada jeda lagi sehingga tdk terjadi oversupply yg menyebabkan harga turun,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, ketidakpuasan sebagian peternak yang tergabung dalam Pinsar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, merupakan pernyataan pribadi, bukan dari organisasi, “Kami akan selalu mendukung kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementan dan Dirjen PKH demi perbaikan nasib peternak Mandiri UMKM,” tegasnya.
Dilansir dari Liputan6, Ketua Gabungan Organisasi Perunggasan Nasional (GOPAN), Heri Darmawan turut mendukung dan berterima kasih kepada pemerintah atas upaya yang dilakukan untuk mengendalikan produksi ayam ras.
"Kita harus menghindari saling menyalahkan atau saling menuntut, baik antara peternak atau peternak dengan pemerintah," ujarnya.
Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah, mengatakan bahwa pemerintah terus melakukan upaya serius untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi peternak.
"Kita selalu mendengar masukan berbagai pihak. Bahkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 juga merupakan hasil dari masukan semua pihak. Kita akomodir kepentingan mereka," tegas Nasrullah.
ADVERTISEMENT
Nasrullah memastikan sampai saat ini, Kementan terus aktif berkomunikasi mendengarkan masukan dari beberapa Asosiasi Perunggasan, seperti PINSAR, GOPAN, dan GPPU.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020