Adrianus Asia Sidot Buka-bukaan soal Provinsi Kapuas Raya: Tak Ada di Prolegnas

Anggota DPR asal Kalbar, Adrianus Asia Sidot. Foto: Dok Hi!Pontianak

Hi!Pontianak - Anggota DPR asal Kalbar, Adrianus Asia Sidot, buka-bukaan soal rencana pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Ia pun menyayangkan komentar Ketua DPR Puan Maharani soal rencana pemekaran provinsi Kapuas Raya.

"Saya pesimis, sampai akhir masa jabatan anggota DPR periode ini, Pemekaran Kapuas Raya tidak akan terwujud. Dan saya menyayangkan komentar dari yang berkunjung kemarin, katanya nanti pulang dari sini mau diperjuangkan. Perjuangkan apanya? Masuk ke Prolegnas saja tidak ada rencana pemekaran Kapuas Raya ini. Jangan janji-janji lah, kami yang bertemu warga di daerah ini yang ditanyakan warga," kata Adri, yang berasal dari Partai Golkar, Rabu, 5 April 2023.

Ia menjelaskan, dalam proses pemekaran satu wilayah di DPR, dimulai dari pembahasan undang-undang. Namun sebelum menjadi undang-undang, harus masuk di daftar Prolegnas dulu. "RUU yang ada di daftar itu lah yang kita bahas. Kalau tidak ada di daftar prolegnas ya tentu tidak akan kita bahas. RUU Pemekaran Provinsi Kapuas Raya ini tidak ada dalam prolegnas," terang Adri.

Selama ini moratorium selalu menjadi alasan untuk menunda proses pemekaran provinsi baru. "Alasannya selalu moratorium. Tapi kenapa sekarang Papua malah masuk prolegnas untuk membahas pemekarannya," ujarnya.

"Mungkin karena pemerintah pusat memiliki banyak kepentingan dengan Papua, terutama sumber daya alamnya yang berlimpah. Sementara di kita, di Kalimantan Barat ini, sudah habis sumber daya alam kita dari dulu. Hutan kita sudah habis, mineral juga. Jadi pemerintah pusat tidak ada kepentingan dengan Kalbar. Asal tahu saja, di pemekaran Papua itu, yang jadi Sekda dan Kepala Dinasnya di provinsi baru itu saja tidak ada yang mau, apalagi staf-stafnya," papar Adri.

Karena itu, Adri kemudian menyarankan masyarakat untuk mengalihkan fokus pemekaran. "Kalau menurut saya sekarang kita dorong saja pemekaran kabupaten yang sudah mendesak ini. Toh tujuannya sama, mendekatkan pelayanan dan kesejahteraan. Ada Kabupaten Tayan, Sekayam, dan Sentarum di Kapuas Hulu. Mekarkan kabupaten saja dulu," sarannya.

Ia pun meminta agar wacana pemekaran Provinsi Kapuas Raya tidak dijadikan alat kampanye politik. "Setiap mau pemilu muncul wacana pemekaran Kapuas Raya. Tetapi ya sampai dipusat tidak ada masuk di prolegnas. Tahun ini saya rasa tidak akan dibahas (di DPR) soal pemekaran Provinsi Kapuas Raya," imbuhnya.