Patut Disayangkan Drafter RUU Omnibus Law

Infografik Omnibus Law. Foto: Kiagoos Aulianshah/kumparan

Staf khusus Presiden, Dini Purwono, menyatakan RUU Cipta Kerja (Cika) salah konsep atau misunderstood instruction.

Dalam konteks demikian yang patut disayangkan adalah para drafter.

Pernyataan Staf Khusus tersebut berarti para drafter tidak secara tuntas memahami apa yang dicanangkan dan diinginkan oleh Presiden saat beliau memunculkan ide Omnibus Law.

Drafter dapat diibaratkan sebagai tukang jahit.

Sebagai tukang jahit tentu harus mengikuti apa yang diminta oleh pelanggan. Hal ini karena yang akan menggunakan adalah pelanggan, bukan si tukang jahit.

Seharusnya para drafter memulai pekerjaannya dengan berdiskusi secara mendalam dengan Presiden dan menteri-menteri terkait.

Ini untuk memastikan apa yang akan dirancang oleh drafter benar-benar sesuai dengan apa yang ada di benak dan diinginkan oleh Presiden.

Hal ini karena Presidenlah yang menentukan legal policy atau politik hukum.

Bila Omnibus Law Cika menjadi Undang-undang dan ditegakkan maka apa yang diinginkan oleh Presiden akan benar-benar terwujud di masyarakat.

Sebenarnya kesalahan tidak bisa ditimpakan sepenuhnya kepada drafter mengingat Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen Perundang-undangan perlu melakukan verifikasi atau pengujian sebelum diserahkan ke DPR.

Kementerian Hukum dan HAM tentunya harus juga menghayati apa yang dipikirkan oleh Presiden. Tanpa menghayati maka sulit Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan verifikasi.

Peran lain dari Kementerian Hukum dan HAM adalah memastikan agar RUU Omibus Cika sesuai dengan koridor Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses ini sepertinya yang tidak dilampaui oleh RUU Omnibus Cika sehingga Staf Khusus Presiden menganggap RUU tersebut tidak sesuai dengan instruksi Presiden.

Dalam konteks demikian tentu masukan tidak bisa dilakukan pasal per pasal RUU yang ada di tangan DPR. Ini karena secara fundamental RUU sudah tidak sesuai dengan keinginan Presiden.

Oleh karenanya, pemerintah perlu menarik kembali dan memperbaiki secara fundamental RUU Cika.

Hikmahanto Juwana, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia.