news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Kalimantan Barat Target Zero Pelanggaran Pemilu

Konten Media Partner
25 Maret 2019 22:44 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
ADVERTISEMENT
Bawaslu Kalbar dan DKPP menggelar media gathering di Pontianak, Senin (25/3). Foto: Teri Bulat
Hi!Pontianak - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan komunikasi 2 arah kepada awak media di Kota Pontianak, jelang Pemilihan Umum 2019, Senin (25/3), seputar fungsi serta kewenangannya.
ADVERTISEMENT
Menjelang 23 hari menuju pemilihan umum 2019, hingga kini di Kalimantan Barat belum ditemukan laporan dugaan pelanggaran etika menuju pemilu 2019. Kalimantan Barat menjadi 1 dari 3 daerah berstatus zero dari dugaan pelanggaran.
"Kami berharap, hingga selesai Pemilu 2019 nanti, Kalimantan Barat tetap jadi daerah yang bersih dari pelanggaran pemilu," ungkap Ruhermansyah, Ketua Bawaslu Kalbar.
Kalimantan Barat, kata dia, masuk pada urutan ke 24 sebagai daerah terbaik dalam pengawasan Pemilu. Dalam aspek pengawasan, Kalbar terhitung indeks mencapai 47,31 persen dengan status rawan sedang. Dengan adanya nilai indeks ini, nantinya dapat menjadi acuan dalam pencegahan dan pengawasan.
Kolaborasi tersebut digelar, agar terciptanya Pemilu yang berintegritas, dan akuntabel. Prof. Muhammad, anggota dari DKPP, memaparkan perihal potret penyelenggaraan Pemilu serta hal yang terkait dengan pelanggaran upaya penegakan kode etik pada saat Pemilu.
ADVERTISEMENT
DKPP nyatakan, akan memegang teguh prinsip asas penegakan Pemilu, menyorot patut atau tidak patutnya. "Selain mengawasi ketegakan kode etik, kita DKPP juga bertugas untuk lakukan dimensi evaluasi. Semoga Kalbar jadi daerah yang bebas dari masalah pelanggaran pemilu," ungkap Muhammad.
Pada pertemuan tersebut, DKPP juga menerangkan tentang syarat pemilihan demokrasi damai, seperti regulasi yang jelas dan tegas, peserta pemilu yang taat aturan, pemilih yang cerdas dan partisipatif, birokrasi netral, penyelenggara yang kompeten dan berintegritas, serta media yang independen juga berpengaruh dalam jalannya Pemilu damai.
Hingga saat ini, sudah mencapai 16.499 pengawas tempat pemungutan suara (TPS) yang sudah direkrut dan dilantik di Kalimantan Barat. Selain itu, Kalimantan Barat telah lakukan pemetaan daftar TPS yang rawan potensi pelanggaran, dengan skala rawan tinggi, sedang dan tidak rawan. (hp8)
ADVERTISEMENT