Hasil Monev, Prabowo Bawa Kemenhan dan Gerindra Berazaskan Keterbukaan

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Foto: Dok. Istimewa

Oleh: Hendra J Kede, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI

Sepanjang perjalanan Komisi Informasi melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk mengukur kepatuhan Badan Publik (baca: termasuk Kementerian dan Parpol) terhadap penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik, khususnya semenjak penulis mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat tahun 2017, salah satu Kementerian yang selalu berada pada level bawah adalah Kementerian Pertahanan.

Hal tersebut berubah drastis pada pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020 dan berlanjut ke tahun 2021. Trend Kemenhan menanjak tajam dalam kepatuhan penerapan Pasal 28F, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta aturan turunannya dalam 2 (dua) tahun tersebut.

Apakah perubahan tren ini karena Kemenhan dipimpin oleh Ketua Umum Partai Politik (Partai Gerindra) yang yang pada Monev 2020 dan 2021 berturut-turut sebagai Partai Politik yang berhasil meraih posisi tertinggi dalam kepatuhan parpol pada penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik yaitu level Informatif? Mungkin ada benarnya juga.

Letjen (Purn) TNI Prabowo Subianto dilantik sebagai Menteri Pertahanan pada bulan Oktober 2019. Proses penilaian Monev KI Pusat tahun 2019 sudah selesai dilaksanakan pada saat pelantikan Menhan tersebut. Sehingga tidak bisa diukur kontribusi dan keberpihakan Menhan Prabowo dalam  Monev tersebut karena proses Monev sudah dimulai sekitar 6 (enam bulan) sebelumnya. Proses pengisian Self Assessment Question (SAQ), proses verifikasi SAQ, dan proses presentasi sudah selesai pada Oktober 2019 tersebut.

Pada Monev tahun 2020, nilai Kemenhan naik cukup signifikan dari nilai tahun sebelumnya, walaupun baru sampai tahap "Cukup Informatif". Gabungan nilai SAQ (80%) dan nilai presentasi (20%) naik signifikan. Namun hasil ini sangat menggembirakan jika dibanding nilai yang diraih pada tahun-tahun sebelumnya.

Bersamaan dengan itu capaian Partai Gerindra dalam Monev 2020 juga sangat luar biasa. Partai Gerindra masuk kategori partai politik yang Informatif. Kategori tertinggi. Sehingga dapat disimpulkan Partai Gerindra sudah melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dalam mengelola Badan Publik Partai Politik sesuai amanah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sepanjang tahun 2020 tersebut.

Pada Monev KI Pusat 2021 Partai Gerindra yang dikomandoi oleh Prabowo Subianto selaku Ketua Umum dan Ahmad Muzani selaku Sekretaris Jenderal tersebut kembali membuktikan komitmennya dalam penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dalam mengelola Badan Publik Partai Politik Gerindra dengan kembali meraih klasifikasi sebagai Partai Politik  Informatif.

Hal ini tentu saja menjadi suatu yang sangat menggembirakan bagi proses pembangunan budaya keterbukaan dalam pengelolaan partai politik di Indonesia dan kualitas demokrasi di negara tercinta ini.

Bersamaan dengan itu, Kementerian Pertahanan yang juga dikomandoi Prabowo Subianto, nilai hasil Monev keterbukaan informasinya untuk 2021 meningkat tajam.

Penulis pun terkesima dengan nilai yang diraih Kemenhan dan keberanian Kemenhan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dalam mengelola Kemenhan yang sebelumnya identik sebagai institusi yang banyak dikesankan dengan ketertutupan.

Prabowo selaku Menhan berhasil membawa Kemenhan meraih nilai mutlak 89,09 (predikat Menuju Informatif). Hanya kurang 0,91 untuk meraih predikat Informatif. Kalau dalam pandangan penulis, nilai 89,09 tersebut secara relatif sudah sama dengan Informatif. Apalagi bagi suatu institusi seperti Kemenhan yang banyak sekali menyimpan informasi rahasia negara. Capaian ini tentu sangat bermakna sekali dan suatu yang sangat menggembirakan sekali dalam membangun budaya keterbukaan dalam mengelola negara.

Selamat kepada Kemenhan. Selamat kepada Menhan Prabowo Subianto. Keberpihakan Prabowo Subianto pada prinsip-prinsip keterbukaan dalam memimpin 2 (dua) Badan Publik Negara perlu, yaitu Kemenhan dan Partai Gerindra, perlu diacungi jempol dan dijadikan inspirasi dalam mengelola Badan Publik Negara yang terdiri dari Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Semoga Indonesia makin jaya di masa depan. Dan semoga Indonesia berhasil mewujudkan diri sebagai negara nomer 5 (lima) terkuat secara ekonomi dan kesejahteraan pada tahun 2045, saat kita merayakan Satu Abad Indonesia Merdeka, Allahumma aamiin.

Merdeka!!!

Merdeka!!!

Merdeka!!!