Seputar Gonjang-ganjing Munas Kadin di Kendari

Calon ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid menyerahkan dokumen pendaftaran Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia periode 2021-2026 di Menara Kadin, Jakarta, Senin (24/5). Foto: Dok. Istimewa

*Catatan Ilham Bintang

Pengurus Kadin (Kamar Dagang Indonesia) boleh saja mengklaim organisasi mereka—tempat pengusaha Indonesia berhimpun, independen. Hubungan organisasinya dengan pemerintah sebatas mitra strategis. Tapi fakta yang mencuat menjelang Munasnya yang ke 8 di Kendari Sulawesi Tenggara, 30 Juni-2 Juli, tidak seperti itu. Tak berkutik didikte pemerintah.

Buktinya, biarpun mayoritas pengurus dan anggota mengusulkan agar Munas ditunda, tidak semudah itu mempengaruhi Presiden Jokowi menundanya. Munas di Kendari memang akan dihadiri dan dibuka Presiden Jokowi.

Semula, Munas Kadin akan diselenggarakan 2-4 Juni lalu di Bali. Pemilihan Bali, jelas untuk mendukung program pemerintah memulihkan daerah wisata di Pulau Dewata yang sudah terpuruk sejak tahun lalu. Namun, karena pertimbangan pandemi belum reda, Munas pun diundur tanggal 30 Juni. Meski masih menyisakan pertanyaan soal pemindahan lokasinya ke Kendari. Itu berarti ide untuk membangkitkan sektor pariwisata dengan momentum Munas Kadin di Bali, ditinggal begitu saja. Tanpa ada penjelasan konkret.

Bukan karakter Jokowi

Dua pekan menjelang Munas di Kendari, sebagian anggota dan pengurus Kadin secara resmi mengajukan permohonan agar munas ditunda. Khawatir gelombang kedua pandemi COVID-19 menyasar mereka. Keinginan itu didukung Steering Comitte ( SC) dan ( OC). Namun, Ketua Penyelenggara Adi Sulisto memutuskan Munas tetap sesuai jadwal. Adi didukung Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani, calon Dubes RI di AS. Rosan sudah mengkomunikasikan ke pihak Istana. Jawabannya, Presiden Jokowi tetap pada jadwal itu. Kenapa Rosan tidak menyampaikan penundaan itu karena alasan pandemi? "Mana beranilah Rosan. Apalagi, dia sudah dalam posisi sebagai bawahan presiden," kata seorang pengurus Kadin.

Pengusul penundaan tidak kehilangan semangat. Ini bukan hanya menyangkut keselamatan mereka saja. Pengusul mempertimbangkan juga keselamatan masyarakat Kendari, dan kelangsungan program pengendalian pandemi pemerintah pusat.

Bulan Februari lalu pemerintah telah memberlakukan Program Penetapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM). Pembatalan Munas Kadin di Bali menggunakan alasan itu.

Virus makin ganas

Gelombang kedua pandemi virus COVID-19 yang muncul dua minggu terakhir ini menuntut kewaspadaan seluruh masyarakat. Sudah dijelaskan para ahli, virus telah bermutasi dengan partikel lebih ringan. Dulu, untuk menghadapinya cukup pakai masker, jaga jarak sekitar 1-2 meter, dan sering cuci tangan. Sekarang, dokter sudah menganjurkan pakai masker dobel. Jaga jarak lebih dari satu-dua meter. Dulu, patokan itu dibuat karena perkiraan jangkauan partikel virus lewat droplets paling jauh satu dua meter. Tapi sekarang, untuk mendapatkan inang demi kelanjutan hidupnya virus ini bisa menjangkau 6 meter. Partikelnya mampu terbang dengan daya tahan 16 jam di udara (aerosol).

Ukuran virus sangat kecil, sepermiliar meter. Karena ringan maka kecepatan penularan menurut hasil penelitian terbaru di Sydney, Australia, hanya butuh waktu 5-10 detik. Dulu memerlukan waktu sekitar 15 menit dari kontak orang dalam ruangan tertutup.

Kita sudah menyaksikan akibatnya di Tanah Air. Dua minggu terakhir. Jumlah warga yang terpapar meningkat empat kali lipat. Pulau Jawa menderita paling parah, jumlahnya hampir delapan puluh persen angka nasional.

Testing dan tracing kita semakin tertinggal jauh. Data Sabtu (26/6) menunjukkan angka yang mencengangkan. Secara Nasional testing hanya mencapai 50 % mencakup 33 provinsi. Padahal, penduduk lebih 200 juta. Separuh angka testing Nasional dicapai oleh Provinsi DKI yang berpenduduk hanya 12 juta. Maka jelas, record 21 ribu lebih pasien terpapar di Indonesia Sabtu (26/6) sanga rendah dibandingkan fakta sebenarnya.

Infrastruktur kesehatan kita remuk. Semua RS sudah overload. Sudah ditambah tenda-tenda pun di halamannya masih belum cukup untuk menampung pasien yang terus berdatangan.

Sekarang RS bikin aturan baru. Tidak menerima pasien OTG. Pasien positif bergejala pun kalau CT-nya bagus, diminta diisolasi di rumah. Jumlah itu banyak sekali, berpuluh kali lipat dibandingkan pasien yang bisa di dirawat di RS. Bayangkan betapa luas penyebarannya kalau pasien OTG itu berkeliaran di mana-mana. Sampai ke Kendari dibawa peserta Munas.

Lahan pemakaman di DKI habis. MUI sampai keluarkan Fatwa, jenazah bisa ditumpuk dalam satu makam.

Merespons itu mutakhir pemerintah pun mengumumkan penebalan PPKM (pemberlakua pembatasan kegiatan masyarakat).

"Itulah alasan utama kami minta Munas di Kendari ditunda sampai pandemi reda. Tidak ada alasan genting yang mendesak untuk melaksanakan Munas. Tidak membuat rakyat kelaparan jika Munas itu ditunda," kata Suryani Motik, Wakil Ketua Umum Kadin, Minggu (27/6) siang.

Suryani menyampaikan itu saat berbicara dalam diskusi "Kadin Prihatin COVID-19" via Zoom. Takut Munas Kadin menciptakan klaster baru penyebaran virus.

"Kasihan warga Kendari. Mereka sebenarnya juga menolak Munas itu. Sampai demo-demo segala," sambung Suryani.

Diskusi dihadiri para pengurus Kadin. Saya kebetulan hadir karena diminta bergabung oleh Ipang Wahid di ujung acara.

Professor Didiek J Rachbini, anggota Steering Comitte Munas, juga menyuarakan hal sama." Kasihan Presiden Jokowi jika datang membuka Munas. Padahal, beliaulah yang gencar mengingatkan masyarakat untuk mentaati PPKM. Beliau sendiri yang mengucapkan penambahan kata penebalan pada PPKM sekarang. Masak setelah itu beliau malah melanggarnya sendiri. Tidak masuk akal," kata Prof Didiek.

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti juga hadir selaku anggota Kadin. Dia mengatakan, memang mendengar ada pihak yang memaksakan kehendaknya untuk tetap melaksanakan Munas di Kendari sesuai waktu yang telah ditetapkan.

"Itu tindak pendzoliman. Hampir semua peserta minta tunda. Ini kan alasan kemanusiaan. Urusan keselamatan jiwa. SC dan OC pun demikian. Apalagi? Kalau tetap ngotot laporkan saja ke polisi," saran La Nyalla kepada panitia.

La Nyalla mencurigai pihak yang memaksakan kehendak itu mencatut nama Jokowi. Seolah Munas Kadin di Kendari harus dilaksanakan karena perintah Presiden. Sepengetahuannya itu bukan karakter Jokowi. " Urusan apa Presiden Jokowi dengan Kadin? Kadin itu lembaga independen," ucapnya.

Omnipoten

Polemik soal penundaan munas di Kendari tak pelak memicu kembal gonjang-ganjing di tubuh Kadin hari-hari ini. Sebenarnya tanpa alasan pandemi itu pun, suasana Kadin memang sudah panas sejak Munas direncanakan.

Ada akumulasi pertarungan berbagai kepentingan terutama, ekonomi dan politik kekuasaan pertempuran antar pedagang di berbagai posisi di struktural organisasi maupun pemerintahan. Inti masalah adalah proyek ribuan triliun proyek pemulihan kesehatan, ekonomi, termasuk jenis vaksin, yang sudah terang-terangan mereka pertengkarkan di depan publik. Adakah karena itu Bahlil Lahadalia, terang-terangan mendukung Arsyad Rasyid. Waktu masih sebagai sebagai Kepala BKPM berbicara dengan pengurus Kadin daerah sarannya sudah menjurus. "Jangan mau gratis dukung Arsyad," katanya. Video peristiwa itu beredar luas. Tidak tanggung-tanggung Menteri Perdagangan Lutfi terang-terangan mendukung Arsyad.

Maka itu tak salah jika ada yang menyebut masalah Kadin merepresentasikan Indonesia Now. Ini bukan sekadar soal kompetisi antara dua kandidat: Anidya Bakri vs Arsyad Rasyid. Sumbu persoalan ini berada di tangan Jokowi. Yang kekuasaannya sebagai Presiden RI, omnipoten. Kita tunggu saja seperti apa keputusan Jokowi.