News
·
14 Januari 2021 5:54

Persaingan Antara Kekuasaan Negara, HAM, dan Demokrasi di KM 50

Konten ini diproduksi oleh Ibnu Mansyur
Persaingan Antara  Kekuasaan Negara, HAM, dan Demokrasi di KM 50 (120036)
Foto: Aprillio Akbar/ANTARA
Pada Jum’at 8 Januari 2020, Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) telah menyampaikan rilis hasil penyelidikan peristiwa yang dikenal oleh publik sebagai peristiwa “KM 50” yang telah menewaskan enam orang anggota laskar Front Pembela Islam (FPI). Hasil dari penyelidikan tersebut menyatakanbahwa terdapat pelanggaran HAM dengan indikasi adanya pembunuhan yang terjadi diluar hukum (unlawfull killing) yang dilakukan oleh kepolisian terhadap empat dari enam orang yang tewas. Fakta dari hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut kembali menambah daftar hitam pelanggaran terhadap penegakkan HAM di Republik ini, bahwa kembali melalui aparatusnya, negara telah melakukan pelanggaran HAM terhadap warganya sendiri.
ADVERTISEMENT
Tidak hanya di Indonesia, tindakan unlawfull killing oleh negara melalui aparatusnya juga terjadi di Amerika Serikat pada Mei 2020, yakni kematian George Floyd di tangan aparat kepolisian Minneapolis. Sebuah video amatir memperlihatkan Floyd sedang dalam posisi telungkup di aspal dan kemudian seorang anggota polisi menindih leher Floyd menggunakan lutut. Pada rekaman video amatir tersebut, terekam pula Floyd sempat berteriak mengatakan “Saya tidak bisa bernafas” sebelum tidak bergerak dan akhirnya meninggal. Kejadian ini memicu demonstrasi besar-besaran di Amerika Serikat serta mandapat kecaman dari dunia Internasional. Dari dua contoh kasus di atas terdapat persamaan, yaitu kedua kasus dilakukan di negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini menandakan bahwa sistem demokrasi di sebuah negara tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM. Kekerasan yang menjadi salah satu instrumen untuk melanggar HAM ternyata dimonopoli oleh negera. Oleh karena itu, sekalipun demokrasi dianggap sebagai sebuah sistem yang menjunjung tinggi HAM, nyatanya tidak mampu menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran.
ADVERTISEMENT
Mengutip pemikiran dari Max Weberbahwa “Negara adalah suatu masyarkat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah ”. Dalam teori kontrak sosial, sebuah teori yang menjelaskan pembentukan negara melalui kontrak sosial antara masyarakat, Thomas Hobbes memiliki pemikiran bahwa “Covenant without the sword are but words and of no strength to secure a man at all ”. Jika sebuah kekuasaan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengamankan, manusia akan mengandalkan secara sah kekuatan mereka dan terjadilah kondisi anarki di dalam suatu negara. Melalui kedua pemikiran tersebut, negara memiliki kekuasaan untuk melakukan kekerasan guna mendapat kepatuhan masyarakatnya dengan tujuan menciptakan ketertiban umum. Kekuasaan kekerasan harus dibatasi untuk menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warganegara.
ADVERTISEMENT
Meski kasus KM 50 dan kematian Floyd merupakan contoh dari praktik unlawfull killing, keduanya memiliki akar permasalahan yang berbeda. Pada kasus Floyd, persoalan rasisme yang telah menjadi pekerjaan rumah di Amerika Serikat sejak lama merupakan inti dari masalahnya, sedangkan dalam kasus FPI, masalah muncul karena dinilai adanya persaingan politik antara FPI dan Negara melalui pemerintah yang saat ini berkuasa. Persaingan tersebut semakin memanas pasca Pemilu 2019. Ditambah lagi, baru-baru ini,pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri melarang kegiatan dan penggunaan atribut serta simbol FPI di wilayah hukum Republik Indonesia.
Hal tersebut memicu pertanyaan mengapa negara bersaing dengan Organisasi Masyarakat (Ormas)? Dalam suatu sistem yang demokratis, jalannya pemerintahan membutuhkan sebuah atau sekumpulan partai oposisi yang kuat untuk melakukan fungsi pengawasan (check and balance) guna menghindari pemerintahan yang semena-mena. Sayangnya, hal ini tidak dapatkan dalam masa pemerintahan Indonesia saat ini. Pihak oposisi seakan absen, partai yang digadang-gadang akan menjadi oposisi yang kuat justru bergabung ke dalam pemerintahan.
ADVERTISEMENT
Kekosongan kelompok oposisi kemudian diisi oleh FPI yang dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab sebagai organisasi ‘gerakan sosial’. Anthony Giddens menjelaskan bahwa gerakan Sosial merupajan upaya kolektif demi menggapai terwujudnya kepentingan bersama dengan cara tindakan kolektif (collective action) dan memosisikan diri sebagai gerakan yang berada di luar pemerintahan . Orang-orang di luar pemerintahan yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah menilai FPI dan Habib Rizieq sebagai simbol perlawanan terhadap rezim. Kekosongan partai oposisi yang kuat dan simbol perlawanan bergeser ke Petamburan menghasilkan Pemerintah vis-à-vis FPI.
Dalam demokrasi, persaingan sejatinya adalah hal yang lumrah. Meminjam dari pemikiran dari Larry Diamond, Juan Linz, dan Seymour M. Lipset yang menyatakan bahwa terdapat tiga syarat esensial dalam demokrasi, yaitu adanya persaingan yang beramakna dan ekstensif di antara individu atau kelompok yang terorganisir secara berkala dan tidak menggunakan kekerasan, adanya tingkat partisipasi politik yang sangat inklusif dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, setidaknya melalui pemilihan umum yang teratur dan adil, serta tingkat kebebasan sipil dan politik, kebebasan ekspresi, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi harus memadai untuk memastikan integritas persaingan dan partisipasi politik . Indikasi yang diungkap oleh Komnas HAM dengan adanya unlawfull killing yang dilakukan oleh kepolisan terhadap empat dari enam orang yang tewas membuktikan bahwa adanya penggunaan kekerasan dalam persaingan ini, dan ini merupakan tanda bahwa demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
ADVERTISEMENT
Presiden selaku kepala negara harus melakukan sesuatu dengan kekuasaannya. Pertama, usut tuntas peristiwa peristiwa KM 50 agar korban mendapatkan keadilan dan tidak menjadi preseden yang buruk penegakkan HAM di Republik ini. Kedua, mengapa Presiden tidak mengajak pihak FPI untuk berdialog dan bermusyawarah untuk mendengar masukan-masukan mereka? Bukankah berdialog dan bermusyawarah adalah bentuk demokrasi yang kita klaim sebagai “demokrasi ala Indonesia”? Saya pikir ini adalah jalan yang bijak untuk menghindari jatuhnya kembali korban jiwa dan negara hadir untuk melindungi hak asasi dari setiap warganya.