News
·
31 Maret 2021 13:29

Polisi Periksa Mantan Bupati Bengkayang soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Gereja

Konten ini diproduksi oleh Hi Pontianak
Polisi Periksa Mantan Bupati Bengkayang soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Gereja (15893)
Pembangunan Gereja PIBI Center Bengkayang. Foto: M.Zain/Hi!Pontianak
Hi!Bengkayang - Satuan Reskrim Polres Bengkayang saat ini sedang mendalami dugaan kasus korupsi dana hibah Pemkab Bengkayang, untuk pembangunan Gereja PIBI Center Bengkayang.
ADVERTISEMENT
Kasat Reskrim Polres Bengkayang, AKP Antonius Trias Kuncorojati menjelaskan, pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi termasuk mantan Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot.
"Yang sudah kita periksa ahli teknik dari Untan, tinggal menunggu BA dari hasil cek fisik bangunan. Kemudian dari pihak Pemda Bengkayang, saksi-saksi, termasuk pemilik toko yang barang barangnya dibeli pihak terkait. Mantan Bupati (Suryadman Gidot) juga sudah, kemarin anggota saya ke Pontianak, sekaligus memeriksanya," jelasnya kepada Hi!Pontianak, Rabu, 31 Maret 2021.
Saat diperiksa, kata Antonius, yang bersangkutan mengaku tidak tahu-menahu soal dana hibah tersebut. Ia mengaku hanya menandatangani berkasnya saja.
"Mantan Bupati sih mengakunya tidak tahu. Alasannya, dia tinggal tanda tangan surat-surat yang sudah diperiksa sebelumnya (tahapan analisa proposal)," ungkap Antonius.
ADVERTISEMENT
Antonius menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana. "Dari hasil pemeriksaan diduga memang ada penyalahgunaan dana. Sehingga kami akan tetap mendalaminya dengan memeriksa saksi lainnya, seperti dari BPKAD dan panitianya. Jika sudah memiliki alat bukti yang lengkap, akan kita naikkan ketingkat penyidikan," tambahnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, total dana hibah yang digelontorkan Pemkab Bengkayang pada tahun 2016 dan 2019 untuk pembangunan gereja tersebut lebih dari Rp 4 miliar. Masing-masing pada tahun 2016 sebesar Rp 1,096 miliar, kemudian pada tahun 2019 sebesar Rp 3 miliar.
Antonius menjelaskan, pada tahun 2019 panitia pembangunan gereja mengajukan proposal dengan jumlah dana sebesar Rp 3,9 miliar untuk 16 item pekerjaan. Dan yang disetujui hanya Rp 20 juta. Namun di Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tiba-tiba menjadi Rp 3 miliar lebih.
ADVERTISEMENT
"Jadi DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) yang di ACC sekitar Rp 20 juta saja. Namun di NPHD kembali menjadi Rp 3 miliar. Dugaan dugaan inilah yang kita periksa untuk menemukan upaya melawan hukumnya," jelasnya.
Selain dana hibah tahun 2019, Antonius menambahkan, selanjutnya juga akan mendalami dugaan korupsi dana hibah yang digelontorkan pada tahun 2016.
"Karena dana di tahun 2016 ini tidak melalui tahapan yang ada, tidak ada DPA, tidak ada SK penerima hibah, NPHD juga belum ada atau belum diserahkan, tiba-tiba sudah dibayarkan," pungkas Antonius.