BIMTEK PENILAIAN RISIKO, UPAYA PEMKOT BANDUNG RAIH WTP

Untuk mengembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Inspektorat Kota Bandung kembali menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Risiko Perangkat Daerah tingkat Kota Bandung di Auditorium Rosada Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Rabu,( 16/5/2018).

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandung Dadang Supriatna mengingatkan penerapan SPIP merupakan tanggung jawab bersama mulai dari level pimpinan sampai dengan jajaran staf.

"Kita harus melaksanakan pengendalian, penilaian risiko, pengendalian informasi dan komunikasi serta pemantauan dan pengendalian intern. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama," ujar Dadang di sela-sela Bimtek.

Dadang menjelaskan, SPIP mempunyai lima langkah yang harus dilaksanakan agar mendapatkan nilai Wajib Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kelimanya yaitu knowing (pemahaman), mapping (pemetaan), norming (pembangunan infrastruktur), forming (pembentukan), dan performing (peningkatan kinerja).

"Kita baru sampai di proses kedua atau mapping. Kita masih di level angka 1,75 dan masih harus mengejar minimal sampai angka 3 agar bisa WTP," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Pembantu Wilayah 1, Hendrawan Setya mengungkapkan, kegiatan SPIP merupakan salah satu upaya Pemkot Bandung meraih WTP di tahun 2018.

"Kegiatan ini sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, untuk meraih WTP di tahun 2018. Ini dapat mengakselerasi kinerja satgas SPIP di semua level di lingkungan Pemkot Bandung," papar Hendrawan.

Menurutnya, Bimtek SPIP juga sebagai upaya penyebaran informasi untuk pembinaan SPIP dan peningkatan sumber daya manusia dalam pengendalian keuangan negara yang akuntabel.

"Salah satu syarat WTP adalah meningkatkan maturitas SPIP pada angka 3. Sedangkan saat ini masih di angka 1,75. Sehingga perlu kerja keras agar bisa mencapai WTP di angka 3," jelas Hendrawan.

Dalam acara Bimtek ini turut hadir Assisten Pemerintahan dan Kesra sekaligus Plt Inspektorat, Kamalia Purbani, Assiten Admistrasi Umum, Evi S. Shaleha serta Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat sebagai narasumber. Selain itu hadir juga sejumlah perwakilan SKPD di lingkungan Pemkot Bandung.

KABAG HUMAS SETDA KOTA BANDUNG