RAPBD Kalbar 2023 Masih Diprioritaskan untuk Pembangunan Infrastruktur

Gubernur Kalbar menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS di DPRD Provinsi Kalbar. Foto: Lydia Salsabilla/Hi!Pontianak

Hi!Pontianak - Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2023 Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan.

Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan, mengatakan anggaran RAPBD 2023 masih difokuskan untuk infrastruktur dan pendidikan.

"Untuk RAPBD tahun mendatang, pertama itu fokusnya infrastruktur. Targetnya di akhir pimpinan kami, infrastruktur bisa 80 persen dalam keadaan baik. Pada saat kami masuk (menjabat) sekitar 40 persen kondisinya. Baiknya sekarang (infrastruktur) sudah mencapai di angka 69 persen atau 70 persen, target kami di atas 80 persen," ungkap Ria Norsan usai melakukan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS di DPRD Provinsi Kalbar, Selasa, 16 Agustus 2022.

Selain infrastruktur, rencananya anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membangun fasilitas sosial sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan di Kalbar. Pihaknya juga akan membuat rancangan anggaran untuk perbaikan sekolah-sekolah di tingkat kabupaten atau kota.

"Selain infrastruktur kita juga fokus kepada pendidikan dan kesehatan. Kesehatan kita dibeberapa tempat sudah laksanakan dan pembangunan rumah sakit sudah selesai tinggal pemenuhan pendidikan," kata dia.

"Membangun rumah sekolah yang belum ada sekolahnya. Misalnya salah satu di Nanga Pinoh, ada beberapa tempat yang jaraknya jauh masyarakat untuk pergi sekolah. Nah kita bangun di situ," sambungnya.

Wakil DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suriansyah, menyampaikan terkait RAPBD 2023 pembangunan infrastruktur akan mendapatkan lebih 27 persen dari anggaran APBD. Sementara pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, sedangkan yang lainnya merata.

Penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS di DPRD Provinsi Kalbar. Foto: Lydia Salsabilla/Hi!Pontianak

"Untuk masalah bidang pendidikan masih sesuai dengan undang-undang. Memang kalau dibilang cukup, ya kurang karena memang masih banyak ketertinggalan apalagi IPM kita masih rendah tetapi untuk mengejar IPM itu tidak serta merta dengan menambah waktu lama belajar siswa itu bisa meningkatkan IPM. Karena IPM dilihat dari pendidikan warga yang berusia 25 tahun ke atas," jelasnya.

Menurut Suriansyah, untuk meningkatkan IPM Kalbar, membangun pusat-pusat pelaksanaan pendidikan akan menjadi salah satu solusi.

"Jadi ketika untuk menaikkan itu segera mungkin yang perlu dilakukan adalah membantu PKBM yang merupakan tanggung jawab kabupaten dan kota. Jadi pemerintah provinsi hendaknya bisa memberi bantuan kepada PKBM untuk menyelenggarakan pendidikan paket A, B, dan C lebih banyak lagi peserta didiknya," tuturnya.

Di sisi lain sejumlah asumsi-asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi sudah disampaikan dan menjadi target pemerintah. Menurut dia, untuk usulan pendapatan daerah mengacu kepada proyeksi pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diusulkan dari 5,3 sampai 5,7 persen dari angka tahun sebelumnya. Suriansyah mengaku optimistis mencapai target tersebut.

"Kalau kondisi perekonomian negara kemungkinan tercapai, cuman tantangannya kondisi global yang lebih menantang karena masih terjadi krisis diluar negeri yang kemungkinan berimbas ke dalam negeri. Tapi kalau untuk ekonomi makro nasional insyaallah tercapai. Walaupun lebih rendah sedikit dari pertumbuhan ekonomi nasional," pungkasnya.