Gubernur Kalbar Sutarmidji Temui Mahasiswa yang Demo, Nyatakan Tolak Omnibus Law

Konten Media Partner
9 Oktober 2020 12:56 WIB
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Gubernur Sutarmidji menemui mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Kalbar. Foto: Dok Hi!Pontianak
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur Sutarmidji menemui mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Kalbar. Foto: Dok Hi!Pontianak
ADVERTISEMENT
Gubernur Sutarmidji Temui Mahasiswa di Pontianak, Nyatakan Tolak Omnibus Law
ADVERTISEMENT
Hi!Pontianak - Sejumlah mahasiswa di Pontianak kembali melakukan aksi demo menolak RUU Cipta Kerja, Jumat (9/10). Kali ini mereka mendatangi kantor Gubernur Kalimantan Barat
Walau pun diguyur hujan, aksi demo tersebut berjalan kondisif. Gubernur Kalbar, Sutarmidji, turun langsung ke jalan, menemui mahasiswa untuk menerima aspirasi tersebut.
“Saya Gubernur Kalbar bersama elemen masyarakat, BEM se-Kalbar, serta para organisasi pekerja, dengan ini menyatakan menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law dan minta kepada Presiden mengeluarkan Perpu pencabutan Omnibus Law, UU Ciptakerja,” jelasnya di depan mahasiswa.
Gubernur Kalbar, Sutarmidji, menemui mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Kalbar. Foto: Dok Hi!Pontianak
Sutarmidji juga mengatakan, ia telah melakukan rapat tertutup bersama Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh Gubernur di Indonesia. Pada rapat tersebut, Midji mengaku telah nyampaikan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat di Kalbar untuk menolak UU Cipta Kerja tersebut kepada Presiden.
ADVERTISEMENT
“Menyikapi hal seluruh Indonesia ini, tadi dilakukan rapat koordinasi kepada Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh Gubernur, kebetulan Kalbar saya diberi kesempatan untuk berbicara, dari 5 Gubernur yang disuruh bicara yaitu Lampung, Jabar, Jateng, Kalbar, dan Sulsel,” papar Midji.

Kalbar Pilih Perppu

“Saya sampaikan kepada Presiden, saya harus menjaga iklim kondusif di Kalbar. Yang kedua saya menyerap aspirasi yang berkembang dari elemen kerja, elemen mahasiswa BEM, kemudian masyarakat Kalbar, karena UU ini sudah disahkan, pilihannya yaitu Perpu atau yudisial review. Itu prosedur untuk pembatalannya, maka saya sampaikan kepada Presiden, pilihan aspirasi dari Kalbar adalah Perpu,” ungkapnya.
Midji mengaku sebagai wakil rakyat di Kalbar, ia harus menjembatani aspirasi masyarakat di Kalbar kepada Pemerintah Pusat atau Presiden. Dalam rapat tertutup tersebut, ia telah memaparkan aspirasi masyarakat Kalbar.
ADVERTISEMENT
“Saya bilang aspirasi itu akan saya sampaikan dalam bentuk surat. Aspirasi apa pun yang datang dari mahasiswa, elemen pekerja sampaikan saja kepada beliau (Presiden), masalah isi dari rapat karena tertutup kami tidak boleh memberikan statemen dari rapat itu, karena isi rapat itu yang dapat menyampaikan ke publik Presiden,” ungkapnya.
Midji berharap suasana di Kalbar khususnya di Pontianak dapat berjalan kondusif, aman, dan damai.
“Intinya saya tak ingin ada kekisruhan di Kalbar, khususnya di Pontianak. Saya tidak mau ada korban dari yang demo. Sehingga Presiden sampaikan tadi, TNI Polri harus humanis mengayomi. Jadi aspirasi mahasiswa sudah saya sampaikan. Bahkan dia berpesan jaga kondisi kondusif,” tutupnya.