Dibalik Tirai Konflik: Analisis Geopolitik Kelompok Bersenjata di Papua

Ica Clodia Br Tarigan
Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Mulawarman
Konten dari Pengguna
8 Mei 2024 12:45 WIB
·
waktu baca 6 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Ica Clodia Br Tarigan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Papua adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terletak di pulau Nugini bagian barat atau west New Guinea. Papua yang sangat kaya akan sumber daya alam dan hal ini telah menjadikan Papua sebagai pusat perhatian masyarakat Indonesia bahkan sampai kancah internasional. Namun serangkaian konflik masih berlangsung hingga kini yang menyebabkan ketidakstabilan keamanan di wilayah Papua. Konflik tersebut adalah konflik bersenjata yang berkepanjangan antara pemerintah Indonesia dengan sebagian masyarakat Papua yang mendukung kemerdekaan untuk wilayah mereka. Pada 5 April 2024, TNI menggunakan kembali istilah Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan tidak lagi memakai sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KST) untuk merujuk kelompok pro-kemerdekaan Papua Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), namun pihak Polri masih menggunakan sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Konflik antara pemerintah Indonesia dan pihak OPM tersebut hingga saat ini telah menelan korban jiwa, merusak infrastruktur bahkan menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Analisis geopolitik tentu memainkan peran krusial dalam memahami dan merespons konflik bersenjata, terutama di wilayah yang kompleks seperti Papua ini.
ADVERTISEMENT
Latar Belakang Konflik di Papua
Melansir dari laman dpr.go.id, Kelompok separatis yang ada di Papua sejak lama sudah ingin merdeka dan dikatakan mereka punya kenangan trauma yang cukup lama di era Orde Baru. Mereka meminta referendum karena keinginan lepas dari NKRI.
Dikatakan sebagai kelompok separatis karena keinginan melepaskan diri dari NKRI dan mengancam keutuhan NKRI. Konflik ini terus memanas hingga sekarang dan tidak ada tanda-tanda bahwa konflik ini akan mendapatkan solusi dalam waktu dekat. Konflik yang terus memanas bahkan hingga akhir-akhir ini terjadi karena adanya korban yang berjatuhan baik dari pihak TNI yang dikirim untuk mengawal keamanan wilayah Papua, masyarakat lokal setempat bahkan dari kelompok yang ingin membebaskan diri dari NKRI.
ADVERTISEMENT
Lalu apa sebenarnya alasan-alasan dibalik keinginan Papua untuk melepaskan diri dari NKRI? Alasan-alasan tersebut adalah alasan yang kompleks yang melibatkan sejarah, politik, sosial dan ekonomi.
Berikut beberapa alasan Papua ingin melepaskan diri dari NKRI:
1.Faktor Budaya & Identitas
Masyarakat Indonesia sebagian besar adalah ras melayu sedangkan Papua memiliki budaya, bahasa, dan identitas yang unik dan merasa berbeda dengan kebanyakan masyarakat Indonesia. Mereka bahkan merasa lebih banyak kesamaan dengan negara tetangga seperti Papua Nugini dan Timor Leste. Atas dasar kesamaan ini, mereka lebih merasa memiliki keterikatan emosional dengan negara tetangga.
2. Kontrol Sumber daya
Papua memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah ruah dan dikenal ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Bahan tambang seperti tambang, emas, batu bara, besi, batu kapur, pasir kaolin, minyak bumi, dan gas alam merupakan sumber daya alam utama yang ada di Papua. Sumber daya alam tersebut seharusnya dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat lokal Papua namun pada kenyataannya sumber daya tersebut justru dikelola oleh pihak asing dan hanya menguntungkan pihak asing, sama sekali tidak menguntungkan masyarakat lokal Papua. Maka dari itu jelas Papua berkeinginan untuk mengelola SDA mereka sendiri.
ADVERTISEMENT
3. Masalah Sosial
Sebagian wilayah Papua masih terkendala dalam distribusi pelayanan sosial dan kesehatan. Akses terhadap pelayanan dasar seperti Pendidikan juga masih sangat terbatas dan akses yang tidak merata.
Kelompok Bersenjata Utama yang Aktif di Papua
Wilayah konflik di kawasan Pegunungan Tengah, Papua diperkirakan ada tujuh kelompok bersenjata yang diketahui aktif bergerak dan kekerasan merupakan jalan bagi mereka. Mereka tidak memiliki markas tetap, selalu bergerak namun memiliki basis wilayah sendiri. Wilayah tersebut adalah kasan dataran tinggi Papua yaitu Pegunungan Tengah. Ke-7 kelompok tersebut adalah Kelompok Yambi, Kelompok Tingginambut, Kelompok Gome, Kelompok Lanny Jaya, Kelompok Nduga, Kelompok Tembagapura, dan Kelompok Kali Kopi. Nama-nama kelompok tersebut diambil berdasarkan basis wilayah mereka dan bergerak secara terorganisir.
ADVERTISEMENT
Dimensi Geopolitik Konflik
Pengaruh Kekuatan Luar Terhadap Konflik di Papua
Kekuatan luar, baik dari negara-negara lain atau organisasi internasional memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap dinamika konflik di Papua, faktor yang perlu diperhatikan adalah bagaimana dukungan politik dan diplomatik dari negara lain, bantuan finansial atau logistik, serta peran media dan propaganda . Beberapa hal tersebut akan sangat mempengaruhi pandangan atau opini publik terhadap pemerintah ataupun terhadap kelompok bersenjata tersebut.
Peran Negara-negara Tetangga dan Kepentingan Mereka di Wilayah Papua
Beberapa negara tetangga seperti Australia, Papua Nugini, dan juga negara-negara Pasifik lainnya terlihat memiliki kepentingan strategis d wilayah Papua. Dalam hal ini beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah keamanan dan stabilitas regional serta hubungan dengan Indonesia. Konflik yang terus berlangsung di wilayah Papua tidak hanya akan menjadi ancaman bagi wilayah NKRI namun konflik tersebut juga dapat mengganggu stabilitas di kawasan dan menimbulkan dampak negatif bagi keamanan nasional mereka. Hubungan negara tetangga dengan Indonesia juga tentu mempengaruhi dinamika konflik di Papua. Ada negara yang mungkin memiliki hubungan yang tegang dengan Indonesia karena masalah Papua dan negara lain dapat mencari hubungan yang lebih baik dengan Indonesia baik untuk kepentingan politik atau ekonomi.
ADVERTISEMENT
Interaksi antara Aktor-aktor Regional dan Global dalam Konflik Papua
1. Peran Organisasi Internasional
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah ikut andil dalam beberapa kesempatan dalam proses menangani konflik atau proses integrasi Papua ke Indonesia. Pada tahun 2019, PPB dengan tegas memutuskan menolak rencana referendum Papua dan memutuskan untuk Papua adalah bagian dari Indonesia yang tidak dapat diganggu gugat. Papua telah menhgalami perkembagan dalam pembangunan dan PBB tetap berpegang teguh terhadap keputusan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Keputusan PBB tentu dapat mempengaruhi opini publik global dan menekankan untuk menghormati hak-hak penduduk Papua.
2. Keterlibatan Perusahaan Multinasional
Perusahaan multinasional yang beroperasi di Papua juga tentu memainkan peran penting dalam konflik tersebut. Eksploitasi terhadap sumber daya alam papua atau memiliki hubungan dengan pemerintahan Indonesia yang dapat mempengaruhi dinamika konflik.
ADVERTISEMENT
3. Reaksi Negara Lain
Selandia Baru adalah salah satu negara yang memiliki hubungan dan persahabatan yang kuat dengan Indonesia. Dalam satu pertemuan dengan Indonesia, Selandia Baru mendukung secara penuh kedaulatan Papua terhadap Indonesia, dan melihat bahwa konflik Papua merupakan konflik internal Indonesia yang tidak dapat diganggu gugat oleh Internasional dan tidak dapat di Intervensi.
Dalam upaya penyelesaian konflik di Papua, pemerintah Indonesia perlu melakukan pendekatan yang kolaboratif, dialog ataupun negosiasi untuk meredam konflik yang begitu kompleks.
Karyono dalam diskusi yang bertajuk Memahami Papua Serta Upaya Penyelesaiannya Secara Kolaboratif dan Holistik, Kamis (6/5/2021) mengatakan “Penyelesaian konflik di Papua diperlukan pendekatan secara kolaboratif dan holistik. Persoalan Papua yang complicated dan multidimensi ini perlu dipahami dalam spektrum yang lebih luas”.
ADVERTISEMENT
Syasya Yuania Fadila Mas'udi, S.IP., MstratSt merupakan dosen UMM prodi Hubungan Internasional juga mengatakan bahwasanya perlu melakukan pendekatan yang berfokus pada dialog terbuka dan saling pengertian antara pemerintah RI dengan pihak OPM.
“Banyak yang berpendapat bahwa pendekatan yang seharusnya diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik di Papua ini adalah pendekatan budaya. Menurut saya pribadi, perlu ada pemahaman yang lebih dari Pemerintah Indonesia terhadap apa yang sebenarnya diinginkan oleh saudara-saudara kita di Papua. Apakah memang pembangunan yang bersifat materialistik yang mereka butuhkan atau yang lain,” tuturnya pada Kamis (25/4/2024)
Rabu, 8 Mei 2024, 13.30;02 PM. Foto oleh Canva (hasil design sendiri)