Airlangga Minta Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Dievaluasi untuk Cegah Inflasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai memimpin pertemuan dengan tim pengendali inflasi pusat di Qubu Resort, Kalimantan Barat. Foto: Cecilia Berutu/Hi!Pontianak

Hi!Pontianak - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meminta tarif batas atas tiket pesawat untuk segera dievaluasi.

Hal ini ia sampaikan usai bertemu dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Gubernur Kalimantan, Sutarmidji, di Qubu Resort, Jumat, 25 November 2022.

Airlangga menyampaikan, salah satu faktor besar penyebab inflasi adalah dari sektor transportasi. Meski sektor transportasi membaik sejalan dengan penanganan COVID-19, sehingga mobilitas penduduk mulai meningkat, namun tarif batas atas dari penerbangan, menurutnya, masih perlu dievaluasi.

"Pemerintah mencatat, salah satu inflasi yang keras kepala itu di sektor transportasi. Jadi kita akan menjaga sektor transportasi ini. Kementerian Perhubungan akan melihat, karena sektor terbesar adalah transportasi ini," kata dia.

"Memang sektor transportasi membaik, sejalan dengan penanganan COVID-19, sehingga mobilitas dari penduduk mulai meningkat, apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru, tetapi tarif batas atas dari penerbangan ini yang perlu kita evaluasi," imbuhnya.

Dalam agenda pertemuan tersebut, ada beberapa hal penting lainnya yang dibahas, terkait inflasi yang terjadi di Indonesia. Airlangga menyampaikan, ada beberapa komoditas yang berpotensi mengganggu inflasi, antara lain, bawang merah, daging ayam, telur ayam, tempe, beras, dan minyak goreng curah.

"Tadi dibahas terkait dengan koordinasi TPIP dan TPID di wilayah Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Maluku. Dalam rapat tadi dibahas beberapa komoditas yang potensi bisa mengganggu inflasi antara lain, bawang merah, daging ayam, telur ayam, tempe, beras, dan minyak goreng curah," ujar Airlangga.

Airlangga juga meminta pemerintah daerah menggunakan dana daerah, untuk mendukung logistik di beberapa daerah. Ia menilai, masalah inflasi dapat ditekan dengan cara perluasan kerja sama antar daerah, sarana prasarana terkait sentra produksi, badan pangan, operasi pasar, pangan murah, dan Bulog.

"Pemerintah meminta agar pemerintah daerah menggunakan dana daerah, terutama untuk mendukung logistik di beberapa daerah. Tadi dicek, ada beberapa yang belum menggunakan dana tersebut. TPPIP akan membuat surat, agar ini bisa dimanfaatkan, dan beberapa hal yang menjadi catatan, bahwa ke depan inflasi ini perlu ditangani secara lebih baik," lanjutnya.

"Kita akan mencatat, di bulan Desember nanti, agar pertumbuhan ekonomi negara kita bisa berkualitas. Itu bisa dicapai, kalau inflasinya bisa ditekan. Salah satu, tentu dengan perluasan kerja sama antar daerah, sarana prasarana terkait dengan sentra produksi, badan pangan, operasi pasar, pangan murah, juga Bulog," tukasnya.

Selain itu, Airlangga mengungkapkan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menekan harga BBM. Ia juga menuturkan, bantuan subsidi ongkos angkut dari APBD juga diperlukan, dan program-program masyarakat terutama tanaman pekarangan.

"Dicek, ada 14 provinsi di Indonesia yang belum menggunakan wajib belanja Perlinsos sebesar 2 persen dari DTU. TPID perlu melakukan pendampingan, bisa menggunakan 20 persen dana desa," tuturnya.

.