KPPAD Kalbar Nilai Sistem Zonasi Mendadak

Alik A Rosyad, Komisioner KKPAD Kalbar. Foto: Dok Hi!Pontianak

Hi!Pontianak - Sistem Zonasi pada pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB), menimbulkan keluhan dan protes dari orang tua pendaftar. Sistem yang diterapkan tersebut, dirasa tidak adil dan mengabaikan hak anak untuk memilih sekolah yang diinginkannya.

Komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah KPPAD Kalbar, Alik R Rosyad, mengatakan sistem zonasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, memiliki konsekuensi dan prospek yang baik ke depannya. Namun, dalam hak anak, Alik mengatakan, ada dampak positif dan negatifnya.

"Tentunya ada hal yang tak bisa diterima dengan mudah, ketika anak sudah mati-matian belajar untuk mendapatkan sekolah favorit. Berarti kuncinya di pemerintah. Harus ada penyediaan sarana pendidikan yang murah dan mudah, agar semua anak mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan," kata Alik, kepada Hi!Pontianak, Kamis (27/6).

Namun, dalam hal ini, Alik juga mengatakan dengan sistem Zonasi PPDB juga memiliki dampak positif seperti kemudahan anak untuk pergi ke sekolah dengan jarak yang lebih dekat. Hal itu dapat mengeliminasi kejadian yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan atau tawuran sekolah. Selain itu juga dapat mengurangi calon pendaftaran titipan, karena sistem ini dilakukan dengan transparan.

Alik mengatakan, dari konsep yang sudah dirancang bagus ini, tentunya harus didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung, seperti pemerintah harus membangun sekolah dengan merata di seluruh daerah.

Selain itu dirinya memaparkan bahwa sebenarnya penerapan zonasi ini seharusnya tidak diterapkan secara mendadak. "Walaupun prospeknya bagus, inikan baru selesai ujian, langsung diterbitkan Permendikbud dengan (sistem) zonasi, sehingga dengan pola yang pertama kali jadi mendadak seperti ini. Orang tua juga jadi tidak paham untuk berstrategi, dalam artian memilih sekolah mana yang berpotensi anak ini diterima," ungkap Alik. (hp8)