Libur Sehari di Perppu Cipta Kerja Tak Akan Meningkatkan Produktivitas

Bagaikan petir di siang bolong, aturan-aturan vital di Indonesia muncul tiba-tiba dan mengagetkan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 atau Perppu Cipta Kerja sebagai kado tahun baru 2023. Pemerintah menerabas prosedur demokratis karena tidak melibatkan masyarakat dalam prosesnya, sekaligus abai terhadap amanat Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan 91/2020 agar mempertimbangkan partisipasi publik.

Ruh dari Cipta Kerja memang digunakan untuk menarik investasi dengan meningkatkan produktivitas, daya saing, serta kemudahan berbisnis. Akan tetapi, menggerus hak-hak pekerja dengan dalih klasik menarik investasi masih terasa kental. Salah satu yang belakangan disorot adalah tidak ada lagi aturan mengenai cuti panjang dan menetapkan bahwa libur pekerja paling sedikit adalah satu hari dalam sepekan.

Memang ada frasa “paling sedikit”, yang artinya libur kerja lebih dari satu hari setiap pekan tetap dimungkinkan. Namun masalahnya pasal ini memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk memaksimalkan aturan enam hari kerja dalam sepekan bagi para pekerjanya.