Penanganan Rabies di Kalbar Sampai ke Perbatasan Indonesia-Malaysia

Sekda Kalbar, AL Leysandri menandatangai Pencanangan Gerakan Vaksinasi Rabies Massal (VARMAS) se-Kalbar 2019 yang dipusatkan di Area Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong. Foto: Dok Humas Pemprov Kalbar

Hi!Pontianak - Bahaya penyebaran penyakit Rabies di Kalimantan Barat semakin mengkhawatirkan. Kasus penyebaran penyakit rabies ini terjadi hampir di seluruh kabupaten dan kota di Kalbar, kecuali Kota Pontianak.

Ketua Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Kalimantan Barat, Nur Hidayatullah, mengungkapkan, pada 2018 tercatat 3.584 kasus rabies yang terjadi di Kalimantan Barat. Sedangkan, tahun 2019 telah terjadi 1.881 orang terjangkit rabie di Kalbar, 1.010 diantaranya adalah laki-laki.

Pemerintah Provinsi Kalbar bersama Wadah Tim Koordinasi Pengendalain Rabies Provinsi Kalbar menggelar Kegiatan Pencanangan Gerakan Vaksinasi Rabies Massal (VARMAS) se-Kalbar 2019 yang dipusatkan di Area Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Selasa (24/9).

Kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari mulai tanggal 24 sampai 25 September 2019. Bekerjasama dengan Pemkab Sanggau, yang juga mendapat dukungan langsung dari PDHI cabang Kalbar.

Menurut Sekda Kalbar, AL Leysandri, Rabies atau yang dikenal sebagai ‘penyakit anjing gila’ merupakan salah satu wabah penyakit hewan menular strategis.

Pencanangan Gerakan Vaksinasi Rabies Massal (VARMAS) se-Kalbar 2019 yang dipusatkan di Area Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong. Foto: Dok Humas Pemprov Kalbar

"Sampai saat ini rabies dilaporkan sudah menyebar ke 13 dari 14 kabupaten dan kota atau 70 dari 141 wilayah Kecamatan se Kalbar, kecuali Kota Pontianak yang masih dinyatakan bebas," kata AL Leysandri saat Pencanangan Gerakan Vaksinasi Rabies Massal di Area Pos Lintas Batas Negara Entikong.

Melalui wadah kerjasama bilateral Kelompok Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia lndonesia, telah dirumuskan langkah bersama yang efektif untuk mengendalikan dan menekan wabah rabies yang terjadi di kedua wilayah negara yang saling berbatasan. Rumusan tersebut yakni melaksanakan vaksinasi rabies bersama dan pemusnahan hewan penular rabies liar atau tidak bertuan.

"Saya minta para Bupati dan Wali Kota dapat segera membentuk Tikor di masing-masing wilayahnya dan mendorong peningkatan dukungan pembiayaan bersumber dari APBD masing-masing. Agar dengan kelembagaan yang jelas dan disertai pembiayaan yang memadai koordinasi, kolaborasi dan kerjasama operasional Pengedalian wabah rabies di masing-masing kabupaten dan kota dan kedepannya diharapkan semakin efektif," tutup Leysandri. (hp4)