Pemprov DKI Harus Beri Sanksi RS Mitra Keluarga

RS Mitra Keluarga (Foto: Anggi Dwiky Dermawan/kumparan)

Anggota DPRD DKI tidak setuju dengan sikap RS Mitra Keluarga, Kalideres yang menolak penanganan bayi Debora karena alasan tidak melayani pasien BPJS. DPRD memandang pihak Dinas Kesehatan DKI harus segera memberi sanksi kepada pihak rumah sakit.

"Sekarang atas kejadian itu Dinas Kesehatan harus memberikan sanksi kepada rumah sakit itu," kata Anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono, di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (10/9).

Soal sanksi, Gembong pun menyerahkan kepada pihak Dinas Kesehatan. "Di Dinas Kesehatan pasti sudah ada regulasi soal itu (sanksi).Pasti ada mengatur itu," kata Gembong

Diketahui pekan lalu, bayi Debora yang tengah sakit dibawa ke RS Mitra Keluarga. Namun, RS Mitra Keluarga menolak menangani Debora karena keluarga Debora datang hanya bermodalkan BPJS dan uang Rp 5 juta. RS Mitra Keluarga yang tidak bermitra dengan BPJS pun menolak memberi penanganan maksimal ke Debora.

Gembong menilai, pihak rumah sakit seharusnya memperhatikan terlebih dahulu kondisi kesehatan pasien. Gembong tidak setuju bila pihak rumah sakit melihat kemampuan keluarga pasien.

"Jangan mereka datang ke rumah sakit, duitmu ada berapa, enggak boleh itu. Maka harus ditangani dulu persoalan kesehatannya, baru bicara masalah keuangan. Keuangan kan bisa di belakang. Jadi tolong dulu, jangan duitnya dulu," kata anggota fraksi PDIP tersebut.

Gembong menekankan, hal tersebut juga berlaku, bila rumah sakit tidak bermitra dengan BPJS. "Katakanlah dia (rumah sakit) tidak bermitra, harus melakukan penanganan terlebih dahulu. Penanganan pasien menjadi faktor utama. Jangan karena alasan tidak bermitra dengan BPJS, mereka mengabaikan pasien, enggak boleh juga," kata Gembong.

Selain itu, Anggota Komisi E DPRD DKI dari fraksi Golkar, Asraf Ali memandang, pihak RS Mitra Keluarga seharusnya menangani bayi Debora walaupun tidak bermitra dengan BPJS. Asraf meminta Pemprov DKI mewajibkan rumah sakit di Jakarta yang belum bermitra dengan BPJS untuk segera menjalin kerjasama dengan BPJS .

”Pemerintah harus mewajibkan (kemitraan)," kata Asraf.