RAPBD Kalbar Tahun 2022 Sebesar RP 6,6 Triliun

Gubernur Kalbar, Sutarmidji. Foto: Adpim Pemprov Kalbar

Hi!Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyepakati RAPBD Kalbar pada tahun 2022 sebesar Rp 6,6 triliun, dengan anggaran pendapatan sebesar Rp 6,4 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji, dalam kegiatan Nota Penjelasan terhadap Rancangan APBD Provinsi Kalbar Tahun 2022 rapat paripurna dengan DPRD Provinsi Kalbar, Rabu, 15 September 2022.

"Untuk tahun 2022, anggaran pendapatan sebesar Rp 6,4 triliun lebih, yang terdiri dari PAD sebesar Rp 2,6 triliun lebih, dana transferan daerah sebesar Rp 3,7 triliun lebih, dan pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 47 miliar," ungkap Sutarmidji.

Untuk sisi belanja, secara keseluruhan pada alokasi belanja daerah dari APBD tahun anggaran 2022, sebesar Rp 6,6 Triliun. Sedangkan dari sisi pembiayaan daerah sebesar Rp 231 miliar lebih.

"Pembiayaan daerah sebesar Rp 231 miliar lebih, yang bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2021. Sedangkan biaya pengeluaran penyertaan modal sebesar Rp 50 miliar," ujarnya.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2022 berpedoman kepada kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara tahun anggaran 2022, juga bepedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022, di dalamnya mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, anggaran kesehatan 10 persen dan anggaran infrastruktur sebesar 40 persen, dengan formulasi perhitungan tertentu.

"Sedangkan Pemerintah Provinsi Kalbar mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 37,3 persen, anggaran kesehatan 10 persen, anggaran infrastruktur sebesar 45,65 persen dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2022," katanya.

Pada kesempatan itu, ia menambahkan, untuk pembangunan RSUD Soedarso akan selesai tahun ini, dan infrastruktur jalan akan dikerjakan secepat mungkin, sebelum masa jabatannya selesai.

"Insya Allah RSUD Soedarso tahun ini selesai, dan 28 januari 2022 akan diresmikan. Kemudian usulan infrastruktur jalan Rasau akan dikerjakan tahun 2022, untuk usulan jalan Sukadana-Teluk Batang, Sukadana-Sungai Kelik, dan Sukadana-Siduk yang diusulkan sebagai jalan negara, sampai saat ini tidak ada keputusan. Maka saya putuskan untuk diambil alih oleh Pemprov Kalbar, karena kondisinya sudah tidak nyaman, dan tahun 2022 kita akan prioritaskan penanganan jalan tersebut," ungkapnya.

Ia menambahkan, untuk pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Kapuas Hulu, juga akan dimasukkan ke tahun anggaran 2022.

"Kemudian untuk infrastruktur jalan di Air Upas, menuju jalan Marau, jalan Tanjung menuju jalan Sukamara, dan beberapa jalan di kabupaten Ketapang, Sintang, Sekadau, Sanggau dan Kapuas Hulu, akan diprioritaskan di tahun 2022. Mudah-mudahan di tahun 2022-2023 capaian jalan provinsi yang mantap akan diselesaikan, sebelum masa jabatan saya dan pak wakil gubernur berakhir," harapannya.