Kapolda Kalbar Sebut Tingkat Pemilih Capai 81,76 Persen

Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono saat memimpin video conference, di Polda Kalbar, Senin (22/4). Foto: Dok Hi!Pontianak

Hi!Pontianak - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Irjen Pol Didi Haryono, mengungkapkan, jumlah pemilih yang ikut pada Pemilu, 17 April 2019, mencapai 81,76 persen.

“Ini berkat upaya seluruh jajaran dalam mengelorakan warga masyarakat datang ke TPS. Polri dan TNI menjamin keamanan di TPS, Golput hanya sekitar 18%,” ungkap Didi, dalam keterangan resmi dari Humas Polda Kalbar, terkait kegiatan Video Converence (Vicon) Analisa dan Evaluasi Kamtibmas Pemilu 2019, di ruang Coffee Morning Mapolda Kalbar, yang diterima Hi!Pontianak, Selasa (23/4). Pada kegiatan itu, Didi juga didampingi oleh para pejabat utama polda Kalbar.

Didi mengatakan, situasi di Kalbar pasca Pemilu dalam kondisi aman dan terkendali, "Laporan hampir tidak ada. Walaupun ada riak kecil, namun bisa diatasi. Dijaga dan dipertahankan, selalu ingat bahwa aman itu adalah kebutuhan dasar kita semua, yang mengelolanya adalah sama-sama dengan stakeholder lainnya," kata Didi.

Kapolda juga memberi instruksi kepada para Kapolres di jajarannya, untuk mempertebal jumlah personel pengamanan surat suara di PPK. "Back up dengan personel Satgas Operasi Mantap Brata (OMB) terkait akan dilaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dan Pemungutan Suara Ulang (PSU)," kata Didi.

"Berikan arahan kepada anggota kita yang melakukan pengamanan di PPK, pastikan anggota paham apa tugasnya,” tambahnya.

Tercatat ada 17 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang harus diamankan kembali, menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dan pemungutan suara lanjutan (PSL) di Kalimantan Barat. "Wilayah Kalbar yang melaksanakan PSU dan PSL tersebut seperti di kabupaten Bengkayang terdapat 4 TPS, Sanggau ada 3 TPS, Kapuas Hulu 2 TPS, Sintang ada 4 TPS, Melawi ada 1 TPS, Landak ada 2 TPS, dan Ketapang ada 1 TPS.

Kapolda juga menekankan kepada para Kapolres di jajarannya, agar tetap menjaga situasi Kamtibmas. "Semua yang berpotensi menimbulkan gangguan, agar didata dan dipetakan, potensi kerawanan. Menjelang dilaksanakan PSU di 17 TPS pada 6 kabupaten dan 14 kecamatan, agar diatensi benar. Jangan sampai terjadi PSU lagi. Sebelum dimulai PSU, rapatkan dulu, peraturannya tetap sama dari jam 07.00 hingga 13.00. Cek A5 dan C6," ungkap Didi.

"Bagi PPK yang sudah selesai pleno, lakukan pengawalan dan pengamanan pengiriman hasilnya ke KPU Kota. Jangan lambat, untuk menghindari potensi terjadi kecurangan. Koordinasi dengan KPU Kota, untuk melakukan penerimaan dan backup pengamanannya," tegas Didi. (hp8)