Lika-liku Perencanaan Migrasi ASN ke Ibu Kota Baru

Saya mahasiswa Ilmu Administrasi Negara UI dan memiliki minat di bidang content writing
Konten dari Pengguna
14 Mei 2022 16:57
·
waktu baca 13 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Tulisan dari Furaihan Kamyl Arnazaye tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Lika-liku Perencanaan Migrasi ASN ke Ibu Kota Baru (3018)
zoom-in-whitePerbesar
Lokasi pemindahan Ibu Kota Negara Baru, Nusantara. Foto: Shutterstock.com (lisensi)
Kronologi Rencana Pemindahan ASN ke IKN
Wacana pemindahan Ibu Kota Baru Negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur akan semakin terwujud nyata. Faktanya, pemindahan ibu kota bukanlah suatu hal yang baru, beberapa negara seperti Brazil dan Australia telah melakukan hal tersebut (Kementerian PPN, 2021).
ADVERTISEMENT
Berbagai macam urgensi menjadi penyebab utama pemindahan ibu kota Negara Indonesia. Tidak hanya pemindahan infrastruktur berupa fisik saja, tetapi pemerintah Indonesia juga berencana memindahkan Aparatur sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan secara bertahap (Qothrunn, 2022).
Periode awal akan dimulai pada tahun 2022 hingga 2024 yang berfokus kepada pembangunan infrastruktur, pemindahan ASN tahap awal, pengoperasian infrastruktur untuk penduduk, dan pemindahan presiden (Maulana, 2022). Diperkirakan total ASN yang akan bermigrasi ke ibu kota baru berjumlah 118.000 orang (Maharani, 2022).
Pada tahap pertama, terdapat 2080 ASN dari 25 Kementerian/Lembaga (K/L) yang akan dipindahkan ke ibu kota baru. Adapun terdapat tiga kementerian yang menjadi prioritas pemindahan yaitu, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) karena dianggap paling penting dalam mendukung jalannya pemerintahan (Putri, 2022).
ADVERTISEMENT
Sisa dari total ASN yang direncanakan pindah akan menyusul pada tahap berikutnya dengan meninjau kesiapan dari pembangunan infrastruktur utama dari ibu kota baru (Sulistyo, 2022).
Lika-liku Perencanaan Migrasi ASN ke Ibu Kota Baru (3019)
zoom-in-whitePerbesar
Kawasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto: Agaton Kenshanahan/kumparan
Namun, tidak semua dari total ASN di ibu kota DKI Jakarta akan dipindahkan ke ibu kota baru Kalimantan timur. Pasalnya, pemerintah akan menyeleksi dan menetapkan beberapa kriteria khusus bagi ASN yang nantinya akan dipindahkan ke ibu kota baru. ASN yang dipindahkan harus memenuhi sejumlah persyaratan dan kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan nantinya (Sembiring, 2022).
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, terdapat kriteria khusus bagi ASN yang akan dipindahkan yaitu, memiliki tingkat pendidikan minimal D-3, memperhatikan batas usia pensiun, data kinerja ASN dengan mempertimbangkan 20 persen pegawai merepresentasikan kinerja 80 persen pegawai, dan data penilaian potensi dan kompetensi.
ADVERTISEMENT
Kriteria khusus lainnya yang tidak kalah penting adalah kemampuan pemahaman teknologi digital mengingat IKN Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia dan dibangun dengan konsep smart, green, beautiful, dan sustainable maka diperlukan dukungan sumber daya ASN yang smart dan melek teknologi (Kemenpan RB, 2022).
Potensi Baik dari Migrasi ASN ke IKN
Lika-liku Perencanaan Migrasi ASN ke Ibu Kota Baru (3020)
zoom-in-whitePerbesar
Rancangan IKN. Foto: ikn.go.id
Migrasi atau perpindahan ASN ke ibukota baru tidak selamanya hanya memberikan dampak negatif. Sebaliknya, terdapat beberapa potensi yang juga menguntungkan. Di bidang ekonomi misalnya, penyerapan ASN di lingkungan baru dapat meningkatkan GDP nasional sebesar +0,1%. Selain itu, pemindahan IKN dapat menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan.
Ini terlihat pada persentase kenaikan harga dari modal (price of capital) sebesar 0,23%, dan kenaikan harga dari tenaga kerja (price of labor) sebesar 1,37% (Herman, 2019). Dampak positif lain dapat terlihat dari aspek sosial di mana terciptanya kesempatan pemerataan bonus demografi (Puspa, 2019) dan visi Indonesia maju pada 2045 yang dapat membantu Indonesia keluar dari Middle Income Trap atau MIT (Nordiansyah, 2022).
ADVERTISEMENT
Tidak hanya itu, bagi para ASN perpindahan ini juga menimbulkan keuntungan yang signifikan di antaranya terjaminnya kesejahteraan ASN oleh pemerintah di mana mereka akan mendapatkan gaji dan tunjangan yang utuh serta lingkungan tempat tinggal yang nyaman, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Reformasi dan Birokrasi, Syarifuddin (BBC Indonesia, 2019).
Permasalahan dalam Migrasi ASN
Lika-liku Perencanaan Migrasi ASN ke Ibu Kota Baru (3021)
zoom-in-whitePerbesar
Desain Istana Kepresidenan karya Nyoman Nuarta di ibu kota baru. Foto: Dok. Nyoman Nuarta
Survei dari Indonesia Development Monitoring (IDM) menunjukkan bahwa sebesar 94,7% ASN menolak untuk dipindahkan ke ibu kota baru, 3,9% menyatakan setuju dan sisanya abstain. Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan di antaranya ketidaksiapan mental ASN, keraguan terhadap kualitas fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan, apakah kualitasnya sudah cukup baik dan memadai seperti yang ada di Jakarta serta kurangnya sarana hiburan yang tidak selengkap di Jakarta (CNN Indonesia, 2019).
ADVERTISEMENT
Dalam Masykur (2020), data pertumbuhan perekonomian Kalimantan Timur pada trwiulan keempat tahun 2020 terkontraksi sebesar -2.86%. Hal ini disebabkan karena rendahnya laju pengembangan usaha dan ketergantungan pemerintah dalam sektor pertambangan sebesar 3,18% pada tahun 2019 untuk meningkatkan pendapatan wilayah.
Akibatnya, terdapat sedikit jumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan yang dapat dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk baru yang berujung pada keraguan ASN untuk bermigrasi. Berdasarkan data yang dilansir oleh BPS Kaltim, fasilitas kesehatan yang terdapat di lokasi IKN hanya berjumlah 36 sedangkan untuk fasilitas pendidikannya hanya berjumlah 184 sekolah.
Ditambah dengan ketidakjelasan pemerintah dalam menyusun dan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fasilitas bagi para ASN seperti yang dikatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bahwa anggaran untuk membangun fasilitas hunian hanya cukup untuk membangun 2.500 unit perumahan sedangkan menurut Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta, diperkirakan terdapat 7.687 ASN yang akan dipindahkan ke IKN dalam tahap awal (Septiawati, 2022). Kekurangan anggaran diketahui disebabkan karena belum jelasnya sumber pendanaan baik dari investasi swasta, BUMN, atau badan usaha yang mendorong kebingungan dalam penyusunan anggaran oleh Menteri Keuangan (Wella, 2022).
ADVERTISEMENT
Potensi Bahaya dari Migrasi ASN ke IKN
Diberlakukannya mekanisme pemindahan ibu kota negara Indonesia yang tidak direncanakan secara matang memiliki potensi negatif bagi kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat. Berdasarkan Hasil Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) mengatakan bahwa pemindahan IKN Nusantara akan mengancam flora dan fauna, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta mengacaukan sistem hidrologi akibat banyaknya jumlah dan luas konsesi tambang (Pandu, 2022).
Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat pemindahan IKN bagi masyarakat adalah kehilangannya mata pencaharian nelayan lebih dari 10.000 nelayan di sekitar Teluk Balikpapan dikarenakan Teluk Balikpapan akan dijadikan kawasan industri serta menjadi satu-satunya pintu masuk jalur logistik (Pandu, 2022).
Dampak tersebut jika tidak diseriusi lebih mendalam akan menimbulkan permasalahan baru pada masa yang akan datang. Menurut Masitoh, konflik terkait agraria dan pertanahan di sekitar IKN belum terselesaikan dan ada masyarakat marjinal yang belum diikutsertakan dalam pemindahan Ibu Kota Negara (Universitas Islam Indonesia, 2022).
ADVERTISEMENT
Faktor sosial dan lingkungan juga menjadi salah satu persoalan yang sangat nyata dalam hal ini. Terjadinya konflik agraria berpotensi menambah sengketa lahan yang ada di masyarakat Penajam Paser Utara. Pada tahun 2019, terjadi tumpang tindih soal lahan di Kawasan IKN. Tumpang tindih tersebut mengakibatkan sengketa tanah dan konflik atas 30.000 hektar tanah milik 13 komunitas adat.
Kerugian yang dapat ditimbulkan akibat sengketa lahan ini adalah masyarakat adat akan termarginalisasi karena tidak ada perlindungan masyarakat adat dalam Undang-Undang IKN Nusantara dan berpotensi sekitar 100 perusahaan akan merampas tanah-tanah masyarakat adat. Sebab, pemindahan IKN memerlukan pembukaan lahan untuk pembangunan kantor-kantor pemerintahan dan infrastruktur di sekitarnya (CNN Indonesia, 2022).
Pembukaan lahan untuk pembangunan infrastruktur akan menyebabkan sengketa lahan karena tumpang tindih lahan yang masih belum terselesaikan. Menurut Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM Pengurus Besar AMAN, Muhammad Arman mengatakan bahwa terdapat konsesi lahan yang jumlahnya sangat banyak yaitu ada 162 konsesi kehutanan dan hal tersebut belum termasuk dengan konsesi tambang, perkebunan sawit, dan PLTU Batubara. Maka sangat mungkin terjadinya sengketa lahan dan konflik di masyarakat sekitar semakin bertambah sehingga mengancam keadaan masyarakat adat tersingkir dari wilayah mereka (CNN Indonesia, 2022).
ADVERTISEMENT
Selain itu, terjadinya keberagaman budaya yang meningkat akan memicu potensi konflik sosial antar kelompok etnis (Ulfa, 2021). Pada sekitar tahun 1930, terjadi gelombang migrasi yang besar-besaran yaitu migrasi swakarsa dari Madura ke Kalimantan hal itu menyebabkan konflik sosial antar etnis seperti perkelahian massal, kerusuhan besar, dan bentrokan antar kedua etnis (Liputan6, 2001).
Jika pemerintah tidak dapat memperhitungkan persoalan sosial dengan baik dalam pembangunan IKN maka akan memunculkan persoalan baru yaitu melahirkan proses marginalisasi atau peminggiran penduduk lokal yang diakibatkan karena tidak dilibatkannya masyarakat lokal dalam pembangunan IKN dan masyarakat lokal hanya menjadi penonton (Suyanto, 2022).
Strategi dan Pertimbangan dalam Perencanaan Mobilisasi ASN
Maka dari itu, untuk mencegah konflik sosial dan konflik agraria di kawasan Ibu Kota Baru, diperlukan penataan tata kelola lahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Environmental Governance. Beberapa prinsip-prinsip Good Environmental Governance menurut Balbase (2010). (1) Aturan hukum, (2) partisipasi dan representasi, (3) akses terhadap informasi, (4) transparansi dan akuntabilitas, (5) desentralisasi, (6) lembaga dan institusi, dan (7) akses untuk memperoleh keadilan. Penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip Good Environmental Governance menjadi penting karena jika tidak diterapkan akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif dan berdampak pada kehidupan masyarakat di sekitarnya.
ADVERTISEMENT
Hal ini menjelaskan bahwa tata kelola lingkungan yang baik merupakan kegiatan penting untuk keberhasilan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan untuk melindungi kualitas lingkungan. Tata kelola lahan yang baik membutuhkan dasar hukum yang jelas agar tidak tumpang tindih antar berbagai peraturan yang ada, dibutuhkannya partisipasi dari masyarakat dalam hal perumusan implementasi kebijakan, dan membutuhkannya transparansi sistem kelembagaan, kebijakan dan lingkungan hijau (Pramesti, 2016).
Pemberlakuan desentralisasi yaitu dalam hal ini pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah dalam bidang pengelolaan sumber daya dan pelestarian lingkungan harus mengikutsertakan peran masyarakat lokal dalam perlindungan dan kelestarian lingkungan yang diharapkan akan terciptanya tata kelola lingkungan yang baik (Mina, 2016). Sehingga dalam penerapan pada ibu kota baru nantinya akan menghasilkan pemerataan yang adil di masyarakat yang sudah memperhitungkan segala aspek, khususnya di bidang lingkungan.
ADVERTISEMENT
Selain itu, dibutuhkan adanya strategi dalam mengimplementasikan perencanaan relokasi ASN ke IKN demi terciptanya good governance yang kontinu. Strategi atas perencanaan relokasi ASN ini dapat dikaitkan dengan Peraturan Menteri PAN & RB nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa manajemen talenta ASN dibagi menjadi dua jenis, yakni manajemen talenta ASN nasional dan manajemen talenta ASN instansi. Dalam konteks relokasi ASN menuju IKN, maka manajemen talenta ASN instansi akan menggambarkan proses yang lebih tepat dalam merencanakan relokasi ASN ke IKN karena manajemen talenta instansi diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan instansi pusat dan instansi daerah.
Berdasarkan Pasal 1 Ayat 17 Permen PAN & RB nomor 3 tahun 2020, Manajemen talenta ASN instansi akan mengacu pada sistem manajemen karier ASN berdasarkan beberapa tahapan yang meliputi akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta ASN yang didahulukan untuk menempati jabatan/posisi target berdasarkan tingkatan potensial serta kinerja tertinggi berdasarkan sistem dan proses tertentu yang diselenggarakan dengan efektif dan berkesinambungan dalam memenuhi kebutuhan Instansi Pusat maupun Instansi Daerah. Lebih lanjut, dalam Pasal 9 Permen PAN & RB nomor 3 tahun 2020, penyelenggaraan manajemen talenta ASN instansi diakhiri dengan pemantauan dan evaluasi.
ADVERTISEMENT
Namun, strategi mobilisasi yang berlandaskan konstitusi belum tentu akan berjalan lancar tanpa menemui hambatan sedikit pun sampai tahap evaluasi sebelum dan sesudah relokasi ASN. Maka dari itu, pemerintah juga harus memerhatikan lagi atas kemungkinkan adanya masalah potential outcomes dan deadweight pada perencanaan pemindahan ASN (Faggio, 2019). Permasalahan ini tidak selalu mengarah pada dampak yang negatif, di mana hal ini justru dapat menjadi sumber daya dalam perumusan kebijakan di wilayah IKN.
Masalah potential outcomes ini akan mengarah pada komparasi atas bagaimana dari output suatu kebijakan lokal jika adanya intervensi pemerintah dibandingkan tanpa intervensi pemerintah. Dalam hal ini, tidak mungkin untuk mengetahui apa yang akan terjadi di IKN sebelum relokasi jika mereka tidak dialokasikan pekerjaan sektor publik yang berhubungan dengan administratif di tingkat nasional. Solusinya adalah dengan membandingkan lokasi yang dikendalikan oleh pemerintah terhadap kelompok pengendali yang relevan (Heckman et al., 1999; DiNardo dan Lee, 2011).
ADVERTISEMENT
Sedangkan deadweight dapat diartikan sebagai bagian dari program pengeluaran publik yang diterima oleh penerima selain mereka yang output-nya harus diarahkan jika memungkinkan (Mceldowney, 1997). Sejumlah deadweight tidak dapat terelakkan dalam intervensi kebijakan apa pun. Terdapat dua bentuk khusus dari deadweight, yakni crowding out dan displacement.
Pada bentuk deadweight crowding out, pekerjaan sektor publik di IKN dapat memberikan tekanan ke atas pada persewaan lokal yang memaksa bisnis lokal untuk pindah dari IKN menuju ke daerah yang lebih murah. Hal ini akan mengakibatkan lapangan pekerjaan yang cenderung lebih sempit pada pusat IKN dari pada daerah-daerah lain yang berada di luar IKN.
Sedangkan deadweight displacement merupakan alternatifnya, di mana bisnis lokal mungkin akan memutuskan untuk pindah ke lokasi yang di mana permintaan atas produk mereka lebih tinggi, hal ini akan membuka lapangan pekerjaan di daerah terdekat IKN, tetapi lapangan pekerjaan pada daerah-daerah yang jauh dari IKN akan menurun (Faggio, 2019).
ADVERTISEMENT
Penulis
Furaihan Kamyl Arnazaye, Auraya Zea Kahfa, Fachreza Nur Masrik Akbar, Kezsya Tesalonika
Daftar Pustaka
Atalya, Puspa. (October 29, 2019). Perubahan Pola Migrasi Maksimalkan Potensi Bonus Demografi. Media Indonesia. Diakses dari https://mediaindonesia.com/ekonomi/268347/perubahan-pola-migrasi-maksimalkan-potensi-bonus-demografi
BBC. (2019, Agustus 28). Ibu kota baru di Kalimantan Timur dan 'kekhawatiran' para PNS. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49487400
CNN Indonesia. (2022). Ibu Kota Pindah, AMAN ingatkan soal potensi sengketa lahan. CNN Indonesia. Diakses pada tanggal 22 Maret dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220119171509-32-748713/ibu-kota-pindah-aman-ingatkan-soal-potensi-sengketa-lahan/amp
DiNardo, J., Lee, D.S., (2011). Evaluation and research designs. Handbook of Labor Economics, Vol. 4a. North-Holland, Amsterdam. Diakses pada tanggal 23 Maret 2022 dari https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169721811004114
Faggio, G. (2019). Relocation of public sector workers: Evaluating a place-based policy. Journal of Urban Economics, 111, 53–75. Diakses pada tanggal 23 Maret 2022 dari https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0094119019300221?via%3Dihub
ADVERTISEMENT
Heckman, J.J., LaLonde, R.J., Smith, J.A. (1999). The economics and econometrics of active labor market programs. Handbook of Labor Economics, III. North-Holland, Amsterdam. Diakses pada tanggal 23 Maret 2022 dari https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1573446399030126
Herman. (Juni 26, 2019). Pemindahan Ib ui u kota Negara Akan Tambah GDP Sebesar 0,1%. Berita Satu. Diakses dari https://www.beritasatu.com/ekonomi/561369/pemindahan-ibu-kota-negara-akan-tambah-gdp-sebesar-01
Kemenpan RB. (2022, March 1). Pemerintah Matangkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN Baru. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Diakses dari https://menpan.go.id/site/berita-terkini/pemerintah-matangkan-skenario-pemindahan-asn-ke-ikn-baru
Kementerian PPN. (2021). Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara. Diakses dari https://ikn.go.id/storage/buku-saku-ikn-072121.pdf
Liputan6. (2001, Maret 5). Dendam Laten di Bumi Borneo. Liputan6.com. Diakses dari https://m.liputan6.com/news/read/9009/dendam-laten-di-bumi-borneo
Maharani, T. (2022, January 19). Tak Semua Kementerian Pindah, Pengalihan ASN ke Ibu Kota Baru Bertahap. Kompas.com. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/14432471/tak-semua-kementerian-pindah-pengalihan-asn-ke-ibu-kota-baru-bertahap
ADVERTISEMENT
Masykur, R. R. (2020, Juli 7). Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Tertinggi di Kalimantan, Didominasi Pertambangan. Apindokaltim. Diakses dari https://apindokaltim.com/2020/07/07/pertumbuhan-ekonomi-kaltim-tertinggi-di-kalimantan-didominasi-pertambangan
Maulana, R. (2022, January 29). Ini 4 Tahap Pemindahan Ibu Kota Indonesia, Ternyata Makan Waktu Tidak Sebentar. iNews. Diakses dari https://www.inews.id/news/nasional/ini-4-tahap-pemindahan-ibu-kota-indonesia-ternyata-makan-waktu-tidak-sebentar
Mceldowney, J.J., (1997). Policy evaluation and the concepts of deadweight and additionality: a commentary. Evaluation 3 (2), 175–188. Diakses pada tanggal 23 Maret 2022 dari https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/135638909700300204
Mina, R. (2016). Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup. Arena Hukum, 149-165. doi:http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.1
Nordiansyah, Eko. (January 26, 2022). Pembangunan IKN Game Changer Indonesia Jadi Negara Maju. Medcom.id. Diakses dari https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/9K5XRMlk-pembangunan-ikn-game-changer-indonesia-jadi-negara-maju
Pandu, P. (2022, Februari 2). Cermati Dampak Lingkungan dan Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara. Kompas.id. Diakses dari https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2022/02/02/tematis-ikn-cermati-dampak-lingkungan-dan-sosial-pemindahan-ibu-kota-negara
ADVERTISEMENT
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara
Pramesti, N. (2016). Penerapan prinsip-prinsip good environmental governance dalam pengelolaan Ruang terbuka hijau di kota administrasi Jakarta Selatan. Ejournal IPDN, 7. Diakses pada tanggal 22 Maret 2022 dari https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/download/194/118
Puspa, A. (2019). Ibu Kota Baru Maksimalkan Bonus Demografi. Media Indonesia. Diakses pada tanggal 22 Maret 2022 dari https://mediaindonesia.com/humaniora/268380/ibu-kota-baru-maksimalkan-bonus-demografi
Putri, C. A. (2022, January 30). PNS 3 Kementerian Ini Pindah Duluan ke Ibu Kota Baru. CNBC Indonesia. Diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20220130080557-4-311526/pns-3-kementerian-ini-pindah-duluan-ke-ibu-kota-baru
Qothrunn, K. (2022, February 21). Siapa Saja yang Bakal Pindah ke Ibu Kota Baru? Ini Daftarnya. detikFinance. https://finance.detik.com/properti/d-5951603/siapa-saja-yang-bakal-pindah-ke-ibu-kota-baru-ini-daftarnya
Sembiring, L. J. (2022). Tak Semua! Ini Kriteria PNS yang Dipindah ke Ibu Kota Baru. CNBC Indonesia. Diakses pada tanggal 22 Maret 2022 dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20220223105248-4-317587/tak-semua-ini-kriteria-pns-yang-dipindah-ke-ibu-kota-baru
ADVERTISEMENT
Septiawati, E. (2022). PNS Pindah ke Ibu Kota Baru, 2.500 Hunian Akan Dibangun. Okezone. Diakses pada tanggal 13 April 2022 dari https://economy.okezone.com/read/2022/02/03/470/2542010/pns-pindah-ke-ibu-kota-baru-2-500-hunian-akan-dibangun
Sulistyo, P. D. (2022). ASN Berkualifikasi Pindah Pertama ke IKN Nusantara. Kompas.id. Diakses pada tanggal 22 Maret dari https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/03/13/asn-berkualifikasi-pindah-pertama-ke-ikn-nusantara?utm_source=bebasakses_kompasid&utm_medium=link_shared&utm_content=copy_link&utm_campaign=sharinglink
Suyanto, B. (2022, Januari 20). Mewaspadai Efek Samping IKN Nusantara. JawaPos.com. Diakses pada tanggal 13 April 2002 dari https://www.jawapos.com/opini/20/01/2022/mewaspadai-efek-samping-ikn-nusantara/?amp
Ulfa, M. (2021, Juli 27). Penyebab dan Akibat Konflik dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia. Tirto.id. Diakses dari https://tirto.id/penyebab-dan-akibat-konflik-dalam-keberagaman-masyarakat-indonesia-gh6x
Universitas Islam Indonesia. (2022, Februari 20). Problematika Lingkungan dan Ekonomi Intai Pemindahan IKN. Universitas Islam Indonesia. Diakses dari https://www.uii.ac.id/problematika-lingkungan-dan-ekonomi-intai-pemindahan-ikn/
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020