Dosen Unismuh dan UiTM Malaysia Bahas Etika dan Kebijakan Wisatawan

KABAR UNISMUH, MAKASSAR — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar bekerja sama dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia menyelenggarakan webinar internasional bertajuk “Tourism Policy: Rights and Responsibilities of Malaysian and Indonesian Travellers”, Kamis, 12 Juni 2025.

Kegiatan ini digelar secara daring melalui platform Zoom dan diikuti ratusan peserta dari kalangan akademisi dan mahasiswa kedua negara.

Webinar menghadirkan dua narasumber, yakni Azwin Aksan, dosen senior dari Faculty of Hotel and Tourism Management UiTM Malaysia, serta Rusliadi, S.Sos., M.A.P., dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Unismuh Makassar. Kegiatan ini dipandu oleh Widia Astuti sebagai moderator.

Dalam paparannya, Rusliadi menjelaskan bahwa sektor pariwisata saat ini menuntut kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. “Kegiatan ini membahas kebijakan pariwisata di Indonesia dan Malaysia, dengan menekankan hak serta kewajiban wisatawan dalam menjaga etika berwisata dan kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Para narasumber juga menekankan pentingnya literasi wisatawan agar tidak hanya menjadi penikmat destinasi, tetapi juga turut menjaga nilai-nilai lokal dan menghormati budaya masyarakat setempat. Dalam konteks kebijakan publik, aspek tanggung jawab ini menjadi elemen penting dalam menciptakan pariwisata yang inklusif dan berdaya saing.

Dekan FISIP Unismuh Makassar, Dr Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari langkah konkret memperkuat jaringan kolaborasi internasional. “Kami mengapresiasi terselenggaranya webinar ini sebagai bentuk komitmen memperluas kerja sama akademik antara Unismuh Makassar dan UiTM Melaka,” ujarnya.

Webinar ini merupakan hasil kolaborasi antara FISIP Unismuh Makassar dan Digital Government and Public Ethics Center (DG-PEC), yang selama ini aktif mendorong kajian lintas negara di bidang etika dan kebijakan publik. Kegiatan ini juga mencerminkan komitmen kedua institusi untuk mengembangkan keilmuan kepariwisataan yang adaptif terhadap dinamika global.