News
·
18 Agustus 2021 10:25

Studi Formulasi Kebijakan Publik Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung

Konten ini diproduksi oleh Igor Cornelius Simanjuntak
Studi Formulasi Kebijakan Publik Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (78245)
searchPerbesar
Penataan dan Relokasi PKL Cicadas Kota Bandung | (Dok. Humas Setda Kota Bandung)

Latar Belakang

Di dalam suatu formulasi kebijakan publik tentu berasal atau lahir dari sebuah masalah publik yang terjadi di suatu negara, dalam hal ini negara yang dimaksud adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
ADVERTISEMENT
Dalam tulisan ini, masalah publik yang akan dianalisis dan diteliti adalah mengenai kasus Pedagang Kaki Lima Liar di Kota Bandung. Menurut saya, permasalahan ini sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut. Mengapa? Karena sampai detik ini, permasalahan ini tidak pernah tuntas 100%. Bahkan seiring bergantinya kepala daerah di Kota Bandung maupun Jawa Barat, permasalahan ini pasti selalu muncul.
Penelitian ini didasarkan pada permasalahan PKL pada tahun 2013-2018, pada saat masa kepemimpinan Dr. (H.C.) H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. sebagai Wali Kota.

Masalah Publik

Menurut John Dewey dan Anderson (1979), masalah publik (public problems) adalah masalah yang memiliki efek luas termasuk konsekuensi bagi orang-orang yang tidak terlibat langsung.

Kemudian, masuk ke dalam masalah publik yang saya ambil yaitu kemacetan, kumuhnya Kota Bandung (kotor) dan tidak teraturnya Kota Bandung yang disebabkan oleh PKL (Pedagang Kaki Lima).
ADVERTISEMENT
Tentu jika dikaitkan pada jenis-jenis masalah publik menurut (Anderson) masalah ini bisa dikatakan sebagai masalah prosedural karena masalah PKL ini berhubungan dengan bagaimana pemerintah diorganisasikan dan bagaimana pemerintah melakukan tugas tugasnya. Mengapa demikian? Karena dalam permasalahan PKL liar ini, pasti melibatkan pemerintah Kota Bandung dan pada masalah inilah organisasi pemkot Bandung harus melakukan fungsi organisasinya secara baik dan benar sesuai prosedur yang ada, dan mereka juga wajib menjalankan tugas mereka sebagai organisasi pemerintah yaitu menyelesaikan permasalahan PKL yang merugikan masyarakat Kota Bandung.
Kemudian jika dilihat dari jumlah orang yang dipengaruhi dan hubungannya, (lowi) masalah PKL ini termasuk ke dalam masalah redistrbutif, karena masalah PKL ini menyangkut masalah yang menghendaki sumber-sumber antar kelompok atau kelas-kelas dalam masyarakat. Kebijakan ini biasanya berangkat dari sebuah konflik dan melibatkan konflik antar kelas. Kelompok yang dimaksud di sini ialah kelompok pedagang dan kelompok masyarakat lainnya. Konflik dalam permasalahan PKL ini tentu berasal dari masyarakat Kota Bandung yang menganggap bahwa para PKL ini menggangu aktivitas mereka, seperti mengakibatkan kemacetan dan juga para PKL ini mengambil setengah badan jalan raya yang mengakibatkan orang yang sedang terburu-buru, sedang ingin pergi kerja, atau sekolah, menjadi terhambat. Dan kelompok yang menentang PKL liar ini tentu berasal dari kelompok pejalan kaki. Mereka menjadi tidak bisa menggunakan hak mereka sebagai pejalan kaki dikarenakan trotoar sudah dikuasai oleh para pedagang kaki lima. Dan tentu PKL adalah sumber masalah dari semua konflik ini.
ADVERTISEMENT
Dan juga masalah PKL liar ini merupakan masalah tidak terstruktur atau III-structured. Karena stakeholdersnya banyak, alternatif sebagian besar tidak diketahui, hasil dari alternatif sebagian besar tidak diketahui, kemungkinan hasilnya itu subyektif dan berisiko dan nilai dari hasilnya itu konflik.
Permasalahan PKL ini tentu sudah menjadi pembahasan pemerintah sejak dahulu kala. Titik terang mengenai permasalahan PKL ini ada pada zaman pemerintahan Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung. Pada zaman pemerintahan Ridwan Kamil, para PKL ini ditindak tegas dan direlokasi ke tempat yang lebih terstruktur.

Masalah Kebijakan

Masalah kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menghasilkan kebutuhan atau ketidakpuasan di antara orang-orang dan yang membutuhkan bantuan atau ganti rugi melalui tindakan pemerintah (Anderson, 2003).

ADVERTISEMENT
Adapun masalah kebijakan atau solusi yang tercipta terhadap permasalahan Pedagang Kaki Lima liar di Kota Bandung ini yaitu terciptanya berbagai peraturan yang terangkum dalam:
  • PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR: 888 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
Peraturan ini membahas mengenai penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung. Dalam perwal ini dibuat satuan tugas khusus untuk penanganan PKL yang terdiri dari 3 bagian yaitu:
  1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Pemakaman dan Pertamanan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kebakaran, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sat Pol PP Praja, Bagian Perekonomian, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Hukum dan HAM, Camat dan Lurah;
  2. PD (Perusahaan Daerah) Kebersihan dan PD (Perusahaan Daerah) Pasar Bermartabat; dan
  3. Instansi terkait lainnya di Daerah
ADVERTISEMENT
Satuan Tugas Khusus mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum.
Adapun solusi yang diberikan pemkot Bandung terhadap permasalahan PKL liar di Kota Bandung ialah dengan pemberian atau pengaturan lokasi PKL yang dibagi ke dalam 3 (tiga) Zona meliputi:
a). Zona Merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;
b). Zona Kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat;
c). Zona Hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL

Formulasi Kebijakan Publik

Tahapan Formulasi Kebijakan
Kebijakan mengenai PKL ini sudah menjadi sebuah kebijakan yang sah karena ada Undang-undang atau perwal Kota Bandung. Tetapi sebelum menjadi sebuah kebijakan pasti ada tahapan formulasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dan pasti telah masuk ke dalam agenda pemerintah sehingga sekarang telah menjadi sebuah kebijakan. Tetapi seiring bergantinya tahun, bergantinya pemimpin, dan bergantinya keadaan, peraturan mengenai penataan PKL di Kota Bandung sudah dilakukan evaluasi terus-menerus dan artinya bahwa kebijakan ini telah dimasukan di agenda pemerintahan.
ADVERTISEMENT
Berikut urutan peraturan mengenai PKL di Kota Bandung:
  1. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
  2. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR: 888 TAHUN 2012
  3. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 571 TAHUN 2014
Dari sini kita bisa mengetahui bahwa adanya evaluasi atau pembaharuan terhadap peraturan mengenai PKL ini. Dan adanya pembaharuan peraturan ini berarti membuktikan bahwa pemerintah fokus terhadap permasalahan PKL ini. Evaluasi menjadi tonggak penting dalam pelakasanaan suatu peraturan.
Lalu kita akan masuk kedalam tahapan formulasi kebijakan publik pada permasalahan PKL ini. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Harold Thomas (2001) mengidentifikasi 4 fase/tahapan dalam formulasi kebijakan, yaitu:
  1. Appraisal
  2. Dialogue
  3. Formulation
  4. Consolidation
Proses penerapan tahapan formulasi kebijakan “Appraisal” dalam permasalahan (PKL LIAR KOTA BANDUNG) ialah dalam hal ini para legislator telah melakukan survei ke lapangan dan mendapat info dari masyarakat bahwa ada permasalahan di sektor PKL dan ketertiban dan keindahan umum. Dan juga Wali Kota Bandung pada saat itu fokusnya pada permasalahan PKL liar ini. Maka dari itu permasalahan ini masuk dalam agenda pemerintahan dan terus menerus difokuskan sampai sekarang. Dalam hal ini Ridwan Kamil dan jajarannya pada saat itu saya nilai berhasil untuk merencanakan peraturan ini.
ADVERTISEMENT
Proses penerapan tahapan formulasi kebijakan “Dialogue” dalam permasalahan (PKL LIAR KOTA BANDUNG) ialah disini kita bisa mengetahui bahwa ada 2 kali perubahan peraturan mengenai PKL, di sini kita bisa tau bahwa peraturan ini terus menerus dikonsolidasikan untuk diubah atau disempurnakan. Dan actor perubahan ini ialah legislative Kota Bandung dan pimpinan Kota Bandung. Di sini juga kita tahu bahwa, adanya perubahan setelah satu tahun peraturan itu ada dan juga ada perubahan lagi setelah 2 tahun. Berarti ada proses dialogue atau diskusi yang muncul untuk memecahkan permasalahan ini baik itu dari pihak internal ataupun eksternal. Jadi bisa disimpulkan bahwa proses formulasi kebijakan ini berjalan dengan baik.
Proses penerapan tahapan formulasi kebijakan “Formulations” dalam permasalahan (PKL LIAR KOTA BANDUNG) ialah pada kebijakan ini, pemerintah yaitu pemerintah Kota Bandung mampu menganggarkan biaya untuk pelaksanaan peraturan ini, jelas dikatakan bahwa dalam Perwal 888 TAHUN 2012 BAB IX (9) telah dijelaskan secara rinci tentang pembiayaan, manfaat, dan tantangan.
ADVERTISEMENT
Proses penerapan tahapan formulasi kebijakan “Consolidations” dalam permasalahan (PKL LIAR KOTA BANDUNG) ialah dalam proses konsolidasi jelas ada di dalam permasalahan PKL ini, sudah terbukti bahwa ada 2 kali pergantian UU untuk memperbaiki dan menyempurnakan UU tentang PKL di Kota Bandung.
  1. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
  2. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR: 888 TAHUN 2012
  3. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 571 TAHUN 2014
Disini jelas adanya konsolidasi yang nyata antar pemerintah maupun pihak luar untuk mendiskusikan lebih dalam mengenai permasalahan PKL ini.
Adapun kesesuaian proses Berdasarkan UU 12 tahun 2011 yaitu sudah sesuai karena memenuhi kelima aspek yaitu:
  • Perencanaan: Kasus PKL ini telah direncanakan oleh pemkot Bandung untuk dibahas pada tahun 2010-2020 ini. Dan terbukti ada perencanaannya
  • Penyusunan: Masalah disusun untuk dibahas di legislative (masalah PKL)
  • Pembahasan dan Pengesahan: Pembahasan dilakukan antar pihak untuk membahas masalah PKL ini. Audiensi antar pemerintah dengan PKL dan masyarakat atau LSM. Dan telah disahkan untuk dibahas lebih lanjut.
  • Pengesahan/Penetapan: Munculnya PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA sebagai titik awal pengesahan peraturan PKL
  • Pengindahan: Adapun proses evaluasi atau proses pembenaran kebijakan yaitu dengan mengeluarkan kebijakan PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR: 888 TAHUN 2012 dan PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 571 TAHUN 2014
ADVERTISEMENT

Kesimpulan

Semua proses formulasi kebijakan publik terhadap permasalahan PKL liar di Kota Bandung dianggap telah selesai karena sudah ditemukan jalan keluar permasalahannya dan sudah ada kebijakan yang konkret dan benar.
Proses formulasi kebijakan publik dari awal-akhir sudah menunjukan bahwa adanya proses konkret yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung.
Dengan diterbitkannya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung, dan dengan tindakan tegas dan terarah dari pihak-pihak penegak hukum, maka tahun 2021 ini Kota Bandung telah terlepas dari yang namanya PKL LIAR.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020