Gubernur Sutarmidji Tawarkan Ragam Kerja Sama di Forum BIMP-EAGA 2022

Gubernur Kalbar, Sutarmidji. Foto: Siti Annisa Aini/Hi!Pontianak

Hi!Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, menyampaikan beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan setingkat Gubernur/Kepala Daerah wilayah BIMP-EAGA, Jumat, 25 November 2022.

Sutarmidji mengatakan, Kalimantan Barat menawarkan beberapa kerja sama dalam bidang infrastruktur, listrik, industri, serta perdagangan. Dalam forum tersebut, hal lain yang dibahas adalah mengenai kemudahan regulasi kerja sama antar satu negara dengan negara lainnya.

"Kita menawarkan beberapa kerja sama dalam bidang infrastruktur, listrik, perdagangan. Beberapa kerja sama itu harus disampaikan lewat pusat. Kenapa tidak lokal dengan lokal juga? Kadang terbentur pada sistem pemerintahan, seperti Indonesia, kebijakan luar negeri itu tetap masih di pusat," kata Sutarmidji.

"Tadi dibicarakan bagaimana bisa ada regulasi kerja sama antarpemerintah daerah dengan pemerintah daerah dari satu negara. Ini yang sedang kita cari polanya, bagus idenya tapi kadang terbentur dengan sistem pemerintahan dari satu negara BIMP-EAGA dengan negara lain," sambungnya.

Sutarmidji mengatakan, dalam forum tersebut negara kawasan BIMP-EAGA sudah satu visi dan misi serta satu tujuan. Hanya sedang mencari cara bagaimana menarik investor dari luar negara ke kawasan BIMP-EAGA untuk mempercepat pertumbuhan wilayah masing-masing.

"Tapi pada prinsipnya yang dibicarakan itu sudah satu visi, satu misi, satu tujuan dan ada kesamaan dalam berbagai hal termasuk kebutuhan-kebutuhan itu. Tinggal bagaimana menarik investor dari luar ke negara ke kawasan satu dan yang lainnya, itu saja," ungkapnya.

Selain itu, Sutarmidji menyampaikan bahwa Memorandum of Understanding (MoU) antar pemerintah dari satu negara ke negara lainnya dapat dilakukan oleh pihak swasta. Hal ini karena kegiatan yang dilakukan dalam bentuk ekonomi seperti perdagangan, industri, hingga infrastruktur.

"MoU antar pemerintah daerah dari satu negara ke negara lain sebetulnya bisa dilakukan oleh swasta karena kegiatannya kan ekonomi, perdagangan, industri, infrastruktur. Itu bisa dilakukan oleh swasta sambil melihat dari sistem pemerintah masing-masing, memungkinkan atau tidak pemerintah daerahnya dengan pemerintah negara lain bekerja sama," paparnya.

Dalam forum tersebut, Sutarmidji juga menyarankan untuk menghilangkan berbagai hambatan kerja sama antar negara BIMP-EAGA dan mencari solusi agar hubungan perdagangan imbang dan tidak merugikan negara masing-masing.

"Kita ingin ada menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan. Contoh dari Kalbar ke Serawak, itu perdagangan masih banyak hambatan. Bagaimana cara mencari solusi-solusi ini. Ketika ada satu hal masalah dalam hubungan perdagangan, itu harus imbang, jangan ada berat sebelah. Ketimpangan itu merugikan Indonesia," ucapnya.

Pada forum pembahasan yang telah disampaikan, faktor lingkungan seperti ekonomi hijau merupakan hal penting yang perlu dibahas. Kalimantan Barat sendiri telah memulai langkahnya untuk menerapkan ekonomi hijau. Menurut Sutardmidji, ekonomi hijau menjadi hal yang menarik bagi suatu negara agar warga mendapatkan kenyamanan.

"Lingkungan yang paling penting adalah ekonomi hijau. Nah, Kalbar sudah mulai, Kaltim juga sudah. Ini yang menarik, ke depannya siapa yang bisa menguasai ekonomi hijau itu bisa menguasai dunia. Karena lingkungan ke depan itu sangat menentukan bagi kenyamanan hidup kita di muka bumi ini. Negara yang bisa menjaga lingkungannya dengan baik, maka banyak negara lain yang bergantung dengan dia," pungkasnya.