ICMI Transformatif Inspiratif Mengawal HAM Rakyat Indonesia atas Informasi

Oleh: Hendra J Kede

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI / Wakil Ketua Departemen Kerja Sama dan Komunikasi Umat ICMI Pusat

Ketua Umum ICMI terpilih, Prof Arif Satria dalam Muktamar ICMI yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Foto: ANTARA

Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) di bawah Ketua Umum Prof. Dr. Arif Satria memiliki tagline baru: Transformatif dan Inspiratif.

ICMI ke depan akan fokus melakukan transformasi peran dan fungsinya dan sekaligus berusaha untuk mengembangkan kerja-kerja yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi lingkungan sekitar menuju arah lebih baik dalam segala sektor kehidupan.

Salah satu transformasi yang akan dilakukan ICMI adalah menjadikan ICMI sebagai Badan Publik Non Negara yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanahkan Pasal 28F Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) beserta aturan turunannya, termasuk dan tidak terbatas Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP).

ICMI sebagai Badan Publik Non Negara berusaha bertransformasi sedemikian rupa sehingga Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Konstitusional seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) dan seluruh Badan Hukum Indonesia (BHI) atas informasi, sepanjang yang informasi tersebut berada dalam penguasaan ICMI, terlayani dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

Di samping itu ICMI juga akan berusaha berpartisipasi aktif dalam usaha membangun budaya keterbukaan informasi publik pada seluruh Badan Publik, baik Badan Publik Negara maupun Badan Publik Bukan Negara. Dan agenda-agenda membentuk Masyarakat Informatif Indonesia akan menjadi salah satu program unggulan ICMI ke depan.

Kebijakan ini diambil pimpinan ICMI tidak saja karena hak atas informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diakui oleh Konstitusi Negara Indonesia, dan oleh karena itu sekaligus merupakan Hak Konstitusional seluruh WNI, namun juga karena keterbukaan informasi telah ditetapkan oleh negara sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan cita-cita konstitusi yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat Indonesia, yang oleh Presiden Jokowi dicanangkan melalui penetapan Indonesia sebagai negara paling kuat nomor 5 (lima) secara ekonomi di dunia saat satu abad kemerdekaan Indonesia, tahun 2045.

ICMI telah memutuskan dalam waktu dekat akan membentuk struktur dan personalia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ICMI, sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat melalui PERKI SLIP, yang akan dikukuhkan melalui Surat Keputusan Majelis Pengurus Pusat ICMI.

ICMI juga berkomitmen penuh menjadi pelopor sebagai Badan Publik Non Negara yang akan menjalankan segala peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat, seperti Peraturan Komisi Informasi Pusat tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan lain sebagainya.

Tentu ICMI berharap dapat menjadi inspirasi bagi Badan Publik Non Negara lainnya sehingga pada akhirnya seluruh Badan Publik Non Negara dikelola sesuai prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik demi terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Konstitusional seluruh rakyat Indonesia atas informasi yang berada dalam penguasaan Badan Publik Non Negara tersebut.

Pada masanya, ICMI bersama Badan Publik Non Negara lainnya, seperti yayasan, ormas, LSM, dan lain sebagainya berharap dapat bergandeng tangan bahu membahu mewujudkan masyarakat informatif Indonesia, mewujudkan kesejahteraan lahir batin seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan, Allahumma aamiin.