Aplikasi Sigap Kalbar Diluncurkan, Akses Informasi Agenda Kegiatan Lebih Mudah

Pj Sekda Kalbar, Samuel, didampingi Sekretaris Dinas Kominfo Kalbar, Zamroni, Ketua Komisi Informasi Kalbar dan Pimred Hi!Pontianak, meluncurkan aplikasi Sigap Kalbar. Foto: Dok Dinas Kominfo Kalbar

Hi!Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Agenda Pemerintah Pemprov Kalimantan Barat atau Sigap Kalbar, Senin, 22 November 2021.

Aplikasi berbasis android dan web ini, memudahkan masyarakat, khususnya para jurnalis, untuk mengakses informasi terkait kegiatan kepala daerah, DPRD Kalbar, dan perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemprov Kalbar.

Sekretaris Dinas Kominfo Kalbar, Zamroni, yang merupakan pengagas aplikasi ini, menjelaskan, aplikasi ini sudah bisa didownload di Playstore. "Aplikasi ini semangatnya adalah keterbukaan informasi untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi," katanya di sela acara peluncuran.

"Ini adalah komitmen yang tinggi dari Pemprov Kalbar untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih optimal," tambahnya.

Penjabat Sekda Kalbar, Samuel, saat meluncurkan aplikasi Sigap Kalbar, meminta kepada setiap perangkat daerah untuk aktif mengupdate kegiatan yang akan dan telah dilakukan. "Percuma kalau ada aplikasinya, tapi informasi di dalamnya tidak di-update. Masyarakat tidak akan mendapatkan manfaatnya. Jadi informasinya harus sering-sering diperbaharui," pesannya.

Birokrasi, kata dia, dituntut untuk melahirkan dan menciptakan beragam inovasi yang bisa mempercepat dan mempermudah pelayanan publik. Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan ditujukan guna mendukung efektifitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atau publik.

"Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, yang dapat menjanjikan efisiensi kecepatan penyampaian informasi dan mudah diakses oleh masyarakat," tambahnya.