Pemkot Bandung Optimis Capai 100% MCP Korsupgah KPK Di November

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung optimis memperoleh hasil maksimal pada realisasi Monitoring Center Of Prevention (MCP) Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait progres program pencegahan korupsi di Kota Bandung.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengikuti rapat koordinasi MCP Program Korsupgah KPK di Bandung Command Center, Balai Kota Bandung, Rabu 14 Oktober 2020.

Ema menilai, Pemkot Bandung bisa memenuhi beberapa substansi yang disampaikan oleh Korsupgah KPK.

“Optimis Pemkot Bandung bisa memberikan hasil yang maksimal tahun ini. Karena dalam hasil diskusi tadi, banyak data-data atau evidence-evidence yang memang belum diunggah. Padahal evidencenya sudah ada,” kata Ema.

Pada kesempatan tersebut hadir pula sejumlah perangkat Daerah terkait, yakni Inspektorat, BPKA, BKPP, Bappelitbang, DPMPTSP, Diskominfo, BPPD, BPBJ dan Bagian Orpad Kota Bandung.

Ema menjelaskan, ada beberapa substansi utama yang dilakukan evaluasi pada pembahasan tersebut.

“Hal yang menjadi pembahasan yaitu mengenai perencanaan, penganggaran, Kemudian juga mengenai manajemen ASN, manajemen aset, mengenai perijinan APIP. Termasuk mengenai pendapatan, khususnya pajak daerah dan kemudian pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.

Berbeda dengan tahun sebelumnya nilai yang diperoleh oleh Pemkot Bandung pada tahun ini sementara masih dibawah 50%.

Untuk itu, Ema pun mendorong optimalisasi koordinasi dengan seluruh perangkat daerah untuk mengakomodir masukan yang disampaikan KPK pada rapat itu.

“Tidak ada persoalan besar. Hitungan kami, minggu depan presentase akan terjadi akselerasi yang cukup signifikan. Walaupun belum mencapai target 100%,” akunya.

Di luar itu, Ema pun mengaku senang Pemkot Bandung pada tahun 2021 akan mendapatkan Dana Insentif Daera (DID) dari Pemerintah Pusat. Hal itu didapat dari hasil yang diraih Pemkot Bandung pada tahun lalu meraih peringkat pertama se-Jawa Barat.

“Insyaallah, dampak dari predikat tersebut di Tahun Anggaran 2021 kita akan mendapatkan tambahan DID. Jumlahnya berapa? Kita tidak tahu karena yang menentukan pemerintah pusat,” ujarnya. (dan)**