Demi Elektabilitas, Golkar Minta Setya Novanto Lawan KPK

Setya Novanto menghadiri Rapat Pleno DPP Golkar (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Pimpinan DPP Partai Golkar datang mengunjungi kediaman Ketua Dewan Kehormatan Golkar, BJ Habibie, di Patra Kuningan XIII, Jakarta, Senin (24/7). Wakil Ketua Dewan Kehormatan, Akbar Tandjung, mengungkapkan dalam pertemuan tersebut juga dibahas langkah yang akan ditempuh oleh Ketua Umum Golkar, Setya Novanto, setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

"Setya Novanto jelas menyatakan bahwa menghormati hukum, biar hukum yang bekerja. Dalam semangat itu, Setya Novanto juga punya hak untuk melakukan langkah-langkah hukum. Langkah hukum yang akan dilakukan oleh Setya Novanto ini adalah yaitu proses di praperadilan yang sedang dipersiapkan," ungkap Akbar usai pertemuan.

Menurutnya, jika Novanto tetap mengikuti proses hukum di KPK, akan memakan waktu yang lama. Hal ini tentunya akan mempengaruhi elektabilitas Partai Golkar di pemilu mendatang.

"Itu akan jadi pemberitaan sehari-hari. Oleh karena itu tadi saya katakan memang juga punya kepentingan, praperadilan ini dilakukan dan dengan harapan tentu, lolos sehingga tidak lagi dia ditetapkan sebagai tersangka," tambahnya.

Ia menyebutkan, jika tidak melalui proses praperadilan dan menjadi pemberitaan berhari-hari citra Golkar di masyarakat akan semakin buruk. Sehingga, ia berharap, melalui proses praperadilan, masalah yang menjerat Ketua Umum Golkar tersebut bisa dibebaskan seperti halnya pada kasus Budi Gunawan dan Hadi Poernomo. 

"Karena keberhasilan pemimpin partai itu sangat menentukan, sejauh mana dia mendapatkan dukungan yang luas dari publik yang konkretnya dalam bentuk berapa suara yang didapat oleh partai dalam pemilu, khususnya pemilu legislatif sebagaimana kita mendapat dukungan mayoritas pada tahun 2014 yang lalu," ungkapnya.

Ia mengaku di depan Habibie, dirinya menyampaikan bahwa pihaknya Golkar sangat berkepentingan terhadap kesuksesan proses hukum praperadilan ini. Meski Novanto sendiri mengaku belum memikirkan langkah untuk melakukan proses pra peradilan tersebut.

"Bahwa tadi saudara Setya Novanto menyebut belum sampai ke situ, ya, kita harapkan tetap mengarah dalam waktu yang dekat supaya mengarah ke situ. Karena hanya inilah proses hukum yang bisa kita tempuh. Jangan sampai kepada pengadilan," tambahnya.

Ia khawatir, proses pengadilan yang panjang dengan menghadirkan puluhan saksi akan memakan waktu hingga pemilu tiba. Sehingga, tidak ada waktu bagi Golkar untuk mempersiapkan pemilu yang akan datang.

Sementara itu, Setya Novanto justru mengaku belum memutuskan untuk mengajukan praperadilan. Dia mengaku akan mengikuti semua proses hukum di KPK.

"Saya belum ada niat untuk langsung pada proses praperadilan. Tetapi kita akan terus melakukan kerja-kerja di dalam tugas-tugas yang sedang kita hadapi," ungkap Novanto.

"Dan masalah praperadilan, saya tetap berpendapat (kasus) ini harus kita hadapi dengan sabar," tambahnya.