Miskonsepsi Partai Politik di Indonesia

Miskonsepsi Partai Politik: Biang Kekisruhan

Wacana penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden tak kunjung surut. Wacana ini terus bergulir di masyarakat, sekalipun Presiden Jokowi sudah mengeluarkan pernyataan untuk tidak membahas wacana ini lagi. "Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan perpanjangan. Ndak", ucap Jokowi dalam sidang paripurna kabinet yang disiarkan akun Youtube Sekretariat Presiden.

Wacana penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden ini menjadi sebuah isu besar yang tak kunjung surut akibat keterlibatan tokoh-tokoh penting di dalamnya. Dalam proses manajemen isu, disebutkan bahwa keterlibatan tokoh penting adalah salah satu faktor yang membuat sebuah isu menjadi lebih masif penyebarannya serta semakin memunculkan diskursus publik.

Isu penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden ini dimulai dengan bertemunya tiga elit partai politik di Indonesia, yaitu Airlangga Hartarto (Ketua Umum Partai Golkar), Muhaimin Iskandar (Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa), dan Zulkifli Hasan (Ketua Umum Partai Amanat Nasional) untuk membahas kemungkinan menunda pemilu ataupun mengamandemen konstitusi demi memperpanjang masa jabatan presiden.

Pertemuan ketiga Ketua Umum Partai Politik ini menjadi awal huru-hara wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, baik yang mendukung ataupun (banyaknya) yang menolak.

Namun, jika ditelisik lebih jauh lagi, keterlibatan elit parpol ini berpotensi merusak demokrasi secara masif serta sudah melenceng jauh dari fungsi partai politik yang ideal dalam sebuah negara demokrasi. Wacana yang berpotensi mencederai demokrasi yang digulirkan oleh elit parpol ini menunjukkan miskonsepsi partai politik di Indonesia.

Peran Partai Politik dalam Demokrasi

Dalam kondisi ideal, partai politik memiliki peranan penting dalam sistem politik demokrasi. Dalam budaya politik demokrasi di Amerika Serikat, Partai politik berperan sebagai penjaga gerbang demokrasi. Di luar fungsi umum partai politik seperti sarana sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik seperti yang ditulis oleh Mriam Budiardjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, secara praktik partai politik punya fungsi untuk menjaga sirkulasi kekuasaan. Sirkulasi kekuasaan inilah yang dipraktikkan dalam bentuk pemilihan umum yang dipilih langsung oleh rakyat.

Di Indonesia, fungsi menjaga sirkulasi kekuasaan inilah yang mengalami reduksi makna sedemikian rupa sehingga hanya dipahami sebatas keinginan untuk berkuasa. Padahal, sirkulasi kekuasaan ini menjadi salah satu hal fundamental dalam demokrasi. Partai politik sebagai elemen yang mampu mengusung orang ke dalam lembaga negara, baik eksekutif maupun legislatif, dalam proses pemilihan umum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa calon yang diusung memenuhi kriteria ideal yang dibutuhkan.

Dalam menjaga sirkulasi kekuasaan, partai politik juga berperan dalam mengedukasi masyarakat agar proses politik elektoral yang berjalan menghasilkan pemimpin lembaga negara yang ideal. Hal-hal praktis yang cenderung lebih mudah memenangkan calon yang diusung oleh partai politik seperti politik identitas, politik uang, black campaign, dan lain sebagainya justru harus dihindari dan diantisipasi oleh partai politik. Hal ini menjadi krusial karena sirkulasi kekuasaan membutuhkan suara masyarakat untuk melegitimasi kekuasaan yang nantinya akan berjalan. Maka dari itu, masyarakat sebagai elemen politik haruslah teredukasi.

Corak Partai Politik dan Edukasi Politik

Mohammad Hatta juga pernah menuliskan bahwa "Gunanya partai politik bukan untuk mencari pengaruh kepada rakyat ataupun untuk mencapai tempat terbanyak dalam badan perwakilan. Kewajiban partai politik yang terutama adalah mendidik rakyat untuk mendapat keinsyafan politik."

Jauh sebelum masa modern, Socrates pernah menyebutkan "bahwa kualitas politik serta demokrasi berbanding lurus dengan kualitas masyarakat". Hal ini menjadi terbukti ketika masyarakat tidak memiliki tingkat pemahaman politik yang baik, maka masyarakat hanya akan dijadikan sebatas "alat" untuk melegitimasi agenda-agenda elit politik.

Peran edukasi politik inilah yang belum secara ideal dilaksanakan partai politik di Indonesia. Edukasi politik yang dimaksud haruslah dimulai dari internal partai politik itu sendiri dimana partai politik harus memiliki dasar-dasar, nilai, ideologi, serta cita-cita yang jelas. Hal-hal inilah yang kemudian harus disebarkan kepada publik sesuai dengan target dari partai politik.

Partai politik di Indonesia sendiri tidak memiliki corak ideologi yang jelas. Hampir semua partai politik memproklamirkan diri sebagai partai nasionalis religius. Sekalipun ada yang terang warnanya, itu juga hanya berkutat di area ideologi Islam ataupun demokrasi. Jika kita bandingkan dengan partai politik di Amerika Serikat, maka kita akan menemui perbedaan yang amat mencolok.

Dua partai politik terbesar di Amerika Serikat yaitu Demokrat dan Republik memiliki corak ideologi yang jelas dan hal ini juga akan berpengaruh ke bagaimana kebijakan partai dalam pemerintahan ataupun jika partai memenangkan pemilihan presiden. Partai Demokrat bercorak liberal, sementara Partai Republik bercorak konservatif.

Jika partai tidak memiliki ideologi dan nilai dasar yang kuat dan jelas, maka hal ini akan berpengaruh ke bagaimana partai mengedukasi masyarakat. Edukasi politik yang diberikan partai ke masyarakat akan mengalami reduksi menjadi sebatas pemahaman bahwa partailah yang berhak mengusung seseorang ke kontes elektoral. Selain itu, edukasi politik pun rentan berubah menjadi kampanye politik terselubung untuk memuluskan agenda partai.

Mengutip Hatta dalam "Kedaulatan Rakyat, Pemerintahan Rakyat":

"Partai politik harus memperdalam dasar ideologinya untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Hanya partai politik yang murni cita-citanya serta yang kuat dasar kemasyarakatannya, yang dapat memiliki pengaruh yang besar."

Ketika hal fundamental seperti ini sudah dimiliki oleh partai politik di Indonesia, maka peran partai politik dalam demokrasi di Indonesia akan menjadi semakin ideal.

Miskonsepsi Partai Politik di Indonesia

Partai politik tidak boleh dipandang hanya sebagai "kendaraan" untuk mencapai kursi kekuasaan, tidak boleh juga dipandang sebagai sarana untuk memuluskan agenda oligarki. Lebih dari itu, partai politik adalah penjaga gerbang demokrasi. Partai politik adalah satu-satunya suprastruktur politik yang memiliki akses langsung dengan infrastruktur politik negara. Maka dari itu, partai politik harus sadar peran dan posisinya dalam negara.

Mengutip Steven Levistky dan Daniel Ziblatt dalam "How Democracies Die":

"Hari ini demokrasi mati tidak lagi hanya melalui jalur kekerasan seperti kudeta, konflik bersenjata, ataupun revolusi ekstremis namun hari ini demokrasi mati melalui jalur konstitusional lewat pemilu dan perumusan kebijakan dimana legitimasi demokrasi dipakai untuk melanggengkan kekuasaan, mematikan oposisi, hingga menyengsarakan rakyat."

Partai politik harus jadi garda terdepan untuk bertarung menegakkan dan mencegah kematian demokrasi.