BEM Untan Pontianak Cabut Pernyataan 'Tolak RUU PKS'

Konten Media Partner
27 September 2019 18:08 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
BEM Untan Pontianak mencabut pernyataan penolakan terhadap RUU PKS dalam forum klarifikasi yang dilaksanakan di Gedung Kuliah Bersama A, Jumat (27/9). Foto: Dok Hi!Pontianak
zoom-in-whitePerbesar
BEM Untan Pontianak mencabut pernyataan penolakan terhadap RUU PKS dalam forum klarifikasi yang dilaksanakan di Gedung Kuliah Bersama A, Jumat (27/9). Foto: Dok Hi!Pontianak
ADVERTISEMENT
Hi!Pontianak - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak mencabut nota kesepakatan terkait penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS). Sebelumnya, ada 8 tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi yang dilakukan di Kantor DPRD Kalbar, satu diantaranya adalah menolak RUU PKS.
ADVERTISEMENT
Penolakan RUU PKS ini mengundang kekecewaan dikalangan mahasiswa Untan Pontianak hingga akhirnya pernyataan penolakan tersebut dicabut. Dengan demikian, mahasiswa Untan Pontianak mendesak agar RUU PKS segera disahkan.
Menyikapi hal tersebut, BEM Untan Pontianak membuka forum klarifikasi yang dilaksanakan di Gedung Kuliah Bersama A, Jumat (27/9). Dialog tersebut dihadiri ratusan mahasiswa Untan Pontianak. Dari dialog itu pula akhirnya ditemukan titik temu.
Ratusan mahasiswa Untan Pontianak menghadiri forum klarifikasi yang dilaksanakan di Gedung Kuliah Bersama A, Jumat (27/9). Foto: Dok Hi!Pontianak
Presiden Mahasiswa BEM Untan Pontianak, Kaharudin membuat pernyataan untuk mencabut nota kesepakatan terhadap penolakan RUU PKS. "Saya bertanda tangan di bawah ini, Kaharudin, jabatan Presma BEM Untan. Sepakat mencabut pernyataan penolakan RUU PKS," katanya dalam forum tersebut.
Setelah pencabutan pernyataan tersebut, mahasiswa akan berkoordinasi untuk kembali melakukan unjuk rasa Gerakan 30 September di Kantor DPRD Kalbar.
ADVERTISEMENT
"Setelah ini kita akan satukan suara, berkoordinasi untuk melakukan aksi kembali pada 30 September ke gedung DPRD Kalbar," ungkap salah satu mahasiswa. (hp8)