Soal Penggeledahan Rumah Dinas Wagub Jabar, Guntur Romli: SBY Main Drama

Soal Pengecekan Rumah Dinas Wagub Jabar, PSI Minta SBY Jangan Main Drama

Pengecekan rumah dinas wakil gubernur Jawa Barat oleh Pemprov Jawa Barat Kamis (21/6) direspon keras oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Rumah dinas wakil gubernur adalah aset Pemprov Jawa Barat yang pemeliharaannya merupakan tanggung jawab Pemprov Jawa Barat, namun SBY membuat drama seolah-seolah pengecekan ini ditujukan kepada Deddy Mizwar yang didukung Demokrat dan SBY pada Pilgub Jabar yang sebenarnya sudah meninggalkan rumah dinas itu sejak 14 Februari 2018.

Menurut Partai Solidaritas Indonesia (PSI), SBY menerima informasi yang salah atau sengaja main drama. Hal ini disampaikan oleh Mohamad Guntur Romli, Juru Bicara PSI.

"Saya kira Pak SBY salah menerima informasi, padahal Pak Deddy Mizwar sudah tidak berada di rumah dinas itu, makanya pengecekan atau apapun yang dilakukan Pemprov Jawa Barat terhadap rumah dinas wakil gubernur yang pernah dipakai Deddy Mizwar sudah tidak ada hubungannya dengan Deddy Mizwar, atau Pak SBY dengan main drama? Seolah-olah Deddy Mizwar dizalimi?" tanya Guntur Romli.

"Gaya SBY kan membuat sinetron sebagai tokoh yang dizalimi agar mendapat simpati penonton, apalagi temuan beberapa lembaga survei belakangan menunjukkan suara Deddy Mizwar mengalami penurunan dibanding Ridwan Kamil, jadi menggoreng isu "penggeledahan rumah dinas wakil gubernur Jawa Barat" ini taktik SBY untuk meraih simpati bagi Deddy Mizwar meski faktanya saat ini Deddy Mizwar bukan sebagai wakil gubernur Jawa Barat dan tidak tinggal di rumah dinas itu." tambah Guntur Romli.

Soal tuduhan SBY yang lain seperti oknum BIN, TNI, Polri yang tidak netral di Pilkada Mohamad Guntur Romli yang juga kader NU ini berharap agar SBY sebagai mantan presiden menunjukkan tauladan taat hukum dan jangan melempar rumor, kalau memang ada petunjuk dan bukti harusnya melapor ke Penyelengara Pemilu, seperti KPU dan Bawaslu atau polisi sekalipun.

"Sebagai mantan presiden, sebaiknya SBY memberikan tauladan dengan taat proses hukum, bukan melempar rumor, kalau ada bukti dan petunjuk pelanggaran sebaiknya lapor Penyelengara Pemilu dan penegak hukum." pungkas Guntur Romli.