Lagi, Kualitas Udara Kota Pontianak Masuk Kategori Tidak Sehat

Damkar bersama Satpol PP Kabupaten Ketapang memadamkan api di wilayah selatan Ketapang. Foto: Dok Damkar Ketapang

Hi!Pontianak - Kualitas udara Kota Pontianak, Kalimantan Barat kembali masuk kategori tidak sehat, Sabtu (7/9). Hal ini terpantau dari Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Kota Pontianak pada pukul 10.00 WIB mencapai angka 208,58 dalam parameter pm10.

Kondisi tersebut sejalan dengan munculnya titik-titik api sebanyak 483 hotspot yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Kondisi itupun mempengaruhi kualitas udara.

Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono mengungkapkan, mengenai kedatangan Presiden Joko Widodo ke Pontianak untuk memberikan motivasi agar Kalbar menjadi darah yang semakin baik.

"Pergub kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar dijadikan satu landasan untuk ditindaklanjuti di lapangan," ujar Didi.

Tercatat terdapat 56 tersangka dari 25 laporan terkait dengan karhutla di Kalbar. Kabut asap yang terjadi akibat karhutla bahkan menganggu transportasi udara hingga berdampak pada kesehatan.

"Oleh karena itu, upaya masif yang dilakukan seharusnya adalah pencegahan untuk tidak terjadi karhutla," ungkap Didi.

Satgas karhutla melakukan waterbooming. Foto: Daddy Cavalero

Kepala Biro Operasional Polda Kalbar, Kombes Pol Jayadi mengatakan, dalam 4 hari terakhir titik api di Kalbar mendekati 3.500 hotspot. Jumlah tersebut sudah merata di seluruh kabupaten di Kalbar.

"Polda Kalbar sudah melaksanakan patroli udara dan perlu dilakukan langkah yang tepat, yaitu Forkopimda telah melaksanakan rapat kecil," kata dia.

"Satgas yang sudah dibentuk, yaitu satgas gabungan hingga hari ini masih bekerja di lapangan dan satgas lain pun masih bekerja di lapangan. Namun, tidak terlalu berdampak pada perubahan yang signifikan," sambung Jayadi.

Sementara itu, Danlanud Supadio, Marsekal Pertama (Marsma) TNI Palito Sitorus menambahkan, water boombing tidak efektif dalam penanggulangan karhutla. Pada 2015, pernyataan tersebut pernah disebutkan jika tanah gambut tidak efektif dilakukan water booming.

Penanggulangan yang dinilai efektif adalah pemadaman yang dilakukan lewat darat. Namun, kondisi tersebut juga sulit dilakukan bila tidak ada sumber air atau akses ke lokasi kebakaran. Sehingga yang paling tepat dilakukan untuk jangka panjang adalah pencegahan.

Dalam video conference penanggulangan bencana karhutla Kalbar tahun 2019, disepakati bahwa satgas dijajaran bekerja dengan optimal dan pemerintah provinsi mendukung pemerintah kabupaten atau kota. Bupati akan mengundang pemegang hak konsesi di masing-masing kabupaten serta memeriksa lebih lanjut terhadap lahan konsesi yang terdeteksi hotspot.

Bupati secara tegas akan menerapkan sanksi tegas kepada korporasi yang lahannya terbakar, baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Proses penegakan hukum akan ditegakkan sesuai dengan otoritas yang dimiliki instansi terkait. Bupati memberikan sanksi administrasi, Kapolres memberikan sanksi pidana dan apabila memungkinkan, pemda akan melakukan gugatan perdata. (hp8)