Semangat TSM Keterbukaan Kementerian Pertanian demi Kesejahteraan Petani

Ilustrasi pertanian. Foto: Prima Gerhard/kumparan

Outcome keterbukaan informasi publik itu sederhana saja: kesejahteraan rakyat.

Hipotesis itu sangat jelas dalam Pasal 28F UUD NRI 1945: ".... guna mengembangkan diri dan lingkungannya"

Bersesuaian juga dengan semangat dan jiwa UU Cipnaker sebagaimana dijelaskan dalam alinea pertama Penjelasan UU Cipnaker: "Guna mewujudkan Indonesia 5 besar kekuatan ekonomi dunia 2045......dst"

Presiden juga sudah menegaskan bahwa dijalankannya prinsip-prinsip keterbukaan informasi Badan Publik dan terbentuknya masyarakat informatif Indonesia merupakan salah satu syarat utama dapat terealisasikannya Indonesia 5 besar kekuatan ekonomi dunia saat satu abad Indonesia merdeka 24 tahun ke depan.

*

Dr. Momon Rusmono, saat itu  Plt. Sekjen Kementerian Pertanian, menanyakan apakah penulis bersedia hadir dalam acara penandatanganan komitmen seluruh pejabat Eselon I Kementan terkait penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi pada setiap unit kerja Eselon I Kementan?

Tentu saja penulis tidak saja bersemangat, namun sangat bersemangat hadir malah, apalagi penandatanganan itu dilaksanakan pada hari Jumat berkah pula, 26 Juli 2019.

*

Salah satu bagian dari pidato Plt. Sekjen, Dr. Momo Rusmono, yang sangat berkesan bagi penulis adalah ketika beliau menyampaikan kepada seluruh pejabat Eselon I yang hadir yang baru saja menandatangani komitmen bahwa tidak ada gunanya komitmen ini ditandatangani kalau tidak didukung oleh kebijakan anggaran dan program kerja yang jelas oleh masing-masing pejabat Eselon I.

Setiap pejabat Eselon I diminta untuk memastikan adanya alokasi anggaran dan program keterbukaan informasi ini pada masing-masing unit kerja Eselon I dan unit eselon II yang dalam koordinasinya, begitu seterusnya sampai unit kerja terbawah.

Mulai muncul saat dalam forum tersebut pertanyaan dalam diri penulis, jangan-jangan Plt. Sekjen Kementan sedang membangun budaya keterbukaan informasi di Badan Publik Kementan secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM)?

Lha baru jadi Plt. Sekjen saja sudah dahsyat begini, bagaimana kalau jadi Sekjen definitif?

Penulis berusaha untuk tidak menanyakan hal tersebut, penulis simpan sendiri saja pertanyaan itu dalam sanubari penulis, sambil melihat perkembangan ke depan.

*

Tidak berselang lama, mulai para Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) mengundang Komisi Informasi untuk memberikan pemahaman kepada jajaran di unit kerja Eselon I masing-masing tentang pembudayaan keterbukaan informasi dalam menjalankan unit kerja Eselon I dimaksud. Beberapa di antaranya penulis hadir dan beberapa dihadiri oleh Komisioner KI Pusat yang lain.

Tidak berselang lama, mulai Komisi Informasi diundang untuk memantau unit di lapangan dalam penerapan keterbukaan informasi publik. Seingat penulis, penulis hadir ke  Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang Jabar),  Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro) di Batu (Jatim), Balai Besar Inseminasi Buatan BBIB, Singisari Malang (Jatim). Loka Penelitian Sapi Potong di Grati, Pasuruan (Jatim), dan lain sebagainya.

Nah di BBIB Singasari inilah penulis untuk pertama sekali melihat bagaimana bentuk miliaran makhluk hidup dalam setetes sperma sapi. Kata Kepala Laboratoriumnya sambil bercanda bilang ke penulis: kira-kira seperti itu manusia Pak..... hahahaha....

Penulis tanya, bagaimana cara mengambil spermanya? Bapak lihat saja nanti, jawab yang mengantar.

Kalau pembaca nanya ke penulis bagaimana cara mengambilnya. Lihat sendiri sajalah.... hahaha...semua sapi di sana pejantan semua... hahaha...

BET Cipelang kehadiran anggota baru, kelahiran sapi Belgian Blue melalui operasi, saat penulis berkunjung. Diberi kehormatan memberi nama, penulis dengan pihak BET sepakat memberi nama: Sibeti. Singkatan dari Sistem Informasi Balai Embrio Ternak Indonesia (SIBETI).

Buah jeruk terlihat lebih banyak dari daunnya baru pertama kali penulis lihat di Balitjestro, Batu. Jika produksi maksimal, dapat panen 150 kg jeruk per tahun. "Waaawww.... kalau petani tanam 10 pohon saja di pekarangannya, biaya sekolah anak tidak pusing lagi." Spontan penulis bicara di kebon jeruk tersebut.

Di Grati, Pasuruan, tempat Loka Sapi Potong, penulis rasanya mau nangis, ingat betapa sulitnya memelihara sapi dulu waktu masih kecil, seisi rumah kebagian tugas ngurus seekor sapi. Ayah ngarit, Ibu ngaisih rumput, penulis gembala setiap hari. Untung saja gembalanya bisa sambil main perang-perangan, coba kalau hanya gembala saja.

Kok penulis hampir nangis? Begitu diberitahu dan melihat sendiri kalau jumlah sapinya hampir 500 (lima ratus), yang ngurus ternyata ndak sampai 5 (lima) orang selain peneliti dan staf kantor.

Coba kalau para petani tahu ini. Ndak perlu lagi pas sapinya melahirkan anak kedua, bingung cara ngurusnya.

Pada kesempatan lain penulis diundang untuk memberikan pemahaman kepada hampir 500 (lima ratus) jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementan dari seluruh Indonesia tentang pentingnya terbentuknya character ethic keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementan pada semua tingkatan, dalam satu forum (sebelum Pandemi COVID-19 di Indonesia).

Walaupun penulis dapat hadir memberikan materi namun tidak bisa melihat suasana pemberian anugerah keterbukaan informasi hasil monitoring dan evaluasi (Monev) internal. Ternyata Kementan menyelenggarakan Monev internal juga sebagai upaya mendorong seluruh unit kerja menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan pada semua lini unit kerja.

Panen jeruk di sebuah pertanian di El Nobaria, timur laut Kairo, Mesir Foto: MOHAMED ABD EL GHANY/REUTERS

*

Penulis diamanahi oleh Pleno KI Pusat untuk memimpin proses perumusan Rancangan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik (Raperki SLIP) sebagai pengganti Perki 1/2010 tentang SLIP. Salah satu BAB khusus baru dan bersifat lex spesialis dalam Raperki SLIP tersebut adalah tentang Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP).

Tanggal 2 Oktober 2020 pagi, tulisan penulis tentang PBJB dinaikan oleh Redaksi kumparan. Siangnya penulis dapat WA dari Sekjen Kementan, Dr. Momon Rusmono, yang intinya minta kesediaan penulis menjadi narasumber bersama LKPP terkait keterbukaan informasi PBJP tersebut.

Tentu saja penulis menolak halus karena normanya baru berupa rancangan (Raperki) belum ditetapkan apalagi diundangkan.

Sekjen Dr. Momon tetap mendesak

Singkatnya, penulis tidak dapat menolak lagi karena menurut beliau  jajaran Kuasa Pengguna Anggara (KPA), jajaran Perencanaan, jajaran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) termasuk Bendahara, jajaran Panitia Lelang PBJP di lingkungan Kementan pada semua tingkatan harus segera tahu tentang keterbukaan informasi PBJP ini walaupun masih berstatus Raperki sehingga saat sudah diundangkan nanti sudah siap beradaptasi. Toh pelaksanaannya juga melalui aplikasi Zoom Meeting karena sudah masa pandemi COVID-19, lebih mudah, lebih murah, dan lebih masif.

Kementan merupakan Badan Publik pertama yang menyelenggarakan webinar tentang keterbukaan informasi PBJP. Tidak saja pertama tetapi juga sangat masif, hampir 700 peserta dari seluruh unit kerja Kementan pada semua tingkatan dan dari seluruh pelosok Indonesia mengikuti dan semua unit: Perencanaan, KPA, PPK, Bendahara, pimpinan unit, Panitia Pengadaan.

*

Sampai di sini penulis tidak dapat lagi menyembunyikan pertanyaan yang masih tersimpan dalam diri penulis. Penulis tanya apakah Kementan sedang berusaha membangun budaya keterbukaan informasi secara TSM? Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif?

Baik Dr. Momon Rusmono selaku Sekjen dan Atasan PPID Kementan, maupun Dr. Kuntoro Boga Andri selaku Kepala Biro Humas dan Informasi Publik  selaku PPID Utama Kementan, membenarkan pertanyaan penulis tersebut. Begitu juga waktu penulis cek ke Mas Wahyu yang sering menemani penulis ke lapangan.

*

Pada pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik 2020 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat, Kementan masuk dalam kelompok Kementerian dengan klasifikasi Informatif (klasifikasi tertinggi).

Tidak sampai di situ saja. Kementan memiliki nilai tertinggi di antara Kementerian yang masuk klasifikasi Informatif dengan nilai mendekati sempurna. Kementan merupakan Kementerian terbaik pertama hasil Monev Keterbukaan Informasi tahun 2020.

Pada tahun-tahun sebelumnya peringkat pertama hasil Monev selalu dipegang oleh satu Kementerian saja, itu itu saja. Sudah pecah telur itu, kata pepatah Minang. Berpindah ke Kementan di tahun 2020 peringkat tertinggi itu.

"Kerja tidak pernah mengkhianati hasil." Kalimat itu nampaknya bergema di jajaran Kementan, khususnya jajaran PPID Kementan. Dan penulis banyak mendapat WA yang berisi itu.

*

Penulis sedih dan khawatir saat dapat kabar Dr. Momom Rusmono alih status dari struktural ke fungsional karena sudah memasuki usia 60 tahun, batas umur pejabat struktural (Mei 2021).

Timbul pertanyaan di relung hati penulis, apakah semangat membudayakan keterbukaan informasi masih akan TSM di Kementan dengan bergantinya Sekjen?

Namun kesedihan dan kekhawatiran penulis itu terhapus bersih sebersihnya saat penulis diberitahu tidak ada yang berubah dengan kebijakan pelaksanaan program keterbukaan informasi di Kementan, bahkan lebih semangat. Sekjen baru, Dr. Ir. Kasdi Subagyono, menegaskan komitmen yang tinggi pada pembangunan budaya keterbukaan informasi di lingkungan Kementan dan sangat bersemangat.

Salah satu wujudnya, penulis mendapat kabar, 23-24 Agustus ini kegiatan penjurian Monev internal Keterbukaan Informasi Publik di Kementan dilaksanakan, semua unit kerja saling berlomba mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui pelayanan keterbukaan informasi publik Kementan.

*

Ada yang iseng bertanya, kenapa penulis begitu konsen dengan keterbukaan informasi sektor pertanian ini?

Penulis jawab, mungkin karena penulis berasal dari keluarga petani di pedesaan. Sehingga merasakan betul penderitaan saat keterbukaan informasi pertanian hanya dinikmati segelintir orang. Tapi itu masa lalu, puluhan tahun silam, saat perkembangan teknologi informasi belum berkembang dan budaya ketertutupan masih membudaya di Badan Publik.

Semoga petani kita makin sejahtera di masa depan karena budaya keterbukaan yang dibangun Kementan ini, sehingga dengan itu, Indonesia 5 besar kekuatan ekonomi dunia tahun 2045 dapat terwujud melalui usaha bersama tanpa lelah kita sebagai anak bangsa. Dan jangan lupa senantiasa mengetuk pintu langit, mengundang campur tangan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, untuk membantu mewujudkannya, lahaula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan bantuan Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Allahumma aamiin