news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Pemerintahan Ditutup, Sebagian Besar Intel Amerika Serikat Tak Bekerja

20 Januari 2018 14:45 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pemerintah AS Tutup. (Foto: REUTERS/Yuri Gripas)
zoom-in-whitePerbesar
Pemerintah AS Tutup. (Foto: REUTERS/Yuri Gripas)
ADVERTISEMENT
Setelah pemerintahan Amerika Serikat resmi ditutup, muncul pertanyaan sektor mana saja yang terdampak. Di antaranya yakni Departemen Pertahanan dan Badan Intelijen AS yang akan menghentikan aktivitas.
ADVERTISEMENT
Dilansir Associated Press, Sabtu (20/1), anggota militer AS tidak akan mendapat upah hingga Kongres menyetujui pendanaan dan pemerintah dibuka kembali.
"Aktivitas kami mungkin akan ditutup. Kami melakukan banyak operasi intel di seluruh dunia, dan itu memakan banyak uang. Selain itu pelatihan anggota bersenjata juga akan kami hentikan," kata Sekretaris Departemen Pertahanan Jim Mattis.
Tidak hanya itu, Garda Nasional yang berangkat untuk melakukan tugas pelatihan di penjuru AS juga akan dipulangkan. Tenaga kerja di 17 badan intelijen AS secara signifikan turut berhenti bekerja.
Meski begitu, karyawan badan intelijen yang dianggap penting dan harus bekerja akan tetap beraktivitas. Militer AS di Irak, Suriah dan Afghanistan pun tetap melanjutkan misi peperangan walaupun tidak mendapat upah.
ADVERTISEMENT
Dampak terhadap kondisi pertahanan dan angkatan bersenjata AS ketika terjadi penutupan pemerintahan sempat dikhawatirkan oleh Presiden AS Donald Trump. Melalui cuitan di akun Twitternya, Trump mengatakan penutupan pemerintah akan menghancurkan kemiliteran.
AS Shutdown. (Foto: Muhammad Faisal Nu'man/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
AS Shutdown. (Foto: Muhammad Faisal Nu'man/kumparan)
"Jika terjadi penutupan, hal yang terburuk adalah apa yang melanda militer kami. Kami membangun kembali kemiliteran. Kami akan membawanya ke level yang belum pernah dicapai," ucap Trump, dilansir The Washington Post.
Sebelumnya diberitakan, Senat AS gagal mencapai kesepakatan mengenai program 'Deferred Action for Childhood Arrivals' (DACA) yang ditentang oleh Partai Republik. Perlu diketahui, DACA adalah program yang melindungi 800 ribu imigran tanpa dokumen agar tidak dideportasi dari AS.
Akibat ketidaksepakatan tersebut, anggaran operasional pemerintah tidak dapat tercapai.