Wakil Ketua Komisi II DPRD Dorong Pemkot Pontianak Miliki Data Mandiri

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, saat rapat bersama BAppeda Kota Pontianak. Foto: Dok Hi!Pontianak

Hi!Pontianak - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, mendorong Pemerintah Kota Pontianak untuk memiliki data mandiri, sehingga tidak tergantung pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

Hal tersebut disampaikannya pada rapat yang membahas terkait kebijakan umum APBD, dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS APBD kota Pontianak tahun anggaran 2021 dengan Bappeda, pada Senin (10/8).

“Ketika bicara angka kemiskinan Kota Pontianak yang saat ini di angka 4,90 persen, maka bila diliat di lapangan yang paling berdampak adalah kaum perempuan. Ini diliat dari antrean panjang bantuan COVID-19, kemudian antrean gas LPG 3 kilogram. Pemerintah perlu memperhatikan program pemberdayaan perempuan, sehingga perempuan yang terdampak ketika situasi ekonomi seperti ini, mereka tidak hanya berharap kepada seputar kerjaan pembantu rumah tangga, pelayan restoran, tukang cuci piring di restoran, atau SPG,” jelas Bebby.

Bebby berharap kebijakan umum APBD dapat memprioritaskan program pemberdayaan perempuan. Foto: Dok Hi!Pontianak

Maka dari itu, Bebby berharap Pemkot Pontianak dapat memiliki data mandiri, agar semua dapat terkoneksi secara baik dan berfungsi maksimal.

“Pemkot Pontianak belum mempunyai data mandiri, masih tergantung dengan data BPS, sehingga bantuan yang disampaikan melalui dana APBN dan APBD tidak tepat sasaran. Menjadi keinginan kita, Kota Pontianak punya data mandiri. Sehingga ke depan semua terkoneksi secara baik melalui KTP chip kartu ini berfungsi maksimal, satu untuk semua data kependudukan si pemilik,” pungkasnya.