463 Ribu Keluarga Miskin yang Terdampak Corona di Kalbar Dapat Bantuan Beras

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji. Foto: Teri/Hi!Pontianak

Hi!Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, menegaskan, belum ada kebijakan dari Pemerintah Provinsi untuk melakukan penutupan wilayah atau lockdown di Kalimantan Barat.

"Penutupan wilayah, saya serahkan sepenuhnya kepada kabupaten kota yang merasa memungkinkan untuk melakukan itu. Dengan catatan, semua kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik," kata Sutarmidji, dalam siaran resminya, Selasa (31/3).

Ia juga meminta kepada para kepala daerah, baik bupati dan wali kota, untuk menangani secara serius pencegahan wabah corona.

"Gunakan anggaran yang ada untuk bantuan-bantuan sosial. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah menyediakan bantuan beras untuk 463 ribu keluarga miskin, dengan masing-masing KK sebanyak 20 kilogram, untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak mewabahnya covid-19 atau virus corona ," ujarnya.

"Pemprov sudah menyediakan 463 ribu keluarga miskin, saya rasa bantuan ini bisa dilakukan bertahap ataupun sekaligus, berasnya Insya Allah dua hari kedepan sudah ada di Kabupaten Kota, di Kalbar," jelas Gubernur Sutarmidji.

Midji juga meminta kepada setiap kepala daerah membuat upaya cadangan, untuk masyarakat yang tidak masuk dalam KK miskin, namun terdampak oleh wabah covid-19.

"Saya minta Kabupaten Kota untuk membuat cadangan tangan, ini dalam rangka untuk memenuhi mungkin ada yang tidak termasuk KK miskin, tapi terdampak dari corona ini," ungkapnya.

Ia juga memerintahkan kepada seluruh Dinas Kesehatan untuk memperhatikan kebutuhan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan.

"Dan kepada rumah sakit swasta, jika ada pasien yang diduga terjangkit virus corona, walau pun belum positif, namun telah meninggal dunia, hendaknya berkoordinasi dengan dinas kesehatan, agar jenazahnya bisa diurus dengan baik," ungkapnya.

Dinas Kesehatan juga, jika sudah ada rapid test, agar segera menggunakan rapid test untuk tenaga medis, Pasien Dalam Pengawasan, baru ODP, dan pasien yang diduga terjangkit, dan keluarga-keluarga dari pasien PDP, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal," paparnya.

Ia juga mempersilakan kepada kepala desa, atau kepala dusun untuk dapat menggunakan dana desa dalam penanganan covid-19.

"Untuk Kadis dan Kadus, saya membolehkan untuk menggunakan dana desa tapi terukur dan bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Midji juga mempersilakan kepada RT dan RW untuk yang ingin mengisolasi wilayahnya masing-masing dalam pencegahan penularan covid-19.

"Untuk RT dan RW boleh mengisolasi wilayah masing-masing, dengan catatan kebutuhan warga dapat dipenuhi, baik dengan bantuan Kabupaten Kota, maupun gotong royong," terangnya.

"Mungkin dalam beberapa hari kedepan kita akan melakukan pembatasan di jalan tertentu, karena mengingat masyarakat kita masih belum disiplin dalam menjaga jarak, mencuci tangan, dan maupun menggunakan masker," pungkasnya.