Urgensi Payung Hukum Aktivisme Digital

Intimidasi terhadap warga Desa Wadas yang menolak rencana penambangan batu andesit di wilayah mereka Februari lalu tak hanya terjadi di ruang fisik, tapi juga brutal sampai ke ruang digital.

Penangguhan akun Twitter @Wadas_Melawan hingga peretasan akun WhatsApp Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Yogi Zul Fadli merupakan beberapa bentuk serangan siber yang menyasar para aktivis yang terlibat. Mereka juga dengan mudah dijerat menggunakan pasal-pasal karet dalam UU ITE atas tuduhan membagikan konten provokatif terkait aksi protes warga Desa Wadas.

Serangan siber tentu menjadi salah satu ancaman serius bagi kebebasan berekspresi di ruang digital, apalagi jika pelakunya adalah aparat pemerintah. Menilik data Komnas HAM, terdapat sembilan kasus serangan siber yang ditangani pada 2020, kemudian meningkat menjadi dua belas kasus pada 2021. Bentuk serangan siber yang paling sering digunakan yaitu peretasan, spam-call, dan doxing (komnasham.go.id, 17/1/2022). Seringkali serangan siber menyasar kepada individu maupun kelompok yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, seperti aktivis, penggiat antikorupsi, jurnalis, mahasiswa, organisasi mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi.